Rabu, 24 Jan 2018
radarmojokerto
Pemerintahan

Jarang Tekan Fingerprint, Puluhan Pejabat Direkom Pecat

Senin, 10 Apr 2017 21:38

Jarang Tekan Fingerprint, Puluhan Pejabat Direkom Pecat

Ilustrasi (Ist/Radar Mojoketro)

MOJOKERTO – Persoalan absensi di lingkungan Pemkab Mojokerto membuat resah pegawai. Hal itu setelah mencuatnya rekom pemecatan yang dialamatkan untuk sejumlah pegawai dan puluhan pejabat.

Keresahan pejabat dan pegawai di lingkungan pemda ini sebenarnya sejak pekan lalu. Banyak yang nampak kelabakan lantaran dirinya yang selalu rutin berdinas, mendadak mendapat kabar jika namanya direkomendasikan untuk dipecat.

’’Saya sangat tidak percaya. Padahal, saya selalu masuk,’’ ujar sumber ini. Tidak hanya pemecatan. Namun, yang cukup meresahkan, pemecatan itu disertai dengan pecat tidak hormat. Dengan begitu, tidak akan ada uang pensiun yang bisa didapat ketika harus dipecat dari kedinasan.

Ia mengakui, selama ini memang kerap menjalani dinas luar. Ia jarang menekan tombol di fingerprint sebagai tanda masuk kerja. ’’Memang sangat jarang. Tapi, sangat jelas kalau saya selalu kerja. Tapi kerja di luar,’’ imbuh dia.

Jika memang rekomendasi itu muncul akibat tak mengisi absensi, ia mengaku tak puas. Apalagi, absensi di yang menempel di tembok kantornya kerap ngadat karena mengalami kerusakan. ’’Kalau hanya absensi fingerprint, tentu tidak fair. Sama sekali tidak adil,’’ ungkap pejabat eselon III ini.

Senada ditegaskan seorang staf di Setdakab Mojokerto. Ia menceritakan, dirinya harus menerima punishment berupa ’’peringatan keras’’. Padahal, tugas yang menjadi tanggung jawabnya selalu dikerjakan hingga tuntas. ’’Dan, saya memang jarang absen. Ya itu. Dinas luar,’’ tegas dia.

Ia mengaku, tak sendirian mendapat kabar buruk itu. Sejumlah temannya yang kerap mendapat tugas dinar luar, juga seringkali harus menerima peringatan. ’’Saya minta untuk dievaluasi. Kita bukan pegawai nakal yang jarang masuk kerja,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto Susantoso, saat dikonfirmasi keresahan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan pemda ini, menegaskan, jika punishment yang ditelurkan bukan tanpa alasan. Melainkan sudah menjadi konsekuensi.

’’Itu potret diri,’’ katanya Susantoso menjelaskan, jika pegawai tidak bisa menekan absensi fingerprint, seharusnya tetap menunjukkan surat tugas. Begitu pula jika sakit. ’’Kalau sakit, harus ada surat izin dokter,’’ terang dia.

Surat-surat itu, ujar dia, bisa dipertanggungjawabkan saat laporan bulanan. ’’Rekapitulasi tiap bulan,’’ tegas Susantoso. Baginya, fingerprint di Kabupaten Mojokerto sudah online. Pejabat yang berdinas, bisa ’’menumpang’’ untuk absensi.

’’Jadi, sudah menyentuh semua dinas. Apa yang sulit. Itu untuk meminimalisir kesulitan pegawai,’’ paparnya. Pun demikian jika terjadi kerusakan fingerprint. Kata Susantoso, harus dicatat dalam berita acara dan dilaporkan ke BKPP. (ron/abi)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia