Kamis, 26 Apr 2018
radarsemarang
icon featured
Features
Cover Story

2018, Semarang Bagikan 10 Ribu Sertifikat Gratis  

Selasa, 09 Jan 2018 12:58 | editor : Baskoro Septiadi

SERTIFIKAT GRATIS: Para penerima sertifikat tanah program Prona yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Lapangan Simpang Lima, beberapa waktu lalu.   

SERTIFIKAT GRATIS: Para penerima sertifikat tanah program Prona yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Lapangan Simpang Lima, beberapa waktu lalu.   (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID - Sukses membagikan 2.948 sertifikat tanah gratis, tahun ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang telah menyiapkan 10 ribu sertifikat. Jumlah itu disebar di 16 kecamatan.

Kepala BPN Kota Semarang, Sriyono, menjelaskan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini merupakan program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemilik lahan yang masih mengantongi sertifikat Leter C, berkesempatan meningkatkan status menjadi Hak Milik (HM) tanpa harus mengeluarkan biaya.

"Tahun lalu, kami dijatah 2.948 bidang tanah untuk 22 kelurahan. Itu sudah selesai semua. Terakhir dibagikan langsung oleh Pak Jokowi, 23 Desember 2017 lalu ketika ada kunjungan kerja ke Semarang. Tahun ini, meningkat tajam. Jadi, 10 ribu bidang untuk 16 kecamatan," tuturnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Agar 10 ribu sertifikat itu bisa diserap secara efektif, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada 177 lurah dan 16 camat pada November 2017 lalu. Dalam sosialisasi itu, Sriyono meminta kepada kepala kelurahan yang di wilayahnya masih ada lahan yang belum bersertifikat, diminta untuk segara diajukan.

"Sampai hari ini, total ada 11.144 bidang tanah dari 80 kelurahan yang mengajukan. Jumlah itu kemungkinan akan terus bertambah. Nanti akan kami seleksi karena hanya dijatah 10 ribu sertifikat saja," jelasnya.

Seleksi tersebut, lanjutnya, hanya berdasar skala prioritas saja. Bidang tanah mana yang tidak terganjal sengketa, akan didahulukan. Pihaknya pun akan terus berkomunikasi dengan lurah dan camat untuk memastikan status lahan.

"Dari pengalaman tahun lalu, masih ada bidang tanah yang berstatus sengketa. Jadi kami tinggal. Biar sengketa itu diselesaikan dahulu. Soalnya, kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat jika statusnya sengketa. Termasuk masalah pembagian waris," paparnya.

Pihaknya sudah menerjunkan tim agar PTSL ini berjalan mulus. Tim itu akan mengukur luas bidang tanah, sekaligus memastikan apakah ada sengketa atau tidak. "Kalau masih sengketa, tetap kami ukur. Karena data itu akan kami serahkan ke Pemkot Kota Semarang untuk dijadikan database. Termasuk meng-update peta PBB (Pajak Bumi Bangunan) yang selama ini tidak jelas. Kalau database ini dipegang pemkot, nanti bisa untuk pertimbangan membuat regulasi," katanya.

Diakui, hingga saat ini masih ada bidang tanah yang ukurannya belum pasti. Termasuk patoknya. Kalau pengukuran terakhir pada 1980-an, mungkin belum valid. Karena itu, pengukuran itu akan memetakan kembali bidang-bidang tanah yang ada di Kota Semarang. "Sekarang sudah computerize. Ada pendataan lagi yang lebih valid agar tidak overlap bidang tanah," tegasnya.

Dijelaskan, PTSL ini memang gratis. Tapi, tidak semata-mata pemilik lahan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Sebab, biaya yang ditanggung negara hanya beberapa saja. Seperti biaya ukur, biaya panitia, serta biaya pendaftaran sertifikat. Sementara pemilik lahan harus menanggung biaya materai, patok, pajak, dan akta. "Kalau tidak bisa bayar pajak, ya kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat," katanya. 

(sm/amh/bas/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia