Kamis, 18 Jan 2018
radarsemarang
Artikel

Impor Daging Sapi, Solusi atau Masalah?

Selasa, 28 Jun 2016 16:10

Impor Daging Sapi, Solusi atau Masalah?

Ir Suhariyanto (Istimewa)

Oleh Ir Suhariyanto

MENJELANG Idul Fitri, harga daging sapi melambung. Per 1 kilogramnya, bisa mencapai Rp 130-150 ribu. Masyarakat pun menjerit. Pemerintah kalang kabut. Buntutnya, bisa ditebak: pemerintah turun tangan. Impor sapi dari negara tetangga digerojok. Untuk memasok kebutuhan pasokan daging sapi. Tidak hanya itu. Mekanisme pasar murah pun dilakukan. Harga daging sapi dijual murah. Tujuannya, untuk menekan harga. Presiden Jokowi bahkan berharap harga daging sapi bisa mencapai Rp 80 ribu per kilogramnya.

Fenomena di atas merupakan siklus rutin. Tiap tahun. Berulang-ulang. Dan, akan terus berulang. Saya menganalogikan kebijakan impor sapi dan pasar murah hanya sebagai obat penghilang rasa sakit. Cuma sesaat menghilangkan rasa sakit. Tapi tidak menyembuhkan sakitnya sama sekali. Artinya, penyakitnya tetap ada. Mungkin juga sudah kronis. Upaya pasar murah ibarat sinterklas yang ujug-ujug datang, untuk memberikan solusi atas resahnya masyarakat terkait melambungnya harga daging sapi.

Ibaratnya, kebijakan ini hanya menyentuh kulit luarnya saja. Belum substansinya. Mengapa harga daging sapi bisa melambung? Mengapa juga melambungnya ketika menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri? Benarkah karena praktik kartel yang dilakukan oleh sejumlah pedagang besar? Lalu, apa solusinya? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu diurai.

Pertama, tentu saja, kebijakan pemerintah mengimpor sapi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi perlu diapresiasi. Apresiasi berikutnya untuk program pasar murah. Berhasil? Ya, sesaat. Tapi, untuk jangka panjang, regulasi seperti ini kurang elok untuk dipertahankan. Substansinya harus dibenahi. Dari hulu ke hilir. Dengan apa? Dengan ekonomi kerakyatan. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Ekonomi kerakyatan mengandung arti semua proses produksi, distribusi, maupun pasar, harus dikuasai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Dikuasi oleh negara melalui demokrasi ekonomi kerakyatan. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan semangat penerapan pasal 33 UUD 1945; bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Daging sapi, bagi saya, sudah merupakan kebutuhan pokok yang ketersediaan dan harganya perlu dikendalikan oleh pemerintah. Sama seperti kebutuhan pokok lainnya: gula, beras, minyak goreng, telur, dan sebagainya. Artinya, di sinilah pemerintah harus hadir. Selama 365 hari, 24 jam full. Tidak hanya pada saat momen-momen tertentu. Hadir yang bagaimana? Hadir untuk membenahi sistem yang ada. Sistem distribusinya, sistem produksinya, dan sistem pasarnya. Kendali semua itu ada di tangan pemerintah untuk menekan dominasi swasta.

Tudingan bahwa pedagang besar melakukan kartel, harus disikapi bijak. Sebab, sesuai hukum ekonomi, di saat demand tinggi dan supply tetap, maka harga pasti melonjak. Di sinilah celah pedagang untuk menaikkan harga. Ekstremnya lagi, mempermainkan harga. Sah? Bagi saya, wajar. Pedagang tentu akan berorientasi pada keuntungan.

Sebaliknya, di saat demand rendah dan supply tinggi, otomatis harga akan turun. Yang terjadi saat ini: harga daging sapi melambung tinggi. Maka, seperti biasa, untuk mudahnya, memang harus ada kambing hitam: itu semua akibat praktik kartel, ulah “nakal” pedagang besar/distributor daging sapi (baca swasta).

Saya pribadi, kurang sependapat dengan tudingan itu. Yang harus dilakukan adalah; negara wajib hadir. Membenahi dari hulu ke hilir; sistem distribusi, produksi, dan pasar. Distribusi, misalnya, dengan upaya menekan ongkos distribusi. Menekan ongkos distribusi, akan bersignifikansi pada harga jual ke konsumen.

Caranya mudah. Potong mata rantai distribusi yang panjang. Untuk diketahui, pengangkutan sapi dari Pulau Bali dan Lombok via jalur darat, melewati paling tidak 20 titik pungutan retribusi. Baik yang legal maupun ilegal. Maka, saatnya pemerintah serius membeli kapal khusus pengangkut ternak dan produk pertanian lainnya.

Berikutnya, pemerintah harus meningkatkan peran BUMN yang mengurusi pangan—katakanlah Bulog—untuk menjadi stabilisator suplai dan harga daging nasional. Maka, penunjukkan Bulog sebagai aktor utama untuk mengimpor sapi sangat tepat. Selain harga jual daging sapi akan bisa lebih terkontrol, Bulog juga dapat difungsikan sebagai penjaga stok sapi nasional.

Upaya lain, dengan menciptakan klasterisasi daerah-daerah pemasok daging sapi. Ini untuk mencukupi kebutuhan daging sapi yang makin tinggi, sementara pasokan sapi lokal sangat kurang. Dengan memperbanyak klasterisasi wilayah-wilayah peternak sapi lokal, maka, ke depan, pemerintah tidak perlu repot lagi mengimpor sapi dari Australia. Dari sisi distribusi pun cukup mudah. Artinya, pasokan daging sapi di wilayah yang menjadi klaster peternak sapi, bisa dipasok dari wilayah setempat. Di sinilah, biaya transportasi distribusi menjadi jauh kecil. Imbasnya, harga daging jauh lebih terjangkau.

Sebaliknya, jika di wilayah klaster peternak sapi sudah tercukupi suplai-nya, barulah dijual ke wilayah lain. Untuk keperluan ini, peternak harus difasilitasi oleh pemerintah. Bulog wajib memfasilitasi transportasi untuk distribusi sapi ke luar kota. Dengan begitu, biaya transportasi bisa ditekan.

Selain distribusi, sistem produksi juga harus dibenahi. Sekali lagi, pemerintah harus hadir untuk membantu para peternak sapi. Misalnya, dengan membantu pengadaan bibit anakan sapi unggul. Juga subsidi pakan sapi; dan memberikan knowledge kepada peternak sapi agar mereka mampu menernak sapi dengan kualitas dan kuantitas baik.

Knowledge ini penting untuk mengubah pola pikir peternak sapi dari tradisional ke modern. Dari ternak yang berorientasi investasi jangka panjang menjadi peternak berorientasi produksi. Sehingga bisa menghasilkan sapi-sapi unggul secara massal dan berkelanjutan. Pemerintah bisa juga mengimpor sapi betina produktif untuk dijadikan indukan yang akan dikembangkan oleh peternak rakyat di klaster-klaster peternakan sapi.

Yang terakhir adalah pasar. Pasar terkait dengan konsumen. Data konsumsi daging harus valid. Saya tidak yakin dengan kasus melambungnya harga daging sapi saat ini, sistem pendataan sudah cukup akurat. Maka, sistem pendataan wajib dibenahi. Data harus valid; baik terkait data produksi maupun data konsumsi. Validasi data sangat penting, untuk mengambil langkah tepat ketika demand (permintaan) daging sapi sangat tinggi.

Soal pasar ini, dahulukan pasokan daging dari klaster peternakan sapi ke wilayah terdekat, setelah kebutuhan daging dari dalam wilayah klaster sudah terpenuhi. Kedua, ini yang juga penting, menyediakan fasilitas untuk mendukung keawetan daging. Tentu kita masih ingat anjuran salah satu stakeholder yang berkepentingan dengan daging. Si pejabat meminta masyarakat familier dengan daging beku. Sebab, harga daging beku jauh lebih murah. Statemen seperti ini hendaknya juga dibarengi aksi nyata.

Salah satunya, menempatkan cold storage-cold storage (lemari pendingin) di pasar-pasar tradisional. Penyediaan cold storage sangat urgen agar pedagang mau berpaling menjual daging beku. Artinya, jauh lebih penting mempersiapkan pasarnya terlebih dahulu, sebelum menyosialisasikan perlunya masyarakat familier membeli daging beku. Artinya lagi, penyediaan fasilitas yang modern di pasar-pasar tradisional, mendesak untuk dilakukan. Sebab, pasar tradisional memiliki konsumen yang sangat loyal. Pasar boleh tradisional, tapi pengelolaannya harus modern.

Dinas Pasar, misalnya, tak hanya sebatas ngurusi tarikan retribusi pedagang. Tapi juga berpikir jauh, mengonsep pasar tradisional ke arah modern, dengan tetap mempertahankan kultur-kultur transaksi tradisional yang selama ini sudah menjadi ciri khasnya. Mengemas pasar sesuai zamannya, sudah menjadi sebuah kelaziman.

Jika tiga hal itu dibenahi dengan serius, saya yakin masalah melambungnya harga daging bakal teratasi. Syaratnya, kita bersungguh-sungguh dan mau berubah. Keberpihakan pemerintah pada peternak sapi, sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Memberikan fasilitasi modal, menyederhanakan aturan, memberikan bantuan teknik peternakan dan investasi jangka panjang, musti dilakukan.

Itu semua diperlukan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa mandiri pangan. Tidak perlu lagi mengimpor sapi. Sebab, membiarkan negeri ini menjadi negara yang kecanduan impor, akan selalu diingat oleh anak cucu kita: sebagai suatu tindakan yang menunjukkan ketidakmampuan kita menjadikan negeri ini, sebagai negara yang berdaulat pangan. (*)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia