Rabu, 24 Jan 2018
radarmojokerto
Budaya

Penjarahan Situs, Diduga Ada Sindikat Perdagangan

Rabu, 12 Apr 2017 09:30

Penjarahan Situs, Diduga Ada Sindikat Perdagangan

POLEMIK: Warga menunjukkan batu bata kuno di lokasi penjarahan situs Desa Kumitir, Jatirejo, Mojokerto. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Praktik penjarahan dan penjualan batu bata kuno yang tersimpan di sekitar wilayah Trowulan tampaknya sulit diberantas dalam waktu singkat.

baca: BPCB Jatim Diminta Bertanggung Jawab

Pasalnya, praktik penjualan benda cagar budaya (BCB) peninggalan Kerajaan Majapahit ini diakui BPCB Jawa Timur (Jatim) telah berlangsung selama puluhan tahun silam.

Tak hanya itu, belum selesainya aturan hukum tentang BCB membuat sindikat perdagangan BCB makin leluasa dalam menjarah situs nenek moyang. Kondisi ini semakin membuka peluang kerusakan BCB lebih besar dari situasi saat ini.

Pernyataan tersebut diakui kepala unit Humas dan Kesekretariatan BPCB Jatim, Sudaryanto saat dikonfirmasi kemarin. Minimnya laporan tentang aksi penjarahan dan penjualan hingga mengakibatkan kerusakan situs purbakala membuat BPCB kesulitan menghentikan sindikat perdagangan BCB.

Kondisi ini pun lambat laun bakal berdampak buruk terhadap ilmu pengetahuan dan penelitian dalam mengungkap sejarah dan budaya Majapahit. ’’Ya, pastinya kita akan minim data. Padahal, data tersebut sangat penting untuk pengembangan pengetahun dan penelitian,’’ terangnya.

Maraknya temuan bata kuno di sekitar wilayah Trowulan dikatakan Sudaryanto tak lepas dari aktivitas masyarakat yang dominan sebagai pengrajin batu bata merah. Aktivitas tersebut akhirnya seringkali memunculkan temuan struktur bata kuno yang tak sengaja tergali dari dalam tanah.

Akan tetapi, temuan seperti itu oleh warga justru banyak yang tidak dilaporkan ke BPCB sebagai pelindung cagar budaya. Mirisnya lagi, temuan bata kuno justru banyak yang digerus kembali dan dijadikan sebagai campuran bahan baku pembuatan semen merah.

’’Praktik seperti itu (pembuatan semen merah, Red) kan sudah berlangsung lama dan puluhan tahun lalu,’’ ungkapnya. Tak cukup di situ, lemahnya penyelamatan BCB juga tak lepas dari aturan dan penindakan hukum yang dibuat.

Sampai saat ini, proses pembentukan aturan tengah dalam proses alias belum menemui kata final. Padahal, kawasan Trowulan telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) sesuai surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 260/M/2013 tertanggal 30 Desember 2013 lalu.

Pun juga dalam UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah disebutkan ancaman pidana terhadap aksi perusakan, perdagangan, hingga kepemilikan BCB. ’’Aturan ini masih terus berkembang menyesuaikan dengan kondisi sekarang.

Artinya, masih perlu untuk terus penyempurnaan. Minimal ancaman pidana 2,5 tahun dan maksimal bisa 15 tahun dengan denda sampai Rp 500 juta,’’ imbuhnya.

BPCB sendiri juga enggan disebut lemah dalam hal sosialisasi peraturan kepada warga. Pasalnya, sejak tahun 2015 lalu, mereka telah memberikan pemaparan kepada seluruh kepala desa se-Kecamatan Trowulan tentang penyelamatan cagar budaya.

Akan tetapi, dalam praktiknya justru jarang sekali pihak desa memberikan informasi mengenai adanya temuan situs di desanya masing-masing. Kenyataan ini yang disebut BPCB sebagai faktor lemahnya informasi yang mereka terima.

’’Nonsense-lah kalau pihak desa tidak tahu. Memang, kita dulu hanya mengundang kepala desa yang difasilitasi oleh pihak kecamatan. Meskipun tidak ditetapkan, tapi masayarakat sudah tahu kalau Trowulan menjadi kawasan cagar budaya,’’ pungkasnya. (far/ris)

 

 

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia