Selasa, 16 Jan 2018
radarsemarang
Kendal

Mirna Masukkan Tujuh Isu Strategis

Pembahasan RPJMD Kabupaten Kendal

Senin, 25 Jul 2016 10:40

Mirna Masukkan Tujuh Isu Strategis

TEGAS: Bupati Kendal Mirna Annisa mendorong penyelesaian pembahasan RPJMD Kabupaten Kendal. (HumasforRadarSemarang/JawaPos.com)

KENDAL — Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 akan mulai digarap. Bupati Kendal, Mirna Annisa meminta penyusunannya menyasar pada tujuh isu strategis yang sudah menjadi janjinya kepada masyarakat untuk ia selesaikan.

Tujuh isu strategis itu meliputi pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran, percepatan pembangunan ekonomi, perwujudan dan peningkatan good governance. Isu lainnya yang tak kalah penting yakni pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat serat kondusivitas daerah.

Mirna mengatakan, sebagai Bupati Kendal periode 2016-2021, yang baru dikukuhkan dan dilantik pada 17 Februari 2016 lalu, dirinya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan RPJMD. Sebab RPJMD ini akan menjadi dasar dalam upaya pencapaian visi dan misi pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Terkait pengentasan kemiskinan, kata Mirna, selama ini progam pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sama sekali belum optimal. Kedua, pembangunan ekonomi menurutnya juga sangat lamban pertumbuhannya. Bahkan Kendal masih kalah dengan kabupaten tetangga. ”Padahal notabene Kendal merupakan daerah yang menjadi batas pemerintahan pusat di Jateng, yakni Kota Semarang,” tuturnya.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi, imbuhnya, berdampak pada semakin menurunnya kesempatan kerja yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di Kendal. Selain itu, lambannya pertumbuhan ekonomi juga menjadikan kecilnya kesempatan kerja, karena minimnya lowongan kerja. Sehingga berdampak pada masyarakat Kendal yang justru bekerja ke luar daerah bahkan hingga ke luar negeri menjadi TKI.

”Kami bertekad agar pembangunan ekonomi, terutama kawasan industri yang telah dibuka ini, bisa tergarap. Sehingga masyarakat bisa menikmati pekerjaan dengan gaji layak tanpa harus menjadi TKI. Otomatis, hal ini akan mengurangi angka pengangguran di Kendal,” tambahnya.

Fokus isu selanjutnya yakni perwujudan dan peningkatan good governance. Menurut Mirna, ia ingin pemerintahannya terbuka dengan mencipatakan E-Government. Yakni aplikasi yang bisa diakses seluruh masyarakat Kendal untuk memantau wilayahnya masing-masing. ”Sehingga setiap masalah bisa terpantau dan tertangani secara cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Selain itu juga, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal yang mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Keberhasilan suatu pemerintahan, menurutnya dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur. Makanya penyediaan dan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan memadai bagi masyarakat adalah sebuah kewajiban yang harus diselesaikan. ”Sebab, selama ini pembangunan di Kendal ini sangat lamban. Ke depan kami harapkan ada percepatan,” tuturnya.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal masih relatif rendah. ”Terakhir adalah kondusivitas daerah, di mana kondisi daerah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masih belum optimal. Sebab, jumlah tindak kriminal di Kendal masih cukup tinggi,” katanya. (bud/ida/ce1)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia