Kamis, 18 Jan 2018
radarsemarang
Kendal

Ricuh, Eksekusi Lahan Proyek Tol

Warga Sandera Tiga Alat Berat

Rabu, 10 May 2017 07:00

Ricuh, Eksekusi Lahan Proyek Tol

TOLAK EKSEKUSI: Ratusan warga Desa Wungurejo dan Tejorejo yang lahannya terdampak tol menolak proses eksekusi yang dilakukan Juru Sita PN Kendal, kemarin. (kanan) Warga melakukan aksi berjemur dengan telanjang dada serta mengusung warga yang mengenakan kai ((BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG))

KENDAL — Pelaksanaan eksekusi terhadap 98 bidang tanah di Desa Wungurejo dan Tejorejo, Kecamatan Ringinarum, Kendal oleh juru sita Pengadilan Negeri (PN) Kendal berlangsung ricuh, Selasa (9/5). Ratusan warga yang menolak ganti rugi proyek tol Batang-Semarang sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang mengamankan proses eksekusi. Bahkan warga sempat ’menyandera’ tiga dari enam alat berat yang dipakai meratakan lahan warga.

Sambil membawa poster dan spanduk tuntutan, warga menduduki alat berat dan menghadang di tengah jalan. Warga juga melakukan orasi penolakan dan menggelar zikir serta doa bersama agar proses eksekusi batal dilaksanakan. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi berjemur dengan telanjang dada, serta mengusung warga yang mengenakan kain kafan.

Di tengah warga melakukan aksi, tiba-tiba tim eksekutor lahan mendatangkan tiga alat berat lain yang posisinya sudah berada di tengah area persawahan. Konsentrasi warga yang tadinya ke tiga alat berat yang dikuasai sejak pagi akhirnya pecah. Warga mulai gusar saat tiga alat berat tersebut mulai meratakan lahan warga. Sebagian warga pun berusaha menghentikan tiga alat berat yang sudah bekerja tersebut. Sementara tiga alat berat yang dikuasai sejak pagi mulai ditinggalkan. Tiga alat berat itu pun kembali diambil petugas dan ikut dijalankan untuk meratakan tanah warga.

Warga yang tidak terima tanahnya diratakan akhirnya melakukan perlawanan. Sempat terjadi aksi saling dorong dengan petugas Polres Kendal yang mengamankan proses eksekusi. Eksekusi juga diwarnai adu mulut antara petugas keamanan dengan warga. Namun karena banyaknya petugas yang diterjunkan, warga yang terpecah belah akhirnya kewalahan dan harus merelakan lahan dan tanamannya diratakan menggunakan alat berat.

Penolakan eksekusi yang dilakukan warga korban jalan tol ini lantaran nilai ganti rugi lahan dinilai sangat merugikan warga. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), besaran ganti rugi yang diberikan warga adalah sebesar Rp 220 ribu per meter persegi. Pembayaran ganti rugi melalui proses konsinyasi atau dititipkan di PN Kendal.

Menurut warga, nilai ganti rugi tidak sebanding dengan harga tanah. Sebab, jika dengan nilai ganti rugi warga tidak bisa membeli lahan pertanian. Karenanya, warga menolak ganti rugi meskipun sudah ada keputusan kasasi dari MA.

”Kami tidak menolak pembangunan tol, karena itu proyek pemerintah. Kami hanya menolak ganti rugi yang nilainya di bawah rata-rata dan tidak wajar,” kata koordinator warga korban tol Desa Wungurejo dan Tejorejo, Syamsudin, Selasa (9/5/2017).

Pihaknya mengaku telah mengajukan penundaan eksekusi. Karena itu, ia meminta agar eksekusi di-pending dan memberikan kesempatan kepada warga untuk melakukan audiensi dengan presiden.

”Sebab, harga ganti rugi sekian jika dibelikan lahan pertanian serupa tidak bisa. Praktis, warga akan kehilangan mata pencahariannya. Kami mohon kepada pihak juru sita agar bisa menunda eksekusi,” pintanya.

Juru Sita PN Kendal, Soedi Wibowo, mengatakan, eksekusi tetap dilaksanakan meskipun ada penolakan warga. Sebab, sesuai perintah undang-undang, ekseksusi harus dilakukan maksimal 8 hari setelah pemberitahuan konsinyasi kedua kepada warga.

Menurutnya, pembayaran ganti rugi kepada warga dilakukan dengan proses konsinyasi. Di mana uang ganti rugi telah dititipkan di PN Kendal. Jadi, meski warga belum mengambil uang ganti rugi, eksekusi tetap dilaksanakan. ”Sebab, setelah ada putusan konsinyasi dari MA, maka hubungan kepemilikan antara pemilik dengan objek sudah batal demi hukum,” tuturnya.

Jadi, warga tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut. Meskipun warga sampai saat ini masih memiliki bukti surat kepemilikan lahan. ”Uang masih utuh dititipkan di kami, mau diambil warga kapanpun nilainya tetap sama,” katanya.

Jumlah lahan yang dieksekusi di dua desa tersebut sebanyak 98 bidang. Rinciannya, 62 bidang di Desa Wungurejo, dan 36 bidang di Desa Tejorejo. Pada proses persidangan di PN Kendal, majelis hakim memutus ganti rugi lahan sebesar Rp 350 ribu per meter persegi. Namun di tingkat kasasi, MA menolak dan mengembalikan ke harga Rp 220 ribu per meter persegi.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum, Tendy Hardianto, mengaku sudah menyelesaikan 80 persen pembebasan lahan.  Saat ini, masih ada 13 desa dengan total bidang 149 yang nantinya juga akan dieksekusi. ”Eksekusi dilakukan cepat karena kami juga memiliki batas waktu,” tandasnya. (bud/aro/ce1)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia