Kamis, 23 Nov 2017
radarsemarang
icon featured
Radar Semarang

Total Tagihan Nyonya Meneer Rp 252,87 M

Selasa, 05 Sep 2017 20:06 | editor : Pratono

TINGGAL NAMA: Museum dan pabrik jamu PT Nyonya Meneer di Jalan Kaligawe Semarang yang sudah tutup sejak 2015.

TINGGAL NAMA: Museum dan pabrik jamu PT Nyonya Meneer di Jalan Kaligawe Semarang yang sudah tutup sejak 2015. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Kedu)

SEMARANG-Hingga saat ini ada 83 kreditur PT Nyonya Meneer (PT Njonja Meneer) dengan total tagihan mencapai Rp 252.869.165.285 (Rp 252,87 miliar) yang masuk ke kurator, setelah perusahaan jamu legendaris Semarang tersebut dinyatakan pailit. Hal itu terungkap dalam rapat kreditur dengan agenda mencocokkan tagihan di Pengadilan Niaga Semarang, Senin (4/9/2017).

COCOKKAN TAGIHAH: Rapat kreditur PT Nyonya Meneer dengan agenda mencocokkan tagihan di Pengadilan Niaga Semarang, Senin (4/9/2017).

COCOKKAN TAGIHAH: Rapat kreditur PT Nyonya Meneer dengan agenda mencocokkan tagihan di Pengadilan Niaga Semarang, Senin (4/9/2017). (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

“Itu tagihan-tagihan yang sudah didaftarkan ke kami, dan semua sudah kami verifikasi, tapi memang untuk kreditur konkuren seperti supplier dan pinjaman pihak ketiga. Faktanya, banyak tagihan-tagihan yang datang, tapi bukan ke atas nama PT Nyonya Meneer, melainkan ke nama pribadi. Jadi, selama dokumen tidak bisa membuktikan ke PT Nyonya Meneer, kita tolak,”kata salah satu kurator yang menangani perkara itu, Ade Liansyah, usai sidang didampingi hakim pengawas, Edy Suwanto.

Ade menyebutkan, total kreditur konkuren yang dibantah pihaknya ada 49, dengan total tagihan Rp 47.383.698.471, di mana jumlah tersebut termasuk yang 83. Pihaknya menegaskan, tidak serta merta gampang percaya terhadap para kreditur, selain dokumen kreditur harus lengkap, juga harus valid. Sehingga tidak berdampak merugikan kreditur lainnya.

Ia juga mengatakan, PT Nyonya Meneer mempunyai tunggakan pajak mencapai Rp 26 miliar. Selain itu, tunggakan BPJS baik kesehatan dan ketenagakerjaan sekitar Rp 13 miliar. Secara rinci, Ade menyebutkan, kreditur konkuren yang diakui sementara ada 6, dengan tagihan Rp 14 991.210.229. Sedangkan yang kreditur preferen dibantah ada 5 dengan total tagihan Rp 5,8 miliar.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut kebanyakan dokumen kreditur tidak ada keterkaitan hukum dengan PT Nyonya Meneer. Sebagian juga tidak bisa melihatkan dokumen aslinya. Sehingga nanti para kreditur yang ditolak bisa menggunakan mekanisme renvoi procedure atau permohonan keberatan atas bantahan tagihan yang dilakukan tim kurator. Prosesnya diajukan ke Pengadilan Niaga Semarang, nanti disidangkan dengan acara cepat sekitar 3 kali pertemuan.

“Jadi, memang ada harapan diterima, selama kreditur memiliki dokumen dan ada kaitan utang piutang atas nama perusahaan bukan pribadi. Kalau memang putusannya memenangkan kreditur, kurator tinggal menarik bantahannya. Jadi, diklasifikasikan kreditur yang dibantah menjadi yang diakui,”jelasnya.

Sedangkan terkait aset Nyonya Meneer, Ade mengatakan, untuk harta pailit yang sudah didata ada 6 objek yang terdiri atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Semua aset tersebut dijadikan jaminan utang Nyonya Meneer di Bank Pembangunan Papua. Selain itu, lanjut dia, Nyonya Meneer juga memiliki 72 merek, yang sebagian sudah kedaluwarsa, tetapi peraturan tentang kadaluwarsa hampir sama dengan SHGB, sehingga untuk memperpanjang PT Nyonya Meneer mempunyai hak prioritas. Diperkirakan 10 atau 15 tahun, maka dari itu pihak lain tidak asal gampang masuk.

Diakuinya, kurator sudah bertemu dengan beberapa pihak yang siap menjadi investor. Menurutnya, rata-rata investor yang ingin membeli Nyonya Meneer kebanyakan mengiginkan sebelum kurator melakukan eksekusi, sehingga lebih dahulu ada perdamaian, yang nantinya akan dibayarkan 100 persen.

“Dengan langkah tersebut dari kurator terbuka saja, dan lebih bagus menurut kami. Jadi, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, karena akan dibayar 100 persen, kita sudah bertemu 3 investor,”katanya.

Pihaknya berharap sebelum 4 Oktober, sudah mendapat kepastian adanya investor agar bisa menyampaikan ke Bank Papua untuk menghentikan lelangnya. Ia juga mengatakan paling banyak tagihan kreditur adalah pajak mencapai Rp 26 miliar. Adapun jumlah buruh PT Nyonya Meneer dari data BPJS yang diketahuinya sebanyak 1.141 orang. “Usaha debitur berhenti berproduksi sejak Agustus 2016,”ujarnya.

Selama sidang berlangsung, hakim pengawas, Edy Suwanto, sempat geram, karena lagi-lagi Presiden Direktur PT Nyonya Meneer, Charles Saerang, tidak hadir. “Seharusnya Charles datang sendiri. Apakah ini benar atau tidak masalah pencocokan utang ini,”tanya hakim Edy.

Kuasa hukum Nyonya Meneer, Suara Aswar, menjawab, kalau kliennya memang tidak bisa hadir kembali, karena sedang rapat dengan para investor. “Kami diberi kuasa juga untuk mencocokkan, Yang Mulia hakim pengawas,”jawab Aswar setelah ditanya hakim pengawas.

Ketua Umum Pusat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jamaslin James Purba, mengatakan, melihat kasus Nyonya Meneer tersebut, seharusnya sesuai pasal 175 Undang-Undang (UU) Kepailitan kalau perdamaian terdahulu dibatalkan, maka di dalam proses kepailitan tidak bisa lagi ada upaya perdamaian. Tapi yang ada adalah pemberesan dari kurator. Sedangkan dalam pemberesan tersebut, diawasi oleh hakim pengawas.

“Jadi, kurator tetap bekerja sesuai koridor UU. Kalau kurator melakukan kesalahan, nanti bisa diproses, baik pidana atau diganti tergantung kesalahannya. Pemberesan tidak bisa dibuat jangka waktu, jadi sampai habis aset terjual kemudian dikembalikan ke kreditur dan dikembalikan lagi ke pemilik,”papar James kepada koran ini.

James menegaskan, terkait penunjukan kurator merupakan kewenangan majelis hakim. Namun demikian, dalam perjalanannya debitur juga punya hak mengajukan kurator tambahan. Sedangkan terkait fee kurator, lanjut James, diberikan sebesar 7,5 persen dari hasil penjualan aset perusahaan.

 “Kalau nanti kasasinya damai, maka fee kurator ditentukan pengadilan. Tapi tetap buruh menjadi prioritas, termasuk buruh yang dipecat dan belum dapat pesangon tetap masih bisa mendapat bagian,” katanya.

(sm/jks/ton/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia