Jumat, 24 Nov 2017
radarsemarang
icon featured
Berita Daerah

Usaha Kecil Harus Gratis Dapatkan Sertifikasi Halal

Jumat, 20 Oct 2017 16:34 | editor : Arif Riyanto

Noor Ahmad

Noor Ahmad (ISTIMEWA)

Pemasukan negara dari program sertifikasi halal oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun, mengingat jumlah produk yang beredar di Tanah Air mencapai jutaan. Karena itu, diperlukan pengelolaan yang profesional untuk memberikan jaminan bagi masyarakat luas.

“Meski begitu, usaha kecil tak boleh dipungut biaya sertifikasi halal alias harus gratis. Ini amanah UU. Nantinya segera dikeluarkan Kepres untuk menentukan seperti apa klasifikasi usaha kecil. Andai produsen skala kecil akan dipungut biaya, maka harus ada pihak yang memasilitasi, bisa saja pemerintah atau pengusaha besar,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR Dr KH Noor Ahmad MA, kemarin.

Noor Ahmad meminta segera dibangun kerja sama yang sinergis antara Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diresmikan Menteri Agama pada 11 Oktober dengan MUI, untuk menepis isu pengamputasian peran MUI dalam label halal. “Isu itu tak harus diluruskan, justru diberlakukannya UU 33/2014 peran MUI semakin signifikan dan hal itu perlu dibuktikan di lapangan,” tegasnya.

Menurut Noor Ahmad, pasal 4 dan 67 menyebutkan sertifikasi halal harus sudah diberlakukan lima tahun sejak disahkannya UU. Berarti semua produk makanan, minuman dan lainnya harus sudah bersertifikasi halal mulai 2019 mendatang.

Diakuinya, kewenangan BPJPH, sebagai amanat UU cukup banyak, mulai sosialisasi, registrasi, penelitian, penilaian hingga label halal. Maka BPJPH harus kerja sama dengan banyak pihak terutama dengan MUI.
Pasal 10 menyebutkan, MUI berperan menerapkan fatwa halal terhadap semua produk. Kewenangan berikutnya memberikan sertifikasi bagi auditor halal dan sertifikasi kepada lembaga pemeriksa halal. “Kewenangan ini tetap signifikan, karena semua produk harus berdasarkan fatwa MUI. Isu BPJPH merebut peran MUI itu salah besar,” tegasnya. 
Menurut Noor Ahmad, UU mengatur, pelabelan sertifikasi halal tak lagi sukarela tapi mandatori atau wajib sehingga diperlukan lembaga yang kuat dalam menanganinya. BPJPH harus merupakan lembaga yang kuat dan hal itu pilihan yang baik menyosong madatori 2019.

Manfaat secara politis, peran pemerintah sebagai operator menjadi sangat penting untuk berhadapan dengan banyak pihak. Terutama pada aspek rumitnya pengawasan. Kelemahan selama ini, produsen yang mendapat label halal ternyata banyak yang berbalik ke produk tak halal. Hal ini terjadi akibat koordinasi pemerintah dan MUI masih lemah.

Kini, lanjut Noor Ahmad, pemerintah harus memperkuat pengawasan sertifikasi halal. Uji ulang sertifikasi halal diberlakukan setiap setahun. Bagi yang ketahuan kembali menggunakan produk tak halal, maka sertifikasi langsung dicabut. Mengingat sifatnya mandatori, maka bagi produsen yang tak menyertakan label halal pasti akan ditinggal konsumen yang mayoritas muslim.
“Ini kerja lebih berat dibanding administrasi haji, E-KTP, atau pendaftaran pemilih pemilu. Mengingat jumlah produk yang harus disertifikasi mencapai jutaan. Maka sistem IT, administrasi dan SDM harus kuat dan canggih,” jelasnya.
Dari kerja berat itu, tambahnya, maka anggaran yang diajukan melalui APBN Murni 2017 untuk BPJPH Rp 17 miliar diyakini kurang, maka Komisi VIII sependapat dengan usulan tambahan Rp 193 miliar di APBN-P.

(sm/ida/aro/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia