Selasa, 16 Jan 2018
radarsemarang
Kendal

Tolak Ambil Ganti Rugi di PN

98 Pemilik Lahan Akan Tempuh Upaya Lain

Jumat, 12 May 2017 06:30

Tolak Ambil Ganti Rugi di PN

SIAGA 24 JAM: Petugas Polres Kendal berjaga di lokasi sawah yang diratakan untuk proyek tol Batang-Semarang. (ISTIMEWA)

KENDAL - Meski lahannya sudah dieksekusi, warga Desa Wungurejo dan Tejorejo, Kecamatan Ringinarum yang terdampak pembangunan tol Batang-Semarang belum juga mengambil uangnya. Padahal uang ganti rugi sudah ditetapkan melalui proses konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Kendal.

Warga justru bertekad tidak akan mengambil uang ganti rugi, dan akan mencari upaya lain untuk mendapatkan keadilan. Saat ini, masih ada 98 pemilik bidang tanah di dua desa tersebut yang belum sepakat dengan nilai ganti rugi. Rinciannya, 62 bidang di Desa Wungurejo, dan 36 bidang di Desa Tejorejo. Pada proses persidangan di PN Kendal, majelis hakim memutus ganti rugi lahan sebesar Rp 350 ribu per meter persegi. Namun di tingkat kasasi, MA menolak dan mengembalikan ke harga Rp 220 ribu per meter persegi.

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang di lokasi, lahan warga kini sudah rata dengan tanah. Enam alat berat yang dikerahkan, yakni empat backhoe digging dan dua backhoe loader telah ”melenyapkan” tanah garapan warga berikut tanaman yang sudah siap dipanen.

Warga di dua desa tersebut hanya bisa pasrah melihat  lahannya mulai  diuruk  tanah. Warga juga dilarang melihat dari dekat, lantaran ketatnya penjagaan oleh aparat kepolisian. Setiap hari, Polres Kendal  tetap  menyiagakan petugas  sebanyak  satu regu atau sekitar 20 personel yang berjaga 24 jam nonstop. Mereka mendirikan tenda tak jauh dari pekerjaan proyek jalan tol.

Syamsudin, warga Desa Wungurejo mengatakan, jika warga tetap  menolak ganti rugi yang diberikan pemerintah sebesar Rp 220 ribu per meter persegi. ”Warga mintanya sesuai dengan putusan PN Kendal, yakni Rp 350  ribu per meter persegi,” katanya, kemarin (11/5).

Diakuinya, jika  pemerintah tidak mau menaikkan ganti rugi, pihaknya dan warga lain tidak akan mengambil uang yang sudah dititipkan di PN Kendal. ”Ini sebagai bentuk protes kami kepada pemerintah yang telah merugikan rakyat kecil. Kami akan mencari upaya lain untuk mendapatkan keadilan,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Triyono, warga lain. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berusaha mencari pekerjaan lain. Sebab, sawah yang mereka garap, sudah tidak bisa menjadi pengharapan lagi.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini warga harus mencari utangan dan menjual barang berharga yang mereka miliki. Sebab, tanaman kedelai dan jagung milik petani yang siap panen, telah diratakan dengan alat berat. ”Warga tidak diberikan kesempatan sampai masa panen,” keluhnya.

Diakui, memang sulit mendapatkan pekerjaan lain, karena warga selama ini sehari-hari hanya bisa bertani. ”Sebenarnya  kami tidak menolak pembangunan jalan tol. Kami hanya menolak nilai ganti rugi yang tidak manusiawi. Kalau ganti rugi sekian, bagaimana kami bisa mendapatkan ganti rugi lahan,” katanya.

Kapolres Kendal AKBP Firman Arwansyah mengatakan, pascaeksekusi, pihaknya setiap hari menyiagakan personel untuk berjaga-jaga di lokasi sengketa. ”Kami hanya melakukan pengamanan saja,” ujarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Tol Semarang-Batang, Tendi Harianto, mengakui, nilai ganti rugi yang diberikan kepada warga Desa Wungurejo dan Tejorejo paling rendah. Hal itu lantaran appraisal yang digunakan adalah 2015.

”Sedangkan di desa-desa lain, menggunakan appraisal tahun 2016. Sehingga itulah kenapa muncul ganti rugi di Desa Wungurejo dan Tejorejo sebesar Rp 220 ribu per meter persegi. Dasar kami melalukan eksekusi di dua desa ini adalah putusan Mahkamah Agung,” katanya.

Terkait warga tidak mau mengambil uang ganti rugi yang sudah dititipkan di PN Kendal, menurutnya, itu hak warga. Tapi, setelah keluarnya putusan kasasi MA berupa pembayaran dilakukan secara konsinyasi, maka eksekusi tetap dijalankan. ”Jika warga ingin mengambil uangnya, silakan diambil di PN Kendal,” ujarnya. (bud/aro/ce1)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia