Rabu, 24 Jan 2018
radarmojokerto
Pemerintahan

Wajib Pajak Bandel Bisa Disandera

Jumat, 03 Mar 2017 21:10

Wajib Pajak Bandel Bisa Disandera

Ilustrasi (Internet)

MOJOKERTO – Juru sita di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, memiliki kewenangan yang luar biasa. Tidak hanya melakukan penyitaan aset yang dimiliki wajib pajak, namun penyanderaan bahkan hingga penahanan pun diperbolehkan.

Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko menuturkan, penyanderaan akan dilakukan jika semua proses yang sudah dilalui oleh juru sita, tak kunjung menemukan hasil yang memuaskan. Wajib pajak tetap membandel dan enggan melunasi utang yang ditanggungnya.

Sejak itu, Bapenda cukup mengeluarkan surat penyanderaan. Dan tanpa harus melalui proses pengadilan. ’’Jadi, sangat cepat. Tidak butuh lama dan harus melalui proses pengadilan,’’ ujarnya.

Wajib pajak yang disandera itu, tidak hanya sekedar harus berpisah dengan keluarganya. Akan tetapi, seluruh biaya selama proses penyanderaan, harus ditanggungnya. Tidak seperti pelaku kriminal pada umumnya yang biayanya ditanggung negara.

Ia mencontohkan, seorang wajib pajak yang disandera oleh petugas juru sita, akan dititipkan ke lapas terdekat. ’’Jika di sini, bisa langsung di Taman Siswa (Lapas kelas II B Mojokerto),’’ katanya.

Sejak dijebloskan ke penjara, imbuh Teguh, wajib pajak yang membandel itu harus menanggung seluruh biaya selama harus menjalani masa penyanderaan. Mulai dari biaya makan, minum, hingga biaya-biaya yang lain.

Sampai kapan wajib pajak nakal itu akan disandera? Teguh menegaskan, juru sita tak akan membebaskannya jika seluruh pajak terhutang sudah dibayar. Sebaliknya, jika mengabaikan dan enggan membayar, maka penyanderaan akan terus dilakukan.

Meski memiliki kewenangan yang cukup besar, namun juru sita juga tetap memiliki prosedur yang sudah matang. Mantan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) ini menuturkan, sebelum dilakukan penyanderaan, sudah terdapat proses yang cukup panjang.

Di antaranya, mengeluarkan surat peringatan dan penyitaan aset. Barang yang disita petugas pun, ujar Teguh, akan dilelang sesuai kebutuhan. Yakni, hanya untuk menutupi hutang yang harus dibayar.

Namun, wajib pajak tidak sekadar menanggung biaya hutang pajak saja. Akan tetetapi, seluruh proses lelang pun harus dibayar. ’’Jadi, proses lelang sejak awal, ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak. Pemerintah tetap bersih dan tidak menanggung biaya apapun,’’ terangnya.

Sebagaimana diketahui, Bapenda Kabupaten Mojokerto melantik Lima Juru Sita, Selasa (28/2). Kelima orang yang dilantik itu, memiliki kewenangan dari penyitaan barang-barang berharga hingga melakukan penyanderaan. (ron/yr)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia