Jumat, 22 Sep 2017
radarmojokerto
Mojokerto

Menkominfo Warning Semua Penyelanggara Medsos

Minggu, 16 Jul 2017 03:36 | editor : Mochamad Chariris

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat memberikan keterangan kepada Jawa Pos Radar Mojokerto di LPI Asy-Syarif Mojokerto.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat memberikan keterangan kepada Jawa Pos Radar Mojokerto di LPI Asy-Syarif Mojokerto. (Moch. Chariris)

MOJOKERTO  - Penyelenggara atau platform media sosial (medsos) harus bersiap mengangkat koper bisnis medsos mereka dari Indonesia. Itu jika penyelenggara ini tidak dapat memenuhi standarisasi berbisnis medsos seperti yang ditetapkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menkominfo Rudiantara menyatakan dalam bulan Juli ini pihaknya akan memanggil seluruh penanggung jawab medsos yang telah dimanfaatkan oleh warga Indonesia. Termasuk di dalamnya You Tube, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Line, Kaskus, Path, dan Tumblr.

”Bulan Juli ini akan saya panggil lagi, ya untuk semua (penyelanggara) medsos,” ujar Rudiantara seusai menghadiri Pagelaran Seni dan Budaya bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng di Lembaga Pendidikan Islam Asy-Syarif, Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Sabtu malam (15/7).

Memang, sebelumnya Kemenkominfo telah memblokir Telegram dengan alasan sebelumnya banyak ditemukan ajaran radikalisme dan kebencian. Bahkan, secara terang-terangan cuitan atau materi upload yang diunggah mengancam keutuhan NKRI, dan membuat kegaduhan di tengah masyarakat karena adanya ancaman dan ketikdaknyamanan. Seperti pengeboman, teror, dan lain-lain.

Rudiantara menyebutkan, pemanggilan kepada semua penyelenggara medsos ini bagian warning dan evaluasi pemerintah terhadap penyelanggara. Terutama, bagi medsos yang biasa dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Terutama mengancam keutuhan NKRI, terorisme, radikalisme dan menebar kebencian. Namun penyelanggara tidak lantas melakukan filter atau pemblokiran akun user.

 ”Kita ajak komunikasi. Nanti kita evaluasi lagi,” imbuhnya. Terutama bagi medsos yang di dalamnya kerap menghadirkan konten-konten berbau ancaman, negatif dan radikalisme. Namun, bila upaya pemerintah dalam memberikan evaluasi ini tak lantas didukung perubahan dari penyelenggara, Kemenkominfo tak segan menjatuhkan penindakan. Dari membatasi akses medsos sampai pemblokiran. Seperti yang telah dilakukan kepada Telegram.  ”Penindakan ada, itu artinya pembatasan akses. Itu kalau kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan penyelenggara (medsos),” tandasnya.

Menteri kelahiran 3 Mei 1959 ini menegaskan, bila medsos digunakan oleh para pengguna untuk menebarkan fitnah dan kebencian, namun segera ada filter, tentu penyelenggara harus bertanggung jawab. ”Saya minta service level, harus ada perbaikan dong. Anda (penyelenggara medos) ini bisnis di Indonesia, artinya kita lakukan perbaikan sama-sama,” tegas menteri asal Bogor, Jawa Barat ini. 

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia