Rabu, 24 Jan 2018
radarmojokerto
Pemerintahan

Saat Bupati MKP Bicara Soal Normalisasi Sungai

Jumat, 24 Feb 2017 07:00

Saat Bupati MKP Bicara Soal Normalisasi Sungai

ANGKAT BICARA: Bupati MKP saat memberikan keterangan perihal normalisasi sungai di Trawas. (Sofan/Radar Mojokerto )

MOJOKERTO – Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) akhirnya angkat bicara soal tudingan perampokan kekayaan negara bertajuk normalisasi sungai di empat titik anak Sungai Brantas. Ia menyebut, dalam waktu dekat bakal menurunkan backhoe dan kembali melakukan pengerukan.

Hal itu ditegaskan MKP di sela-sela menghadiri Lokakarya Sungai bertema ’’Kebijakan Daerah terhadap Sungai yang Melintas’’ di Vanda Hotel, Trawas, kemarin pagi. ’’Kita akan turun dan melakukan normalisasi,’’ ujarnya.

Langkah normalisasi itu akan dimulai ketika rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas selaku pemegang kewenangan, turun pekan depan. ’’Pekan depan akan turun,’’ imbuh MKP.

Bupati dua periode ini menilai, meski akan kembali melakukan normalisasi dan melakukan pengerukan sungai, namun ia meminta agar bebatuan yang ada di sepanjang aliran sungai, tidak dikeluarkan dari lokasi. Hanya disisihkan ke bibir sungai dan akan dimanfaatkan untuk pembuatan tanggul. ’’Tidak ada satu batu pun yang boleh dibawa keluar dari situ. Semua harus dimanfaatkan untuk perbaikan sungai,’’ terang dia.

Tanggul yang akan dibangun itu pun, rencananya akan memiliki kedalaman hingga 3-4 meter dan lebar hingga 6 meter. Dengan begitu, kata MKP, pertanian di kawasan pinggir sungai yang selama ini kurang maksimal, akan kembali menikmati kesuburan yang luar biasa.

Dalam pertemuan itu, MKP juga secara gamblang membantah atas tudingan mengeruk kekayaan negara demi keuntungan pribadi. Kata dia, tudingan warga jika ia telah memperoleh keuntungan hingga Rp 10 miliar hanya omong kosong.

Pasalnya, bebatuan di bantaran sungai membutuhkan biaya yang cukup besar. Mulai dari persewaan backhoe, operator, hingga pekerja pembuat jalan menuju sungai. ’’Per ton hanya Rp 8 ribu-Rp 10 ribu. Karena, biaya persewaan backhoe dan operator tidak murah,’’ ungkapnya.

MKP menilai, penolakan itu tidak mendasar dan justru diseret ke ranah politik. ’’Tapi saya tidak marah. Saya hanya ingin persoalan diselesaikan dengan duduk bersama. Dan, nanti akan kita sosialisasikan lebih dulu ke warga,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Pemprov Jatim Dachlan, menjelaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menormalisasi sungai yang melintas di wilayahnya.

Terkait izin normalisasi di Kabupaten Mojokerto, ujar dia, dalam waktu dekat akan segera diterbitkan. ’’Kita bantu untuk segera diturunkan. Agar segera ada perbaikan,’’ katanya singkat.

Seperti diketahui, warga dari lima desa di dua kecamatan yakni Jatirejo dan Gondang menghentikan normalisasi sungai di empat titik anak Sungai Brantas akhir Januari lalu. 7 unit backhoe yang sedang beroperasi di sungai tersebut dikeluarkan dari sungai.

Yakni, dua alat berat di Dusun Kletek, Desa Baureno, satu alat berat di Dusun/Desa Jetis, sedangkan dua alat berat lainnya di Desa Sumberagung, Kecamatan Jatirejo, dan di Dusun Sukomangu, Desa Karangkuten, Kecamatan Gondang. Setidaknya ada lima titik proyek normalisasi sedang dikerjakan Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto. (ron/abi)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia