Senin, 21 May 2018
radarsemarang
icon featured
Hukum & Kriminal

PDIH Ajak Masyarakat Ikut Seminar Gratis

Kamis, 08 Feb 2018 15:57 | editor : M Rizal Kurniawan

ANTI KORUPSI : Theodorus Yosep Parera (kerah oranye) saat mengisi acara sekolah anti korupsi di Unwahas Semarang.

ANTI KORUPSI : Theodorus Yosep Parera (kerah oranye) saat mengisi acara sekolah anti korupsi di Unwahas Semarang. (dokumentasi jawa pos radar semarang)

RADARSEMARANG.ID – Seminar Nasional tentang Tax Amnesti yang diadakan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang dibuka gratis untuk umum.

Kegiatan itu berteman “Penegakan Hukum Pasca Tax Amnesty Melalui PP 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan,” yang akan dilaksanakan di Aula Graha Kebangsaan Kampus Untag Semarang, Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Kota Semarang pada Sabtu (10/2).

Adapun narasumber yang dihadirkan yakni, Hakim Mahkamah Agung; Dr Supabdi, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar; Dr Nanti Indrayati, konsultan pajak; Pho Seng Ka.

Ketua panitia kegiatan, Theodorus Yosep Parera, mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan agar masyarakat umum mengetahui tentang peraturan yang berhubungan dengan pengampunan pajak dan pajak penghasilan.

Selain itu, agar masyarakat umun mengetahui batasan penghasilan yang dapat dikenakan wajib pajak dan terhadap warisan atau hibah yang sudah dilaporkan oleh pewaris atau pemberi hibah kepada direktorat pajak.

"Kegiatan ini juga berguna untuk membuka ruang berpikir masyarakat untuk tahu apakah tindakan yang dilakukan dengan menangkap, menahan dan memproses seorang wajib pajak di muka ruang pidana telah tepat atau tidak," kata Yosep, Kamis (8/2/2018).

Mahasiswa PDIH Untag Semarang ini memastikan, acara tersebut terbuka untuk umum. Sehingga seluruh mahasiswa dan masyarakat umum serta pengusaha diperbolehkan mendaftar.

"Peserta yang mau ikut daftar ke sekretariat panitia di PDIH Kampus Untag Semarang Jalan Pemuda. Acara ini semuanya gratis,"sebutnya.

Menurut Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang ini, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2017 khususnya pasal 18 tentang amnesti pajak sampai tanggal 1 Juli 2019. Dimana amnesti ini terkait harta atau pendapatan mulai dari 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015, nantinya yang masih kurang atau belum dilaporkan SPT akan dikenakan pajak penghasilan.

“Yang jelas seminar ini, dibuat agar tidak terjadi polemik di masyarakat akibat kurang memahaminya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah,”sebutnya.

(sm/jks/zal/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia