Sabtu, 23 Sep 2017
radarsemarang
Hukum & Kriminal

Nyonya Meneer Ajukan Kasasi

Senin, 14 Aug 2017 13:13 | editor : Pratono

TUNTUT HAK: Pertemuan 61 buruh PT Nyonya Meneer dengan tim Peradi Semarang di rumah Sriyanah, warga Sayung, Demak, Minggu (13/8/2017).

TUNTUT HAK: Pertemuan 61 buruh PT Nyonya Meneer dengan tim Peradi Semarang di rumah Sriyanah, warga Sayung, Demak, Minggu (13/8/2017). (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG-PT Nyonya Meneer (PT Njonja Meneer) akhirnya menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan pailit yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang yang dipimpin Nani Indrawati pada 3 Agustus lalu. Memori bandingnya sudah diajukan melalui PN Semarang pada 10 Agustus lalu. Hal itu disampaikan kuasa hukum PT Nyonya Meneer, La Ode Kudus.

“Dalam memori kasasi yang kami ajukan, pada pokoknya kami keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim dalam hal penerapan hukum di dalam putusan pailit tersebut,”kata La Ode Kudus kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (13/8/2017).

Dia menjelaskan, dalam pertimbangan putusan tersebut, kliennya dianggap lalai. Padahal, lanjut La Ode, fakta sebenarnya di dalam pengajuan proposal perjanjian yang disepakati dalam perdamaian 7 Mei 2015, kemudian disahkan atau homologasi oleh Pengadilan Niaga pada 8 Juni 2015, sudah jelas disebutkan dalam kesepakatan bahwa terhadap utang-utang debitur (PT Nyonya Meneer, Red) yang dimaksud mengajukan tagihan dicicil selama 5 tahun.

Ia menyebutkan, di dalam putusan perdamaian itu tidak menyebutkan dan merinci apakah pembayarannya per bulan, triwulan atau setiap tahun, dan tidak disebutkan berapa yang harus dicicil. Tetapi disebutkan debitur hanya akan melakukan pembayaran terhadap utang.

“Akan tetapi kami dinyatakan lalai, karena tidak melakukan pembayaran setiap bulan. Jadi, kami heran, setiap bulan yang mana, maka dari itu, aneh putusan pailit kemarin,”tandasnya.

La Ode juga mengaku, kalau dalam putusan proposal perdamaian yang telah disahkan, PT Nyonya Meneer sebenarnya telah melakukan pembayaran terhadap pemohon selaku kreditur konkuren asal Turisari, Hendrianto Bambang Santoso dengan total angsuran sebanyak 14 kali, dengan nominal Rp 412 juta. Pihaknya mengaku heran, karena kliennya melakukan pembayaran terakhir pada 26 Juni 2017. Sedangkan pemohon mengajukan permohonan pembatalan perdamaian pada 20 Juni 2017.

“Jadi, 15 hari sebelum permohonan diajukan pemohon ke pengadilan, kami sudah melakukan pembayaran. Bahkan setelah dilakukan permohonan itu, kami juga melakukan pembayaran, karena kami tidak tahu awalnya adanya permohonan pembatalan perdamaian itu,”jelasnya.

Pihaknya menyayangkan pengusaha Bank Jamu asal Sukoharjo itu, terlebih dahulu tidak melakukan teguran ke kliennya terkait masalah pembayaran. Tapi, langsung proses pengadilan.

“Majelis hakim harus melihat ada azas keadilan dalam kasus ini, karena ada kreditur lain di luar pemohon yang sampai hari ini masih menjadi mitra bisnis debitur (Nyonya Meneer, Red). Majelis hakim juga harus memperhatikan bahwa debitur salah satu penyumbang pajak ke negara,”ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut La Ode, majelis hakim juga tidak melihat peran kliennya yang memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, pemasok barang, dan jasa yang diberikan debitur, konsumen, dan pedagang sama sekali terkesan tak dipertimbangkan oleh majelis. Ia juga menilai kalau majelis hakim dalam memutus pailit tersebut tidak memperhatikan mukadimah Undang-Undang (UU) Kepailitan, mengenai azas keseimbangan.

“Artinya, selama debitur melakukan kewajiban kepada debiturnya, majelis hakim tidak boleh melihat hanya keberatan termohon saja, melainkan juga harus melihat kreditur lain, yang kami rasa ini memang ada itikad tidak baik dari pemohon, apalagi sampai sebelum diajukan pembatalan pemohon masih menjadi mitra bisnis debitur,”paparnya.

La Ode menjelaskan, sesuai UU Kepailitan Pasal 170 ayat 3, sudah jelas disebutkan, seharusnya apabila dirasa debitur masih utang, maka harus diberi kelonggaran waktu 30 hari atas utangnya. Tapi majelis hakim justru mengabaikan hal itu. 

Menurutnya, PT Nyonya Meneer adalah sebuah perusahaan yang memiliki kondisi keuangan dan aset yang baik, serta memiliki aset budaya dan aset historis, termasuk salah satu pelopor peradaban jamu nusantara modern. La Ode juga mengatakan, sesuai UU Kepailitan ada waktu 60 hari untuk diputus Mahkamah Agung.

Dia menyesalkan atas pengangkatan kurator yang diputuskan majelis hakim, karena sangat tidak adil sebagai pemilik aset kurator yang diajukannya tidak disetujui. Ia menegaskan, kliennya sangat tidak menginginkan pailit atas perusahaan itu, karena hingga sekarang PT Nyonya Meneer masih eksis.

“Ini menjadi pertanyaan buat kami, karena perusahaan masih eksis kok dipailitkan? Debitur sebagai pemilik aset, seharusnya kalau memang dipailitkan memperhatikan usulan debitur juga. Kami juga tawarkan, kurator salah satunya diambil dari pengurus lama, dengan tujuan untuk antisipasi, sehingga ada kontrol dan seimbang. Tapi majelis hakim hanya menyetujui yang diajukan termohon,”tandasnya.

Pihaknya berharap majelis hakim pemutus kasasi di MA, bisa membatalkan putusan pailit di PN Semarang. Ia juga berjanji tetap akan melaksanakan kewajiban. Sedangkan terkait gugatan buruh, dikatakannya, perusahaan Nyonya Meneer tidak melakukan wanprestasi, sehingga wajar gugatan buruh ditolak.

“Kami tetap akan melaksanakan kewajiban. Kami sangat apresiasi itikad baik dari Pak Rachmat Gobel untuk menyelamatkan PT Nyonya Meneer. Yang jelas, kondisi perusahaan klien kami masih sangat bagus. Atas upaya kasasi ini masih ada waktu 2 bulan untuk masa tunggu. Kami juga memberikan kesempatan pemohon untuk menanggapi,”ungkapnya. 

Terpisah, setelah menerima keluhan buruh PT Nyonya Meneer, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang pimpinan Theodorus Yosep Parera menerjunkan, tim untuk turun langsung ke lapangan dalam rangka memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada para buruh. Pertemuan dan pembuatan kuasa tersebut dilaksanakan di kediaman Sriyanah, buruh Nyonya Meneer warga Sayung, Demak, Minggu (13/8) kemarin. Adapun tim Peradi yang hadir adalah Eko Suparno, Taufiqurrohman, Andreas Hijrah Airudin dan Putro Satuhu.

“Sesuai instruksi ketua kami (Yosep Parera, Red) Peradi akan mendampingi para buruh secara gratis. Kami melihat di lapangan, banyak buruh tidak mendapatkan pesangon. Atas kasus ini, kami akan mempelajari permasalahannya, kemudian menentukan langkah selanjutnya. Untuk sementara, ada 61 buruh yang mau membuat kuasa, dimungkinkan akan bertambah lagi,”kata perwakilan advokat Peradi Semarang, Taufiqurrohman kepada koran ini.

Koordinator buruh PT Nyonya Meneer, Hariyanto, berharap besar kepada Peradi Semarang untuk terus mendampingi para buruh. Sehingga keinginan buruh bisa diperjuangkan dan tercapai. Ia menyampaikan, dalam pertemuan itu, sementara ada 61 buruh yang memberikan kuasa kepada Peradi. Ia berterima kasih karena Peradi bersedia datang langsung di pertemuan buruh.

Buruh Nyonya Meneer, asal Banjardowo, Genuk, Semarang, Mulyati, berharap perjuangan Peradi benar-benar maksimal. “Kami berharap hak-hak buruh bisa diperjuangkan Peradi secara maksimal. Kami ini orang kecil yang ingin menuntut hak saja,”ucapnya.

(sm/jks/ton/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia