Selasa, 21 Nov 2017
radarsemarang
icon featured
Radar Semarang

Ancam Boikot Bayar Pajak

Jumat, 08 Sep 2017 17:31 | editor : Jatmiko

TOLAK TAKSI GELAP: Ratusan armada taksi kemarin diparkir di sepanjang Jalan Pahlawan. Forum Komunikasi Taksi Jawa Tengah meminta pemerintah menindak tegas taksi ilegal pelat hitam yang menggunakan aplikasi beroperasi di Jateng.

TOLAK TAKSI GELAP: Ratusan armada taksi kemarin diparkir di sepanjang Jalan Pahlawan. Forum Komunikasi Taksi Jawa Tengah meminta pemerintah menindak tegas taksi ilegal pelat hitam yang menggunakan aplikasi beroperasi di Jateng. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG - Ratusan pengemudi taksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Taksi Jawa Tengah menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (7/9). Mereka meminta agar pemerintah bisa menindak tegas taksi ilegal pelat hitam yang menggunakan aplikasi beroperasi di Jateng.

Dalam aksinya, para sopir taksi menggunakan megaphone yang diletakkan di atas mobil bak terbuka untuk meneriakkan aspirasinya. Mereka juga memarkir armada taksi di sepanjang Jalan Pahlawan. Praktis, separo Jalan Pahlawan dari arah Siranda menuju Simpang Lima ditutup. Sejumlah pengemudi taksi bergantian ngudo roso mengenai pemasukan mereka yang menurun drastis setelah adanya taksi ilegal berbasis online beroperasi. Bahkan ada yang sampai menangis saat berorasi menceritakan kondisi ekonominya terpuruk gara-gara persaingan taksi yang dianggap kurang sehat tersebut.

Manager Wahyu Taksi Sukoharjo, Joko Wiyoso, mengaku, pendapatannya menurun hingga 50 persen sejak wilayahnya diserbu taksi online. Dia bercerita, dulu bisa mendapatkan uang sampai sekitar Rp 150 ribu per hari. “Itu pendapatan bersih, lho. Sekarang dapat Rp 75 ribu per hari saja sudah bagus,” terangnya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Menurunnya, pendapatan itu diperparah dengan kewajiban membayar sejumlah pajak agar armadanya tetap bisa beroperasi. Seperti uji kelayakan kendaraan (KIR) setiap enam bulan sekitar Rp 100 ribu, mengurus Kartu Pengawasan (KP) Rp 100 ribu per enam bulan, izin trayek 5 tahunan, hingga izin frekuensi yang besarannya mencapai Rp 7 juta per tahun. “Selama ini, kami tertib membayar semua kewajiban itu. Kan itu masuk PAD (Pajak Asli Daerah). Kalau taksi gelap pelat hitam itu apa bayar pajak-pajak tersebut? Kami sudah bayar pajak tidak dibela pemerintah. Yang pelat hitam tidak menyumbang PAD malah dibiarkan saja tidak ditindak,” paparnya.

Karena itu, jika masalah taksi gelap pelat hitam tidak segera tuntas, pihaknya mengancam tidak akan bayar pajak. “Sudah satu bulan ini kami mewacanakannya,” imbuhnya. Kemarin, perwakilan demonstran ditemui sejumlah pejabat Pemprov Jateng. Seperti Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Prijo Anggoro, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Satriyo Hidayat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sinoeng N Rachmadi, Kepala Badan Kesbangpolinmas Achmad Rofai, serta Kasubag Teknologi Informasi dan komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rusdi. Ada juga Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Yuswanto Ardi yang mewakili pihak kepolisian.

Koordinator aksi, Medi, meminta gubernur untuk tegas dalam menegakkan aturan taksi ilegal yang beroperasi di Jateng. Ditegaskan, pengusaha dan pengemudi taksi konvensio nal tidak menolak adanya aplikasi online. Yang ditolak adalah kendaraan berpelat hitam dan tidak berbadan hukum, namun digunakan untuk mengangkut penumpang atau trayek dan menggunakan aplikasi online. “Itu taksi gelap, karena pelat hitam. Kami taksi resmi ini juga siap menggunakan aplikasi, nggak ada masalah,” jelas pria dari Gelora Taksi Surakarta ini.

Menurutnya, angkutan umum harus berpelat kuning, berbadan hukum, melalui proses uji KIR, dan sebagainya. Sementara yang ada saat ini, adalah kendaraan bermotor berpelat hitam serta tak berbadan hukum. Dia pun meminta agar gube nur mengeluarkan kebijakan agar wilayahnya tidak mengizinkan transportasi berbasis online yang merekrut armada pelat hitam, dihilangkan. Selain itu juga menyampaikan ke Menteri Perhubungan RI merevisi PM Nomor 26 Tahun 2017. Terlebih ada 14 pasal yang dicabut oleh Mahkamah Agung. “MA mencabut 14 pasal yang sudah dibuat oleh Kemenhub. Kami harap gubernur mendorong Menhub segera merevisi, kemauan kami dikembalikan ke UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kalau di situ kan yang namanya taksi online tidak ada,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dishub Jateng, Satriyo Hidayat, menjelaskan, sesuai putusan MA, izin yang sebelumnya ada di provinsi telah dialihkan ke pusat, atau tidak boleh kewilayahan. “Aspirasi ini tetap kami tampung dan akan disalurkan ke pusat,” terangnya. Dia mengaku, sebenarnya sebelum adanya putusan MA, Dishub Jateng sudah menyusun draf Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan diajukan ke gubernur untuk disetujui. Tapi adanya putusan MA yang melarang adanya izin kewilayahan, maka draf tersebut sementara tak berguna.

Kewenangan gubernur membuat aturan di tingkat provinsi sudah dialihkan ke pemerintah pusat. “Komposisi di draf Pergub itu sebenarnya bagus. Artinya menjembatani dua belah pihak misalnya diatur yang online tidak boleh mangkal di mal-mal,” kata nya. Selain itu, lanjutnya, juga telah disusun aturan kuota. Setidaknya ada 8 pilihan terkait ketentuan kuota yang mestinya bisa dimusyawarahkan di level kabupaten dan kota.

Putusan MA lainnya, yakni Dinas Perhubungan di daerah dilarang menindak adanya kendaraan berpelat hitam untuk tra yek melalui aplikasi online. “Putusan MA kita tidak boleh menindak. Sehingga rencananya kita akan bersurat, tapi masih menunggu pembahasan lagi di Kemenhub hari ini (kemarin) dalam rangka untuk menyusun perbaikan revisi peraturan,” ujarnya. Menurutnya, surat dari Pemprov Jateng itu nantinya untuk mendorong pada Menhub untuk secepatnya menyelesaikan kevakuman hukum. Sehingga persoalan di tingkat bawah tidak makin membesar. “Kami mau dikasih izin berapa. Kalau dibiarkan terus ini seperti bisul,” ujarnya.

Pihaknya juga mendorong agar Menhub dan Menkominfo duduk bersama. Sebab, taksi berbasis argometer dasarnya adalah UU transportasi, sementara yang berbasis aplikasi dasarnya adalah UU ITE. “Maka harus duduk bareng untuk membicarakan konten, karena aplikasi sesuatu yang tidak boleh dilarang, tapi kalau konten masih bisa dibicarakan,” tegasnya. Kasubag Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo, Rusdi, menambahkan, pihaknya juga akan meneruskan aspirasi para demonstran kepada Kementerian Kominfo. Menurutnya, sesuai aturan yang berlaku, menutup aplikasi berbasis online tidak bisa dilakukan per daerah, melainkan harus skala nasional. “Tidak bisa kalau hanya Jateng atau daerah tertentu yang menolak,” terangnya. Mendapat jawaban yang hanya bersifat meneruskan aspirasi, para perwakilan demonstran yang diizinkan beraudensi itu masih kurang terima.

Mereka pun mendesak agar gubernur mau datang langsung untuk mendengarkan aspirasi. Harapannya, mereka bisa pulang membawa kepastian. Sayang, hari itu Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sedang berada di Jakarta menghadiri rakor pembinaan Samsat dan penandatanganan nota kesepahaman e- Samsat Nasional. Sejumlah massa pun tidak mau tahu. Mereka bahkan mengancam akan menginap di depan kantor gubernur hingga Ganjar punya waktu untuk menemui mereka.

Koordinator aksi Medi pun memberi opsi kedua. Yakni, menelpon Ganjar untuk menanyakan kejelasan apakah bisa mengurus apsirasi mereka atau tidak. Meski suasana di dalam ruangan audiensi sempat memanas garagara ingin ditemui gubernur, Asisten II Prijo Anggoro bisa menenangkan situasi. Dia langsung mengontak gubernur untuk menanyakan kesiapan waktunya. “Akhirnya, besok (hari ini, red), akan ditemui di lantai 2 (kantor gubernur) pukul 16.00. Tidak perlu datang semua, cukup perwakilan saja,” bebernya. Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Yuswanto Ardi, mengaku akan berkomunikasi dengan Diskominfo dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jateng untuk memastikan izin aplikasi online yang sedang diperdebatkan. Apakah hanya izin sebagai aplikasi, atau memang sudah punya izin transportasi. “Kalau tidak ada izin transportasi, akan langsung kami tindak,” tegasnya.

Pihaknya pun akan menanyakan kepada penyedia layanan transportasi online untuk mencari tahu jumlah armada atau mitra yang sudah bergabung. Sebab, dia khawatir, dengan adanya keluhan pengemudi taksi yang pendapatannya merosot, ada semacam over kuota di Jateng, khususnya Kota Semarang. “Jangan-jangan, jumlah armada lebih banyak dari masyarakat yang butuh transportasi umum,” terangnya. Sebagai solusi jangka pendek, dia melakukan sweeping angkutan umum pelat hitam setelah audiensi. Jika ada mobil pelat hitam yang terbukti difungsikan untuk alat angkutan umum, akan langsung ditindak.

Sebanyak 20 personel kepolisian telah dikerahkan melakukan sweeping angkutan umum gelap tersebut. Dia juga meminta sejumlah sopir taksi konvensional untuk membantu mencari tahu titik atau tempat mangkal dan armada yang menjadi angkutan umum gelap. Tim itu menyisir di sejumlah titik tempat mangkal favorit angkutan umum online. “Kalau terbukti ada yang mengangkut penumpang dengan transaksi, akan langsung kami tindak,” terangnya. Dijelaskan, angkutan umum harus menggunakan pelat kuning. Sementara surat izin mengemudi (SIM) sopir angkutan, harus SIM umum. “Kalau mereka pakai SIM A, berarti termasuk pelanggaran. Jadi ya ditilang,” tegasnya.

Dia mengaku, selama ini memang kesulitan mengidentifikasi taksi online yang dianggap angkutan umum gelap tersebut. Pihaknya sempat berencana menjebak dengan cara memesan taksi pelat hitam lewat aplikasi. “Tapi kelamaan. Jadi, kami akan langsung menyisir saja. Hanya saja, yang bisa ditindak adalah ketika ada bukti mobil pelat hitam itu sedang mengangkut penumpang,” terangnya. Sayang, upaya itu tidak dianggap sebagai kesejukan bagi demonstran. Sebab, dikatakan Medi, tindakan seperti itu sudah dilakukan Satlantas Polrestabes Kota Surakarta. “Ditilang paling cuman bayar Rp 100 ribu. Nggak ada efek jeranya. Setelah ditilang, mereka (pengemudi taksi gelap), langsung beroperasi lagi,” tandasnya.

(sm/amh/aro/mik/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia