Rabu, 24 Jan 2018
radarmojokerto
Mojokerto

1.775 CJH Belum Lunasi BPIH

Selasa, 18 Apr 2017 07:00

1.775 CJH Belum Lunasi BPIH

MENUJU TANAH SUCI: Keberangkatan CJH asal Kabupaten Mojokerto tahun lalu. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Penambahan kuota haji secara nasional tahun ini rupanya belum sebanding dengan progres pelunasan Biaya Penyelanggaraan Ibadah Haji (BPIH) di daerah.

Memasuki hari ke-10, pelunasan tahap kedua untuk calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Mojokerto diketahui menduduki ranking terendah se-Jawa Timur.

Dari kuota keberangkatan tahun ini atau berhak melunasi 2.246 orang, hingga kemarin baru tercatat ada 471 orang telah melunasi melalui bank penerima setoran.

Sisanya, ada 1.775 CJH tercatat belum memenuhi syarat utama keberangkatan menuju Tanah Suci tersebut. Berbeda dengan Kota Surabaya dan Sidoarjo yang kuotanya sama-sama terbilang tinggi.

Di Surabaya, tercatat mereka yang terdaftar dalam jumlah berhak lunas tahun ini 3.132 orang, telah melunasi sebanyak 1.483. Dengan demikian masih menyisakan 1.649 CJH belum melunasi.

Sedangkan, diurutan selanjutnya adalah Sidoarjo dengan 3.114 CJH berhak lunas, terhitung sudah ada 1.345 orang sudah melunasi. Sementara, selebihnya, 1.769 belum memberikan uang setoran alias belum lunas.

Dalam data Siskohat (sistem komputerisasi haji terpadu) diurutan lainnya ada Kabupaten Jember, dengan jumlah berhak melunasi 2.307, namun 806  CJH tercatat telah melunasi. Dengan demikian, tinggal 1.502 orang belum melunasi hingga pertengahan pelunasan tahap 1 ini.

 Perihal lambatnya CJH dalam melakukan pelunasan di tahap satu ini, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kabupaten Mojokerto, Mukti Ali menanggapi enteng. Menurutnya, minimnya jumlah CJH di wilayahnya untuk melunasi BPIH masih dalam taraf kewajaran.

Selain karena masih panjangnya waktu pelunasan, memang ada beberapa kendala sedang dihadapi beberapa CJH. Seperti, simpanan uang pelunasan belum terkumpul, dan adanya beberapa kendala teknis kelengkapan administratif persyaratan pelunasan.

 ”Tapi yang jelas waktu pelunasannya panjang,” kata Mukti. Faktor lain terkesan santainya CJH dalam melunasi BPIH, karena tahun ini biaya haji tidak mengacu terhadap kurs dolar seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, pemerintah telah menetapkan BPIH rata-rata nasional sebesar Rp 34.890.312.

”Sehingga, CJH tidak khawatir naik turunnya kurs dolar. Karena BPIH sudah pakai rupiah,” tandasnya. Pelunasan tahap pertama ditentukan terhitung mulai 10 April hingga 5 Mei. Sedangkan, tahap dua ditetapkan 22 Mei sampai 2 Juni nanti.

Mukti menambahkan, memang masih ditemui beberapa kendala dalam pelunasan BPIH untuk wilayah Kabupaten Mojokerto. Disamping faktor klasik, belum terkumpulnya biaya dan panjangnya batas akhir pelunasan, hal ini turut mempengaruhi adalah hilangnya beberapa dokumen haji.

Dokumen itu, antara lain SPPH (Surat Pendafaran Pergi Haji) dan BPIH. Mukti menjelaskan rentang lamanya masa tunggu haji rata-rata antara 7 – 8 tahun membuat beberapa CJH kehilangan dokumen penting tersebut.

Sehingga, mereka tidak bisa langsung melakukan pelunasan pada bank-bank penerima setoran, karena oleh petugas syarat pelunasannya dianggap belum lengkap. Meski nilai uang pelunasan telah terkumpul.

”Ada beberapa BPIH dan SPPH-nya hilang, sehingga harus cetak ulang dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian terlebih dahulu,” tandasnya. Setidaknya, dari data yang diterima PHU Kemenag Kabupaten Mojokerto, ada 2 – 3 orang yang mengaku kehilangan.

”Tujuh tahun menunggu saya kira apa pun bisa terjadi,” paparnya. Dia menyatakan, panjangnya waktu pelunasan membuat Kemenag menaruh optimis proses pelunasan akan berjalan maksimal.

Terutama, saat memasuki pelunasan tahap satu akhir dan memasuki tahap dua. ”Kalau sudah begitu, biasanya trennya bagus,” katanya. Sebelumnya, di tengah singkatnya waktu, sejumlah CJH menghadapi sejumlah kendala.

Tak terkecuali soal proses takeover BPIH dari bank konvensional ke bank syariah. Betapa tidak, poses pemindahan biaya haji kini dikeluhkan CJH lantaran lambatnya pelayanan pihak bank.

Banyak CJH yang harus antre lama akibat minimnya petugas bank dan sistem yang error. Kondisi tersebut yang membuat sejumlah CJH dihantui waswas status gagal sistem hingga gagal berangkat menunaikan rukun Islam kelima itu. (far/ris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia