Minggu, 25 Feb 2018
radarsemarang
icon featured
Radar Semarang

Mau Bayar Pajak, Harus Antre Berjubel

Rabu, 10 Jan 2018 09:30 | editor : Pratono

SESAK : Jajaran Komisi B DPRD Kota Semarang saat mendatangi loket pembayaran pajak di kantor Bapenda yang sempit, Selasa (9/1/2018).

SESAK : Jajaran Komisi B DPRD Kota Semarang saat mendatangi loket pembayaran pajak di kantor Bapenda yang sempit, Selasa (9/1/2018). (Rizal Kurniawan/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.ID- Kantor pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menyatu dengan kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, dinilai kurang representatif. Sejumlah wajib pajak (WP) pun mengeluhkan kondisi tersebut. Antrean panjang dan tempat sempit membuat tidak nyaman.

“Pelayanan cukup bagus, yang perlu diperhatikan lagi ruangannya, karena terlalu sempit. Menunggu jadi tidak nyaman, apalagi kalau antreannya panjang. Karena sistem registrasi dan pembayarannya beda, satu tahapan satu nomor antrean, jadi harus ngantre dua kali,” kata Sutrisno, salah seorang wajib pajak dari Gapura Residence Puri Anjasmoro, Selasa (9/1/2018).

Senada dikatakan WP lain, Rudi Iskandar. “Sekarang pajak digalakkan, otomatis yang terlibat di sini (loket pembayaran pajak) banyak, jadi tempatnya harus menyesuaikan. Sebenarnya tempatnya nyaman, tapi terlalu sempit,” kata WP dari resto bakso Mejeng ini.

Keluhan ini disampaikan WP kepada jajaran Komisi B DPRD Kota Semarang yang menggelar sidak di kantor Bapenda. Pantauan di lapangan, ruangan yang memiliki luas sekitar 60 meter persegi itu dijubeli puluhan WP. Bahkan banyak WP yang memilih berdiri menunggu di luar karena kursi tunggu di dalam ruangan penuh.

“Untuk pembayaran pajak, menurut Perda tanggal 1 sampai 10. Di atas itu (WP) akan kena denda. Makanya masyarakat berbondong-bondong melakukan pembayaran di tanggal itu. Saat kita pantau, memang ada masukan dari masyarakat, utamanya terkait tempat yang tidak representatif. Sempit dan sesak. Kondisi tersebut berdampak pada waktu pelayanan yang lama,” kata Ketua Komisi B Agus Riyanto.

Menurutnya, meski pihak pemkot sudah memfasilitasi pembayaran pajak secara mobile, namun kebanyakan WP lebih memilih membayar langsung di kantor Bapenda. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji pemindahan kantor Bapenda ke tempat yang lebih representatif. Karena hal tersebut menyangkut pelayanan publik. “Sehingga masyarakat bisa nyaman saat membayar pajak,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi B Danur Rispriyanto menambahkan, untuk memberikan pelayanan terbaik, seharusnya Bapenda memiliki kantor yang lebih representatif. Ruang pelayanan, kearsipan, dan kantor untuk staf idealnya terpisah.

"Saat ini masih tergabung dalam satu lantai di salah satu gedung kompleks Balai Kota Semarang. Padahal di beberapa kota besar di Indonesia, kantor Bapenda sudah berdiri sendiri dengan bangunan minimal empat lantai, dengan ruang parkir yang luas," katanya. Hal ini karena pelayanan di Bapenda butuh fasilitas yang memadai. Apalagi Bapenda merupakan pusat pengelolaan pendapatan daerah.

Diketahui, Bapenda merupakan OPD baru pecahan dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Sebelumnya, OPD ini memiliki gedung tiga lantai. Namun sekarang hanya satu lantai karena harus berbagi dengan BPKAD. Meski dengan keterbatasan fasilitas, tapi berusaha untuk memberikan layanan maksimal bagi warga.

"Namun kendalanya ketersediaan aset tanah atau bangunan yang layak dan strategis. Karena kami harus melayani warga di seluruh Kota Semarang,” kata Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana.

(sm/zal/ton/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia