Jumat, 23 Feb 2018
radarsemarang
icon featured
Hukum & Kriminal

Sistem Pajak Harus Dibangun Kuat

Senin, 12 Feb 2018 13:46 | editor : Ida Nor Layla

Seminar Nasional Tax Amnesty di Aula Graha Kebangsaan Kampus Untag Semarang.

TAAT PAJAK : Seminar Nasional Tax Amnesty di Aula Graha Kebangsaan Kampus Untag Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Pemerintah perlu membangun sistem perpajakan yang kuat, dengan harapan seluruh hasil pajak bisa masuk ke kantong kas negara. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi bentuk penyelewenangan pajak. 

Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi agar mereka menyetorkan pajak tanpa merasa terbebani, nantinya masyarakat bisa menyadari sendiri, bahwa pendapatan dari sektor pajak ini diperlukan untuk membangun negeri. 

Pernyataan itu diungkapkan Dosen Hukum Administrasi Negara Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Dr Supandi dalam acara Seminar Nasional Tax Amnesty yang digelar Ikatan Alumni Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, di Aula Graha Kebangsaan, Sabtu (10/2/2018). 

"Sistem perpajakan harus dibangun kuat, sehingga tidak sepeser pun yang masuk ke kantong pribadi, kecuali ke kas kantong negara. Misalnya, negara Norwegia memanfaatkan GPS (Global Positioning System), maka sopir taksi begitu menerima bayaran penumpang akan langsung dipotong pajak," kata Supandi yang didaulat sebagai narasumber.

Hakim Mahkamah Agung (MA) ini mencontohkan, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah ada perhitungannya dari penghasilan wajib pajak. 

"Masyarakat yang terikat perdagangan juga hendaknya saling berbagi. Ini mekanisme, ketika berniaga, maka sisihkanlah pajak kepada negara," sebutnya. 

Adapun narasumber lainnya adalah konsultan pajak, Pho Seng Ka, kemudian hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nani Indrayati yang merupakan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Dalam paparannya, Pho Seng Ka mengatakan, pajak dihimpun dari berbagai sektor profesi. Mulai Aparatur Sipil Negara (ASN), pengusaha, pedagang, bahkan penulis juga menjadi wajib pajak. Setiap penulis wajib membayar pajak, jumlahnya dikalikan 50 persen dari norma perhitungan. "Yang bermasalah pajak seringnya swasta-swasta, yang jelas kalau untuk karyawan kebanyakan pajaknya sudah dipotong lewat perusahaan," sebutnya.

Ketua Panitia Seminar Nasional Tax Amnesty, Theodorus Yosep Parera, yang juga moderator dalam acara tersebut berharap acara tersebut bermanfaat. "Semoga semakin banyak masyarakat taat pajak," katanya.

(sm/jks/ida/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia