Minggu, 17 Dec 2017
radarsemarang
icon featured
Hukum & Kriminal

Kupas Materi Korporasi, Korupsi, Pemerintahan dan Hukum

Senin, 04 Dec 2017 08:52 | editor : Ida Nor Layla

Para siswa SAKSI akrab bersama para pengajarnya Rusdyanto dan Hermansyah Bakri usai pembelajaran di ruang Litigasi, gedung A, Unwahas, Semarang.

SEKOLAH ANTI KORUPSI : Para siswa SAKSI akrab bersama para pengajarnya Rusdyanto dan Hermansyah Bakri usai pembelajaran di ruang Litigasi, gedung A, Unwahas, Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID-Keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi belum banyak diungkap baik di Semarang dan Jawa Tengah. Aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan lebih konsentrasi memenjarakan pejabat negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kendati ada keterlibatan korporasi, yang dijebloskan ke penjara kebanyakan hanya pegawainya sedangkan korporasinya tidak tersentuh dan tetap beroperasi seperti biasa.

Permasalahan korporasi, hukum dan korupsi tersebut diungkap secara gamblang dalam acara "Sekolah Anti Korupsi (SAKSI)" dengan pengajar Hermansyah Bakri selaku Dewan Pengawas PDAM Kota Semarang. Selain itu, materi lain yang dibahas yakni, 'Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Terbebas dari Korupsi' diajarkan oleh Anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusdyanto. Acara tersebut digelar oleh Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas) di ruang Litigasi, gedung A, Minggu (3/12/2017).

Dalam paparannya Hermansyah Bakri mengatakan, saat ini peluang menjerat korporasi yang terlibat korupsi semakin terbuka dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Menurutnya, peraturan tersebut menetapkan syarat sebuah korporasi dapat dijerat dengan tindak pidana, yaitu korporasi yang mendapatkan keuntungan dari sebuah tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, dan tidak mencegah terjadinya tindak pidana.

"Pidana pokok untuk korporasi yang terbukti bersalah adalah denda dan jika tidak dibayar pengurusnya dapat dikenai hukuman kurungan hingga dua bulan," kata Hermansyah.

Perma tersebut, lanjut Hermansyah, juga mengatur antara lain cara memanggil dan memeriksa korporasi sebagai saksi kasus pidana dan siapa yang mewakilinya. Aturan ini juga mengatur cara menagih denda jika korporasi dinyatakan terbukti bersalah. Untuk mencegah pihak korporasi menghindar dari proses hukum, maka aturan ini memungkinkan bagi penegak hukum untuk menyita korporasi sejak awal penyidikan dan melelang aset sebelum putusan hakim dijatuhkan.

"KPK maupun institusi penegak hukum sebaiknya tidak lagi menghindar dan harus segera menjerat korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Kita berharap Perma itu, bisa memberikan efek jera buat pelaku korporasi, tetapi juga dapat menjadi peringatan bagi korporasi lainnya untuk tidak melakukan tindakan menyimpang," tandasnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Rusdyanto mengatakan, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pascagerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ia juga menyebutkan, untuk mewujudkan good governance ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yakni perlu melakukan kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi.

"Pemerintah juga perlu melakukan penciptaan pasar yang kompetitif, dimana penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil, dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makro ekonomi," ungkapnya.  

(sm/jks/ida/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia