Jumat, 15 Dec 2017
radarsemarang
icon featured
Berita Daerah
Saat Berbicara di Depan 112 Guru di Semarang

Dini S Purwono Minta Perkuat Payung Hukum Guru

Senin, 04 Dec 2017 05:00 | editor : Arif Riyanto

Dini Shanti Purwono

Dini Shanti Purwono (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID- Maraknya kasus guru yang terjerat persoalan hukum gara-gara menegakkan disiplin kepada siswanya, menimbulkan keprihatinan banyak pihak.  Padahal guru bukanlah profesi yang mudah.  Di pundak mereka, generasi bangsa ini tercipta. Mereka juga dituntut menjalankan kurikulum yang kerap berubah setiap tahun.

Pakar Hukum Dini Shanti Purwono mengaku prihatin dengan adanya guru yang harus berurusan dengan hukum. Yang terbaru, kata Dini, seorang guru di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dipolisikan muridnya hanya karena mencubit. Kasus itu dialami guru Malayanti, yang telah lebih dari 10 tahun mengajar di SMA Negeri 3 Wajo. Mala pada 6 November 2017 lalu sedang mendampingi siswanya mengikuti kelas kewirausahaan. Saat penyampaian materi, seorang siswa bermain ponsel dan diingatkan Mala dengan mencubit lengan siswanya. Tapi tidak diduga, sore harinya Mala dilaporkan ke Polres Wajo.

 “Bahkan, pernah saya baca di media massa, ada guru yang divonis 3 bulan penjara juga gara-gara mencubit siswanya. Ini kan sangat disayangkan,” katanya saat menjadi narasumber talkshow bertajuk “Perlindungan Hukum Profesi Guru” yang digelar di sela pelatihan menulis artikel di media massa yang digelar di Gedung LPMP Jateng Jalan Kyai Maja, Srondol, Semarang, Sabtu (2/12). Kegiatan tersebut diikuti 112 guru baik SD, SMP, maupun SMA/SMK.

PEDULI GURU: Dini Shanti Purwono (berdiri, tengah) di antara peserta pelatihan menulis artikel populer di media massa yang digelar di Gedung LPMP Jateng.

PEDULI GURU: Dini Shanti Purwono (berdiri, tengah) di antara peserta pelatihan menulis artikel populer di media massa yang digelar di Gedung LPMP Jateng.

Menurut Dini, sebenarnya sudah ada payung hukum yang melindungi guru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang perlu diperhatikan oleh setiap siswa, orangtua siswa, serta penegak hukum mulai polisi, jaksa, hingga hakim. Sayangnya, peraturan tersebut belum bisa melindungi para guru dari jeratan hukum.  “Saya rasa belum cukup, harus ada peran dari organisasi guru dalam hal ini PGRI untuk memberikan payung hukum pada anggotanya,” ujar advokat yang menjadi pengasuh rubrik “Klinik Hukum” di Jawa Pos Radar Semarang ini.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini menerangkan, pada pasal 39 ayat 1 PP tersebut dijelaskan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

“Sementara pada ayat 2, sanksi tersebut dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan,” jelas perempuan kelahiran Jakarta, 29 April 1974 ini.

Pada pasal 40, lanjut Dini, menyebutkan guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Rasa aman juga perlu diwujudkan di mana ditegaskan pada pasal 41, namun saat ini belum berjalan maksimal terkedang guru masuk penjara karena masalah yang sepele,” tukasnya.

Diakui, peraturan tersebut masih terjadi kerancuan. Sebab, batasan untuk memberikan hukuman belum diatur secara jelas. Ia pun menerangkan, harus ada aturan atau batasan tegas terkait pemberian hukuman pada siswa yang melakukan kesalahan.

“Tuntutan yang besar dari kurikulum berpengaruh pada kinerja guru, namun kadang anak dan orang tua kurang kooperatif hingga memberikan hukuman tegas seperti mencubit. Namun lagi-lagi terbentur dengan pasal perlindungan anak,” tutur alumnus Harvard Law School Master of Laws (LLM) International Finance Law ini.

Untuk itu, dirinya juga mendorong untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para guru yang tersandung kasus hukum. Selain itu, teknis pelaksanaan pendidikan di Indonesia dan aturan yang ada mininal harus ada pembaharuan dengan menggandeng psikolog anak.

 “Dengan ada aturan dan batasan, tentunya guru mempunyai pegangan dalam bertindak sesuai dengan jalur, sehingga profesi yang mulia itu tidak menjadi korban kriminaliasi dan intimidasi dari orangtua ataupun lingkungan sekitanya,” katanya. (den/aro)

 

(sm/den/aro/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia