Minggu, 17 Dec 2017
radarsemarang
icon featured
Ekonomi

PGN Butuh Pasokan Gas Bumi Lebih Besar dan Merata

Bangun Kemandirian dan Ketahanan Energi

Kamis, 30 Nov 2017 22:03 | editor : Ida Nor Layla

Petugas PGN sedang memeriksa saluran pipa gas saat mengalirkan gas bumi ke beberapa perusahaan di Kawasan Industri Tambak Aji Ngaliyan Kotas Semarang.

SALURKAN GAS BUMI : Petugas PGN sedang memeriksa saluran pipa gas saat mengalirkan gas bumi ke beberapa perusahaan di Kawasan Industri Tambak Aji Ngaliyan Kotas Semarang. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID-Warga Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sebanyak 561 Rumah Tangga (RT) telah menikmati manfaat gas bumi yang dikelola Area Semarang PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Termasuk 576 RT di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

Kedua wilayah tersebut, merupakan bagian penugasan pemerintah kepada PGN, untuk membangun dan mengoperasikan jargas (jaringan pipa gas) di 8 wilayah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2461 K/12/MEM/2017. Termasuk wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Kota Surabaya, Kota Tarakan, dan Kabupaten Sorong.

Manager Sales Area Head PGN Semarang, Heri Frastiono penugasannya kepada PGN, semula untuk 4000 RT di Kelurahan Mlatibaru, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Karangtempel dan Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur dan 4000 RT di Desa Sumber Blora. Namun warga yang siap dan mau dioperasikan gas bumi di rumahnya, pada serah terima tahun 2016 lalu, di Semarang Timur baru 816 RT dan di Blora baru 700 RT. Artinya, belum seluruhnya warga mau memanfaatkan gas bumi. Sebagian besar masyarakat, memang masih perlu diedukasi tentang penting dan manfaatnya gas bumi.

“Instalasinya sudah dibangun oleh pemerintah sejak tahun 2014 dan telah mangkrak hingga 3 tahun lebih. PGN akhirnya ditugaskan merealisasikan penyaluran gas ke rumah-rumah tangga tersebut mulai April 2016,” tutur Heri Frastiono kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Kendati begitu, pemerintah masih akan mengembangkan Jargas pada tahun 2018 mendatang, sebanyak 7000 RT di Semarang Timur Kota Semarang Jawa Tengah, dan 500 RT di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Jawa Tengah. “Meski begitu pembahasannya, hingga saat ini masih belum bisa dipastikan kapan dimulai pengembangannya,” tuturnya masih menunggu kepastian penugasan baru.

Tekad pemerintah untuk membangun jargas lebih merata, kata Heri, harus diiringi dengan edukasi yang intensif. Karena masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa gas bumi itu diberikan gratis oleh pemerintah, bukan membayar bulanan seperti membayar PDAM atau listrik. Lantaran anggapan tersebut itulah, setiap tanggal 20-30 setiap bulannya, sebagain mereka masih menolak memenuhi kewajibannya membayar biaya berlangganan gas bumi bulanan. Bahkan, sebagian ada yang memilih tak memakai gas bumi, hanya karena menolak membayar bulanan. “Karena tak memenuhi syarat administrasi atau tata aturan perusahaan, terpaksa kami putus alirannya. Sambil terus melakukan edukasi, kami masih terus melayani RT yang siap dioperasikan,” tuturnya.

Karena infrastruktur jargas untuk kedua wilayah di Kota Semarang dan Kabupaten Blora telah dibangun dengan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), imbuhnya, PGN hanya mengelola. Sedangkan harga gas per meter3 telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 3333/m3 untuk RT1. Maksudnya rumah tangga yang dialiri listrik dengan daya kurang dari 1300 VA. Sedangkan kategori sebesar Rp 4000/m3 untuk RT2, yakni rumah tangga yang dialiri listrik dengan daya lebih dari 1300 VA.

Terkait sumber gas bumi untuk warga Semarang Timur dan Kabupaten Blora, masing-masing diberikan kuota oleh pemerintah pusat sebesar 0,2 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 200 ribu meter3/bulan dengan kapasitas sambungan 10.000 rumah. Gas bumi tersebut bersumber dari Blok Gundih Cepu Blora yang dieksplorasi PT Pertamian EP, disalurkan ke Blora dan Kota Semarang melalui pipa gas yang ditanam secara paralel ke bahu jalur rel kereta api dengan diameter 20 inchi dan panjang pipa sekitar 140 km ke transporter PT SPP (Sumber Petrindo Perkasa) Tambaklorok Semarang. Sedangkan PT SPP sendiri, mendapatkan aliran gas bumi sebesar 50 juta kaki kubik per hari atau million standard cubic feet per day  (MMSCFD) untuk memasok kebutuhan gas PLTGU Tambak Lorok (Indonesia Power).

Selain kedua wilayah tersebut, kata Heri, PGN Area Semarang sendiri telah membangun infrastruktur jaringan gas Compressed Natural Gas (CNG) dengan dana perusahaan di Tambak Aji Ngaliyan Kota Semarang sejak tahun 2015. Kini sudah ada 10 perusahaan di Kawasan Industri Tambak Aji Kota Semarang dan 3 perusahaan di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) yang memanfaatkan gas bumi dalam mengoperasikan usaha.

“Sebenarnya di Kawasan Industri Tambak Aji ada 30 perusahaan dan di Kawasan Industri Wijaya Kusuma ada 40 perusahaan. Namun untuk saat ini, harga gas CNG kurang kompetitif di banding harga BBM, sehingga banyak perusahaan yang menahan diri. Selain itu, kami sendiri masih kekurangan pasokan gas, sehingga belum bisa sepenuhnya mengembangkan gas komersial, rumah tangga dan transportasi. Padahal, perusahaan di Kawasan Industri Kendal (KIK) juga tertarik memanfaatkan gas bumi,” tuturnya.

Meski menggunakan CNG, PGN tetap mengembangkan program PGN Sayang Ibu sebagai bagian kepedulian PGN kepada masyarakat di sekitar Kawasan Industri Tambak Aji Semarang. PGN membangun infrastruktur gas untuk 97 KK di Perumahan Wahyu Utomo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, meski investasinya mahal. “Sebetulnya yang sudah teraliri gas di Perumahan Wahyu Utomo sebanyak150 KK. Namun karena sebagian terkena dampak proyek pembangunan jalan tol, kini tinggal 97 KK yang masih memanfaatkan gas bumi,” tuturnya. 

Yang menjadi perhatian serius, imbuhnya, Jateng saat ini masih kekurangan pasokan sumber gas bumi. Padahal permintaan industri di Jateng terbilang tinggi. “Kerja kami sangat terkait dengan alokasi atau pasokan gas yang kami terima. Selama ini, CNG yang kami alirkan ke RT dan Kawasan Industri Tambak Aji dipasok dari Jawa Timur dan Jawa Barat, sehingga biayanya terbilang tinggi. Harapan kami, bisa dapat alokasi gas yang disalurkan melalui jaringan pipa,” tandasnya.

Terkait dengan penyaluran gas bumi, anak perusahaan PGN melalui PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) Tambaklorok telah menjadi transporter gas sejak 22 Agustus 2015. Namun masih diprioritaskan untuk pembangkit listrik saja. Manager Operasional dan Pemeriharaan PT KJG, Imam Supriyadi mengungkapkan bahwa PT KJG telah menjadi transporter gas bumi dari blok Kepodang. Gas bumi tersebut dieksplorasi oleh PCML (Petronas Carigali Muriah Limited) untuk menyuplai kebutuhan anak perusahaan PLN, PT Indonesia Power.

Sebenarnya kontrak PT KJG dengan PCML mengalirkan gas selama 12 tahun. Selama 5 tahun pertama, rencana volume yang dialirkan sebanyak 116 MMSCFD ke Indonesia Power. Semula tahun ke-6 direncanakan berkurang menjadi 110 MMSCFD, tahun ke-7 hanya 89 MMSCFD, tahun ke-8 hanya 70 MMSCFD, tahun ke-9 44 MMSCFD, tahun ke-10 dan 11 hanya 35 MMSCFD dan tahun ke-12 tinggal 9 MMSCFD.

“Sayangnya, gas yang diproduksi tidak sesuai estimasi awal. Mulai Februari 2016, mengalami penurunan produksi. Belum 5 tahun, volume gas bumi sudah menurun produksinya sekitar 75 MMSCFD. Bahkan, 2018 dinyatakan hanya bisa mengalirkan 47 MMSCFD. Kemungkinan, hanya sampai 2019, jika tidak ada keajaiban. Otomatis pasokan ke Indonesia Power berkurang,” tuturnya.

Kendati begitu, kata Imam Supriyadi, jika produksi gas dari blok Kepodang benar-benar habis, pipa KJG masih bisa dialiri LNG (liquefied natural gas) atau gas bumi yang dicairkan untuk dialirkan ke Indonesia Power atau ke ritel. Gas bumi yang dicairkan menjadi LNG, per 1 meter3 = 600 m3 gas bumi biasa. Artinya, kapasitas pipa milik KJG sangat besar. “Jika blok Kepodang berhenti produksi pada 2019, kami berharap investasi kami dalam membangun pipa tetap bisa dimanfaatkan lebih lama. Karena tujuan awal kami membangun, bisa bermanfaat minimal 12 tahun hingga tahun 2027 atau lebih,” tuturnya.

PGN Membangun Negeri

PGN sudah lama bertugas menyalurkan dan mendistribusikan gas bumi ke pelanggan sektor industri, komersial, rumah tangga dan transportasi. Jika saat ini, Dirjen Migas Kementrian ESDM telah membangun dua SPBG di Semarang, yakni SPBG Mangkang dan SPBG Kaligawe, PGN juga siap bersiergi. “Pemerintah bersama-sama badan usaha bisa bersinergi untuk membangun negeri. Sesuai dengan kapasitas dan kompetensi dalam mengembangkan pemanfaatan gas bumi,” jelas Heri Frastiono.

Dari sisi potensi market dalam pengembangan jaringan gas, Heri Frastiono melihat Jateng dan Semarang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Baik potensi ritel maupun industrinya. Meski posisi kawasan industrinya menyebar atau tidak mengelompok di satu tempat (scatered). Misal, Tambak Aji ada, Kawasan Wijayakusuma, Ungaran dan Kendal.

“Dalam posisi scatered tersebut, memang dibutuhkan investasi yang tidak murah untuk membangun infrastruktur pipa gas. Karena itu, harus diperhitungkan bisa sebanding dengan effort yang membawa pipa gas ataukah sebaliknya. Secara umum, bisa dikembangkan,” jelasnya.

Heri menyadari, kondisi kawasan industri di Indonesia berbeda dengan negara maju seperti Jepang yang sudah dikelompokkan sejak awal. Bahkan kawasan industri khusus pabrik yang menggunakan LNG, sudah dikelompokkan dalam satu cluster. Industri tentang aliran listrik atau untuk pembakaran, juga dijadikan satu. 

Menurutnya, membangun negeri di bidang energi berarti membangun kemandirian dan ketahanan energi. Artinya, gas bumi dieksplorasi sendiri, dikelola sendiri dan dimanfaatkan sendiri untuk kebutuhan energi warganya sendiri. “Gas bumi merupakan energi alternatif yang potensial untuk memenuhi kebutuhan energi di negeri sendiri, setelah sumber minyak bumi terus menyusut,” tuturnya.

Namun melihat kondisi saat ini, kendala utama dalam membangun kemandirian dan ketahanan energi gas bumi adalah pasokan gas bumi, infrastruktur dan regulasi tentang gas bumi. Ketiga hal tersebut masih membutuhkan penyempurnaan. Apalagi BBM selama ini selalu diberikan subsidi, sedangkan gas bumi PGN tanpa subsidi namun tetap bisa melakukan investasi tanpa memberatkan anggaran pemerintah.  

“Meski begitu, dalam membangun negeri di bidang energi, kita harus tahu berapa cadangan energi yang hendak dimanfaatkan. Apabila cadangannya cukup, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bila tidak cukup, harus melakukan strategi khusus,” harapnya. 

Sumber Gas Bumi Banyak, Infrastruktur Belum Merata

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng, Teguh Dwi Paryono mengungkapkan bahwa Jateng sebenarnya memiliki sumber gas bumi yang melimpah. Saat ini saja, ada sumber gas di Rembang, Blora, Grobogan, dan Tugu Mangkang Kota Semarang. “Jateng sebenarnya memiliki potensi besar, namun karena infrastrukturnya belum disediakan, turut menghambat pasokan gas bumi,” tandasnya.

Saat ini juga sedang diupayakan pembangunan jaringan gas oleh Pertagas dari Gresik-Semarang dan Cirebon-Semarang. Dari kedua proyek pipanisasi gas tersebut, BUMD Jateng memiliki sharing pembiayaan.  “Mudah-mudahan tahun 2019 ini, bisa terealisasi dan bisa mengalir hingga Kota Semarang,” harapnya.

Diakuinya, membangun infrastruktur pipanisasi gas, membutuhkan biaya yang tidak murah. Kalau pemerintah mau mandiri secara energi, maka harus semua dikelola oleh negara dari hulu sampai hilir. Jika tidak mampu, bisa dikuasakan, tapi dalam kendali negara. “Negara punya banyak program. Namun sebagian kewenangannya, bisa didelegasikan dengan sistem kontrak bagi hasil, tapi negara tetap pengendali dan memilikinya sehingga harga tetap kompetitif,” tandasnya.

Pihaknya mendorong adanya open access pipa gas dengan campur tangan negara atau pemerintah pusat. “Sebenarnya open access sulit. Kadang-kadang ada harga toll fee dari pihak yang membangun atau pengembang. Karena itulah, pemerintah pusat yang harus mengatur sehingga bisa fair penggunaannya,” tandasnya.

Terkait harga gas yang tidak kompetitif saat ini, menurut Teguh, karena harga gas di hulu sudah sangat tinggi. Akibatnya, harga di dalam negeri kadang jadi lebih mahal ketimbang di luar negeri. Bahkan gas lebih mahal, ketimbang BBM, saat harga BBM mengalami penurunan. Sedangkan sebagai komoditas dagang, tentu siapapun bermaksud mengambil keuntungan.

“Karena itulah, lagi-lagi negara yang harus mengatur secara komprehensif. Pemerintah harus melakukan proteksi untuk masyarakatnya. Bersyukur saat ini, pemerintah sedang mendorong produsen gas untuk menekan harga produksinya. Bahkan masih ditelaah terkait ongkos produksi dan penyederhaan perizinannya,” harapnya.

Teguh juga mendorong ada sharing pendanaan dengan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur gas bumi. Dari kolaborasi tersebut, tetap harus diperhitungkan kontribusi BUMD dalam pengelolaan gas di daerah. Sedangkan pengelolaan ke and user bisa tetap diserahkan ke PGN. “Artinya, yang menyalurkan gas bumi ke masyarakat tetap PGN yang sudah kapabel di bidangnya,” jelasnya.

Migas Harus Menjadi Economic Driver dan Perlu Bungker

Sementara Vice Presiden Bidang Operasi SKK Migas, Elan Biantoro, menyatakan bahwa industri minyak dan gas (migas) selama ini telah menopang pendapatan negara. Bahkan, sebelum tahun 2000-an, sumber energi adalah sumber pendapatan negara. Yang paling monumental pada tahun 1970 hingga 1980-an, dari hulu migas memberikan kontribusi kepada negara hingga 75 persen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun seiring terjadinya penyusutan produksi migas di sektor hulu dalam negeri,  tidak lagi bisa seperti dulu.

Padahal selama tahun 2016, migas hanya menyumbang pendapatan APBN sebesar 5 persen dari total penerimaan dalam negeri  APBN. Sedangkan tahun 2015 sebesar  9 persen, 2014 sebesar 22 persen, 2013 sebesar 20 Persen, 2012 sebesar 25 persen dan 2011 sebesar 26 persen. “Pendapatan dari migas terus mengalami penurunan, karena itu dari migas perlu menjadi driver supaya ekonomi kita naik. Harus diskenariokan, tak lagi source of revenue, tapi economic driver,” tandasnya.

Apalagi, menurutnya, ketahanan negara harus didukung 4 aspek penting. Yakni, keamanan negara, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ekonomi. Jika salah satu dari empat hal tersebut tidak ada, maka keberlangsungan negara akan pincang. Elan mencontohkan, jika tidak ada keamanan, akan susah mengembangkan ekonomi. Demikian pula jika energi tidak ada, banyak hal yang sulit digerakkan. Pabrik dan kehidupan masyarakat sehari-hari, menggunakan energi listrik, menghidupkan listrik membutuhkan minyak bumi dan gas bumi.

“Kebutuhan energi Indonesia tahun 2017 sebesar 194 metric ton oil equivalent (MTOE). Dari jumlah tersebut, memang minyak bumi masih yang paling besar memberikan kontribusi 46 persen, batu bara 31 persen, gas bumi baru 18 persen dan energi terbarukan 5 persen,” tandasnya.

Namun kebutuhan energi itu, kata Elan, masih akan terus meningkat di tahun 2025. Dikalkulasi kebutuhannya meningkat hingga 412 MTOE. Namun kontribusi minyak bumi turun tinggal 25 persen, kontribusi batu bara juga turun sedikit menjadi 30 persen, dan kontribusi gas bumi diperkirakan meningkat menjadi 22 persen dan energi terbarukan meningkat menjadi 23 persen.

Dan tahun 2050, kebutuhan energi Indonesia meningkat lebih besar lagi menjadi 1030 MTOE. Minyak bumi kontribusinya semakin turun tinggal 20 persen, batu bara turun menjadi 25 persen, gas bumi terus meningkat tapi sedikit sekitar 24 persen dan energi terbarukan meningkat menjadi 31 persen. “Perananan minyak dan gas pada tahun 2050 mendatang, masih sangat dibutuhkan. Karena itu, minyak dan gas bumi sangat penting dan harus dikelola oleh pemerintah pusat,” tandasnya.

Migas berperan vital bagi negara, baik sebagai sumber pendapatan negara maupun sebagai pasokan energi primer. Namun, sejak tahun 2003 produksi gas lebih dominan dari minyak (BOEPD), sehingga Indonesia telah menjadi net oil importer sejak tahun2004. “Hal ini karena 85 persen produksi minyak nasional berasal dari lapangan yang sudah mature,” tandasnya.

Ditegaskan, hasil kegiatan eksplorasi migas saat ini, masih belum menggembirakan. Reserve Replacement Ratio (RRR) migas di tahun 2017 masih kurang dari 60 persen.  Level produksi rata-rata harian per September 2017, minyak sebesar 805.8 MBOPD dan gas 7595 MMSCFD. “Hal ini dipengaruhi juga dengan era demokratisasi dan otonomi daerah. Semakin banyak stakeholders menuntut keterlibatan, sehingga industri hulu migas tidak lagi diperlakukan secara lexspecialis. Sedangkan produksinya terus menurun,” tuturnya.

Sedangkan untuk melakukan eksplorasi, industri hulu migas membutuhkan teknologi canggih dengan modal yang sangat besar, risiko yang tinggi, dan profesionalisme tinggi. Ditambah persoalan yang paling krusial yang harus dicarikan solusi adalah, banyaknya intervensi yang mengganggu konsentrasi di pengawasan hulu migas.

“Untuk melakukan eksplorasi butuh waktu belasan tahun dengan investasi yang sangat besar yang tidak mungkin menggunakan anggaran negara. Kalau sumber migasnya besar, baru bisa dilakukan produksi sepanjang 10-20 tahun. Saat itulah, baru bisa menghitung revenue atau keuntungan. Tapi kalau ada kegagalan, maka kerugiannya ditanggung oleh investor. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang profesional dalam mengelolanya,” tandasnya.

Sedangkan BP Statistical Review of World Energy 2014, peta cadangan migas Indonesia di tingkat dunia, terbilang tidak besar. Untuk cadangan minyak menempati urutan 25 setelah Vietnam, Australia dan Egypt. Persentasenya hanya 0,2 persen atau hanya 3,45 BBO dari cadangan minyak dunia yang pada Desember 2013 sebesar 1684 billion barel. 

Peta gas dunia, total cadangan pada Desember 2013 sebesar 6558 TCF. Cadangan gas Indonesia sekitar 100 TCF menempati  urutan  14 setelah Australia, China dan Irak atau hanya 1,5 persen dari cadangan gas dunia.

“Tahun 2016-2017, produksi minyak dan gas bumi turun 3,8 persen. Dan pada tahun 2025-2030, cadangan gas Indonesia bisa melorot lagi, kalau tidak ada terobosan baru dalam penanganan pengelolaan gas,” tandasnya.

Menurutnya, di beberapa negara maju seperti Singapura yang tidak memiliki cadangan migas, namun memiliki bungker yang bisa menyimpan cadangan migas dalam jumlah besar untuk jangka panjang, termasuk mencadangkan kebutuhan dalam negerinya. Sedangkan Indonesia selama ini, tak menyediakan bungker penyimpanan migas. Biasanya memproduksi dan langsung di ekspor, hingga habis.

“Kami pernah mendorong pembangunan bungker migas, untuk ketahanan energi dalam negeri. Namun hingga kini belum direspon positif. Padahal, pembuatan bungker migas untuk keperluan dalam negeri sangat vital. Selain itu, bungker bisa digunakan untuk menyimpan, jika harga bagus sebagian bisa diekspor. Jika harga tidak bagus, hasil produksi migas disimpan untuk suplai dalam negeri,” tuturnya. 

Sementara itu, sumber minyak bumi dalam negeri saat ini sekitar 84,4 bilion barel hanya bertahan sampai 10 tahun ke depan. Kalau tak menemukan sumber minyak baru, Indonesia pada tahun 2027 harus impor sepenuhnya. Sedangkan sumber gas sebesar 384,7 TSCF bisa memenuhi kebutuhan energi Indonesia hingga 40 tahun lagi. “Saat ini lebih banyak ditemukan sumber gas, terutama di Indonesia timur,” tandasnya.

Terkait peningkatan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik, berdasarkan data rata-rata Agustus 2017, peningkatan rata-rata 9 persen sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2016. Tahun 2017 kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor dengan porsi 58 persen penyaluran gas kepada domestik.

“Namun gas antara suplay dan demand belum imbang, karena terkendala di infrastruktur. Pasokan gas terbesar masih di Jawa dan Sumatra. Sedangkan sumber gas terbanyak ada di Papua dan Kalimantan. Tentunya dibutuhkan infrastruktur gas untuk bisa sampai ke Jakarta, Selat Sunda dan Sumatra Utara. Selain itu, perlu adanya open acces pipa gas. Selama ini, sharing fasilitas di hilir gas belum mulus. Itu yang harus diatur oleh pemerintah,” tandasnya.

PGN Siapkan Infrastruktur

PGN sendiri sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memiliki kesiapan infrastruktur di bandingkan perusahaan lain. Hal itu tak lepas dari sejarah panjang cikal bakal berdirinya PGN yang mengiringi sejarah bangsa ini.   

Memang semula hanya perusahaan gas swasta Belanda, IJN Eindhoven&Co yang didirikan pada 1895. Baru pada 13 Mei tahun 1965 setelah 20 tahun kemerdekaan, dinasionalisasi menjadi Perusahaan Gas Negara (PGN) yang menjadi bagian PLN Daerah Eksploitasi XIV. Tahun 1994-1998, baru dilakukan perluasan dan ekspansi bisnis yang diikuti pembentukan anak usaha PT Transportasi Gas Indonesia. Dan pada 2003, perusahaan memutuskan melepas saham ke publik lewat IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan kepemilikan pemerintah atas PGN sebesar 56,97 persen dalam bentuk saham seri A Dwiwarna.

Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, mengungkapkan performa kesiapan infrastruktur PGN saat ini. Pada kuartal III-2017, infrastruktur pipa gas PGN bertambah sepanjang lebih dari 175 km dan saat ini mencapai lebih dari 7450 km atau setara dengan 80 persen pipa gas bumi hilir nasional. “PGN semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas nasional,” tandasnya.

Dari infrastruktur tersebut, PGN menyalurkan gas bumi ke 1.739 pelanggan industri manufaktur dan pembangkit listrik, 1.984 pelanggan komersial (hotel, restoran, rumah sakit) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta 177.710 pelanggan rumah tangga yang dibangun dengan investasi PGN. Pelanggan Gas Bumi PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua.

“Selama periode Januari-September 2017, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 1.502 juta kaki kubik per hari (MMscfd) dengan rinciannya, sepanjang Kuartal III-2017 volume gas distribusi sebesar 767 MMscfd, dan volume transmisi gas bumi sebesar 736 MMscfd,” katanya.

Rachmat mengatakan, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional, PGN optimistis kinerja perusahaan juga akan semakin baik. Meskipun kondisi perekonomian mengalami perlambatan, PGN tetap mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat.

PGN juga mengelola dan menyalurkan gas bumi untuk transportasi ke 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 4 Mobile Refueling Unit (MRU). PGN juga mengoperasikan 2 Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yakni di Jawa Barat dan Lampung.

Tahun ini, PGN melakukan terobosan seperti program 360 degree solution. Dalam program ini, PGN menghadirkan gas bumi dari hulu hingga hilir sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai segmen pengguna gas.

PGN memiliki Saka Energy yang menyediakan gas bumi di sektor hulu, PGN mengembangkan produk gas bumi yakni Liquefied Natural Gas (LNG) yang dilakukan oleh PT PGN LNG Indonesia (PLI), penyaluran CNG melalui anak usaha PT Gagas Energi Indonesia, sampai melalui anak usaha PGN lainnya, PGN dapat menyediakan pasokan gas bumi, listrik, pasokan bahan bakar gas untuk transportasi hingga jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC) hingga Informasi Teknologi Komunikasi bagi para pengguna gas atau pelanggan PGN.

"Investasi infrastruktur pipa gas bumi yang dibangun PGN hampir seluruhnya tidak mengandalkan APBN, sehingga tidak membebani negara. Dan, PGN terus berkomitmen memperluas pemanfaatan gas bumi dengan membangun infrastruktur gas bumi di berbagai daerah," ungkap Rachmat.

Sejumlah proyek infrastruktur sedang digarap PGN, mulai dari proyek pipa gas transmisi Duri-Dumai sepanjang 67 km termasuk pipa distribusi gas di Dumai sepanjang 56 km. Selain itu, PGN juga sedang mengembangkan infrastruktur pipa transmisi gas bumi West Natuna Transmission System (WNTS) ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau.

PGN juga mengembangkan pipa gas bumi di Muara Karang-Muara Bekasi sepanjang 42 km. PGN juga masih dalam proses membangun jaringan pipa distribusi gas bumi di Pasuruan, Mojokerto. "PGN terus berkomitmen membangun dan memperluas infrastruktur gas nasional, walau di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik dan turunnya harga minyak mentah dunia," tutup Rachmat.

Selain itu, PGN juga telah mendapatkan penugasan untuk membangun dan mengoperasikan jargas di 8 wilayah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2461 K/12/MEM/2017, yakni wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Kota Surabaya, Kota Tarakan, Kabupaten Blora, Kota Semarang dan Kabupaten Sorong. Tahun ini, PGN mendapatkan penugasan untuk membangun jargas di Musi Banyuasin, DKI Jakarta, dan Mojokerto dengan total sebanyak 26.000 sambungan rumah tangga. "PGN siap mendukung program pemerintah untuk terus menambah pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat," jelasnya.

Raih Laba Bersih Rp 1,3 Triliun di Kuartal III-2017

PGN Raih Laba Bersih Rp 1,3 Triliun pada Kuartal III-2017 sepanjang periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2017. PGN membukukan pendapatan sebesar US$ 2,16 miliar yang relatif sama dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 2,15 miliar.

Pendapatan emiten berkode PGAS tersebut terutama diperoleh dari hasil Penjualan Gas Sebesar U$1.793,5 juta dan Penjualan Minyak dan Gas sebesar U$316,5 juta. Sedangkan Laba Operasi Interim Konsolidasian Sembilan Bulan sebesar US$ 267,7 juta.

Sementara laba bersih sebesar US$ 97,9 juta atau Rp 1,30 triliun (kurs rata-rata Rp 13.329). Adapun EBITDA sebesar US$ 632 juta, turun sebesar US$ 10 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 642 juta. "Kami melakukan berbagai upaya efisiensi sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan," kata Rachmat Hutama. 

(sm/ida/ida/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia