Kamis, 26 Apr 2018
radarsemarang
icon featured
Ekonomi

Dorong Pengusaha Lakukan Sertifikasi Halal

Senin, 18 Dec 2017 14:16 | editor : Ida Nor Layla

Ketum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji (duduk tengah) bersama para peserta rakorsus.

RAKORSUS : Ketum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji (duduk tengah) bersama para peserta rakorsus. (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Ketua Umum MUI Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji MSi meminta Lembaga Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Tengah untuk mendorong para pengusaha agar berkomitmen melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produknya. Dorongan tersebut penting guna mengantisipasi diberlakukannya UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“Posisi LPPOM MUI kini makin mapan, berkiprah selama puluhan tahun dan telah memiliki puluhan auditor. Masyarakat juga menaruh kepercayaan kepada LPPOM dan MUI dalam hal sertifikasi halal. Maka eksistensi ini harus dijaga,” tegasnya pada Rakor Khusus LPPOM MUI Jateng, di Hotel Oak Tree Semarang, yang dihadiri para auditor LPPOM MUI di Jateng, Sabtu (16/12/2017). 

Menurut Darodji, produk halal merupakan hal penting yang harus dijalankan. Selain sebagai amanat UU JPH juga jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 220 juta Jiwa lebih yang semuanya harus mengkonsumsi produk halal. “Ini tugas mulia LPPOM MUI untuk memberikan jaminan halal kepada konsumen khususnya yang muslim,” tegasnya.

LPPOM MUI Jawa tengah menggelar rakorsus, dalam rangka menyongsong pemberlakuan UU 33 tahun 2014 tentang JPH. Hal yang dibahas terkait kondisi LPPOM MUI pasca Pemberlakuan UU JPH. Pada 2019 UU JPH harus sudah dijalankan dan UU tersebut sebagai Payung hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA menegaskan beberapa hal aktual yang saat ini sedang dibahas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai bentuk persiapan pelaksanaan  pada 2019.

Menurutnya, hingga kini menuju pemberlakuan UU JPH masih dalam proses di Kemenkumham. Selain itu, kita juga masih menunggu peraturan-peraturan menteri terkait UU ini. Rencananya akan ada 16 peraturan yang harus diterbitkan Menag untuk menjalankan UU JPH.

Prof Rofiq menegaskan, rapat kordinasi ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh LPPOM MUI Jateng. Tujuannya untuk mengevaluasi kerja LPPOM bersama seluruh auditor. Cuma, rakor kali ini dalam nuansa khusus yang berbeda yakni secara khusus mempersiapkan pelakasaan UU JPH.

(sm/ida/ida/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia