Selasa, 16 Jan 2018
radarsemarang
Kendal

Kejari Tutup Kasus Dugaan Korupsi Harlep

Sabtu, 23 Jul 2016 15:00

Kejari Tutup Kasus Dugaan Korupsi Harlep

Kepala Kejari Kendal, Mustaming (BudiSetyawan/RadarSemarang/JawaPos.com)

KENDAL—Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal secara resmi menutup penyelidikan atas kasus dugaan korupsi perekrutan tenaga harian lepas (Harlep) di Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Keuagan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kendal tahun 2012. Penutupan penyelidikan lantaran kasus yang menunggak selama dua tahun itu dinilai kurang cukup bukti untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Demikian dikatakan Kepala Kejari Kendal, Mustaming disela perayaan Hari Bakti Adhiyaksa 2016 di Kantor Kejari Kendal. “Kami kesulitan untuk mencari bukti kuat terkaiat dugaan kasus korupsi ini,” katanya, Jumat (22/7).

Diakuinya, jika dalam kasus tersebut ada dua fokus penyelidikan yakni pembayaran tenaga honorer yang diambilkan dari APBD Kendal 2012. Selain itu proses perekrutan tenaga honorer diduga terjadi proses suap.“Keduanya sulit untuk dicari barang buktinya, sebab untuk tindak pidana suap sulit untuk dibuktikan jika tidak dilakukan secara tangkap tangan. Sebab untuk tindak pidana suap, baik pemberi atau penerima keduanya bisa dijerat secara hukum,” tandasnya.

Beda cerita, lanjut Mustaming, jika hal itu adalah pemerasan. Yakni si tenaga honorer dimintai uang agar bisa masuk dan diterima sebagai tenaga kerja. “Tapi pembuktiannya sulit, hanya sebatas keterangan saja dalam arti penyidik kejari belum mendapatkan bukti fisik penyerahan uang dari siapa kepada siapa,” jelasnya.

Hal itu sama saja menangani perkara antara dua belah pihak yang bertikai. Satu pihak menyalahkan, satu lainnya mengelak karena merasa tidak melakukan tindak pidana. “jadi sulit, kecuali ada bukti konkret maka kami akan bisa tingkatkan ke penyidikan,” paparnya.

Namun meski ditutup, Kasus Harlep bukan berarti berhenti. Ia mempersilahkan kepada seluruh masyarakat jika memiliki barang bukti baru yang dirasa cukup kuat untuk membuktikan kasus tersebut untuk melaporkan kepada Kejari Kendal. “Jika ada bukti baru, maka kami akan buka kembali penyelidikannya dan jika memang ada minimum dua alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil maka akan kami naikkan ke tingkat penyidikan,” tandasnya.

Sebelumnya dari Aliansi Rakyat Kendal Bangkit (ARKB) menuntut kepada Kejari Kendal untuk menuntaskan tunggakan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat penting di Kendal.

Salah satunya yang menjadi pantauan ARKB diantaranya kasus dugaan korupsi perekrutan harian lepas di DPPKAD tahun 2012. Kasus terseebut diduga kuat melibatkan Mantan Kepala DPPKAD Alex Supriyono yang kni masih menjabat Kepala BPMTP. "Dalam kasus perekrerutan harian lepas di DPPKAD tahun 2012-2013, selain melibatkan Alex Supriyono kasus tersebut diduga ikut terlibat Pimpinan DPRD Kendal, Sakdullah yang saat itu menjabat sebagai ketua Komisi A," ujar Koordinator ARKB Nurkhamid Yusuf. (bud/zal)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia