Rabu, 24 Jan 2018
radarmojokerto
Budaya

Polisi Usut Penjarahan Situs

Rabu, 12 Apr 2017 07:00

Polisi Usut Penjarahan Situs

IDENTIFIKASI: Kapolres Mojokerto AKBP Rachmad Iswan Nusi (kaus biru) turun langsung melakukan penyelidikan di lokasi penjarahan situs, Desa Kumitir, Jatirejo, Mojokerto. (Khudori/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Penjarahan situs purbakala di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto juga mendapat perhatian serius kepolisian. Dengan pemanggilan saksi-saksi, petugas terus mengusut pengerusakan dan penjarahan batu bata kuno yang menjadi BCB tersebut.

baca: Dijarah Puluhan Tahun, BPCB Jatim Kecolongan

Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan selama dua hari ini, kepolisian mendapat pengakuan bahwa para penjarah tanah itu tidak tahu dan tidak sengaja.

’’Hasil pemeriksaan kemarin banyak masyarakat tidak tahu kalau wilayah mereka ini masuk cagar budaya,’’ ungkap Kapolres Mojokerto AKBP Rachmad Iswan Nusi kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Selasa (11/4).

Meski begitu Rachmad mengaku, akan terus mengusut dan mendalami kasus penjarahan yang sempat viral di akun medsos setelah Deni Indianto dalam akun facebook-nya mengunggah foto aksi penjarahan bata kuno ke dalam truk itu terjadi di wilayahnya.

’’Langkah awal kita hanya memeriksa saksi-saksi yang ada di situ. Kita panggil untuk dimintai keterangan lebih mendalam,’’ imbuhnya. Kata dia, hasil penyelidikan diketahui, lokasi penemuan BCB tersebut berada di tanah milik keluarga almarhumah Tuminah.

Oleh Tumina, tanah seluas 80 meter persegi itu disewakan kepada Fendi Andriyanto, 28, selaku penyewa lahan sekaligus terduga pelaku penjarahaan batu bata kuno di situs Kumitir.

Pria yang juga warga Desa Kumitir itu menyewa sejak November 2016 untuk diambil tanahnya sebagai bahan baku bata merah dan tanah uruk. ’’Dia masih berstatus terperiksa. Yang jelas, kami terus mengusut dan mendalami keterlibatannya dalam penjaran ini,’’ ujarnya.

Sebab, disebut-sebut batu bata berukuran 35 x 20 x 10 sentimeter yang bercorak khas peninggalan masa lampau itu dijual penyewa tanah ke warga Mojokerto sendiri. ’’Pembeli datang sendiri ke lokasi. Tapi intinya, masyarakat tidak mengerti. Mereka butuh sosialiasi dari BPCB,’’ tandasnya.

Kendati demikian, berdasarkan UU No 11 Tahun 2010 pasal 100 penyelidikan dari pada kasus penjarahan benda purbakala ini yang bisa menangani BPCB. Namun, dalam pasal itu juga dijelaskan, bahwa kepolisian selaku koorditaor dan pengawas akan mem-backup penyelidikan BPCB secara penuh.

Tak hanya itu, Rachmad mengaskan, dalam waktu dekat pihaknya mengundang BPCB dan seluruh kepala desa untuk mendapatkan sosialiasi tentang lokasi mana aja yang ditentukan sebagai lokasi cagar budaya.

Sehingga, peristiwa yang saam tidak terus terulang di wilayah Mojokerto yang merupakan kaya akan situs peninggalan Kerajaan Majapahit ini. ’’Sementara proses hukum terus berjalan, BPCB juga kami minta sosialisasi,’’ tuturnya.

Pasalnya, mau tidak mau hukum sudah berjalan. Sejak UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diundangkan, siapapun yang tahu atau tidak tahu barang-barang bersejarah namun melakukan penjarahan akan dijerat sesuai UU.

Rachmad menyebutkan, dalam pasal 105 juga sudah jelas, pelaku pengerusakan cagar budaya terancam sanksi pidana paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Untuk itu, pihaknya mengimbau bagi masyarkat yang menemukan benda bersejarah langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk mendapat penanganan lebih lanjut dari BPCB. ’’Karena apa? hukum tidak melihat tahu atau tidak. Yang jelas, ada penjarahan situs di situ UU berlaku,’’ pungkasnya.

Sebelumnya, BPCB Jatim resmi melaporkan penyewa lahan atas dugaan penjarahan bata-bata kuno di situs Kumitir ke Polsek Jatirejo yang akhirnya dilimpahkan ke Mapolres Mojokerto. Upaya hukum ini ditempuh menyusul penjarahan yang dilakukan mengakibatkan situs Kumitir mengalami kerusakan. (ori/ris)

 

 

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia