Rabu, 13 Dec 2017
radarsemarang
icon featured
Berita Daerah

Wakil Bupati Diminta Fokus Daerah Selatan

Selasa, 05 Dec 2017 13:40 | editor : Baskoro Septiadi

LANTIK PEMIMPIN BREBES: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melantik Bupati Brebes, Idza Priyanti dan Wakil Bupati Brebes, Narjo di Wisma Perdamaian, Senin (4/12).

LANTIK PEMIMPIN BREBES: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melantik Bupati Brebes, Idza Priyanti dan Wakil Bupati Brebes, Narjo di Wisma Perdamaian, Senin (4/12). (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID – Bupati dan Wakil Bupati Brebes, Idza Priyanti-Narjo resmi dilantik Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Wisma Perdamaian Semarang, Senin (4/12). Ganjar meminta Narjo untuk mengurusi Brebes wilayah Selatan agar pelayanan bisa merata.

Pesan itu cukup masuk akal mengingat Kabupaten Brebes punya wilayah paling luas di Jawa Tengah. Yakni 1.902 kilometer persegi. Karena itu, kepala daerah harus bisa mengatur manajemen pemerintahan agar fungsi bupati dan Wakil Bupati bisa saling melengkapi.

"Saya sarankan, kalau berkenan Wakil Bupati lebih banyak ‘berkantor’ di wilayah Brebes bagian selatan. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat di Brebes bagian selatan lebih merata, cepat, mudah, dan murah," ujar Ganjar saat memberikan pengarahan.

Menurutnya, pembagian tugas itu sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. Dengan begitu. tidak ada lagi permintaan pemekaran wilayah. Dengan langkah itu, pelayanan terhadap masyarakat menjadi mudah dan cepat. Seperti mengurus pembuatan KTP, akta kelahiran maupun dokumen penting lainnya yang selama ini kesulitan karena harus ke pusat kabupaten. Kini dipermudah dengan membuat distribusi pelayanan sampai ke tingkat paling bawah serta pengunakan teknologi.

Pada periode kedua kepemimpinan Idza-Narjo, banyak PR yang harus diselesaikan bersama-sama. Pertama harus dimulai dari dalam atau reformasi birokrasi. Kemudian menuntaskan problem kesehatan, menekan angka kematian bayi dan balita (AKB) dan kematian ibu melahirkan (AKI), pendidikan, serta persoalan pernikahan dini atau menikah usia 15 dan16 tahun yang masih banyak terjadi di kabupaten yang berbatasan dengan Jawa Barat itu.

"PR yang ada di Brebes cukup banyak, saya menegaskan di sini yang pertama dimulai dari dalam. Ini berlaku untuk semuanya tentang bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik. Saya juga minta dukungan dari DPRD agar layanan di masyarakat bisa mudah, murah, dan cepat," pintanya.

Terkait pembangunan daerah, kata Ganjar, Pemkab Brebes bisa melakukan percepatan pembangunan dengan menggunakan sumber pembiayaan non-APBD, atau bukan dari pihak yang selama ini digunakan secara konvensional. Yakni mengeluarkan obligasi daerah, seperti yang dilakukan Kabupaten Temanggung dan Grobogan yang membangun rumah sakit dan jalan dengan meminjam dana dari Bank Jateng, kemudian pembayarannya dicicil dengan APBD.

“Ini saya promosikan, OJK sudah membuat aturan nanti bisa diajari. Aturannya sudah ada, jika pinjam dan dipakai untuk membangun infrastruktur maka masyarakat Brebes akan menikmati hasil itu di awal tahun,” terangnya.

Selain sejumlah PR yang harus diselesaikan, Brebes juga merupakan “juara internasional” bawang merah. Komoditas pertanian yang membanggakan Indonesia di pasar internasional itu, harus terus diperbaiki dengan cara meningkatkan kualitas, mengurangi pestisida tingkatkan produktivitas, mekanisasi, serta inovasi pengolahan bawang.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Jawa Tengah Siti Atikoh juga melantik Ketua TP PKK Kabupaten Brebes, Sri Legi Astuti Narjo, serta Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Brebes, Kompol H Warsidin MH. 

(sm/amh/bas/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia