Minggu, 21 Jan 2018
radarmalang
Malang Kota

659 Gedung Belum Laik Fungsi

Rabu, 17 May 2017 11:48

659 Gedung Belum Laik Fungsi

Grafis (Grafis: Andy Wira/Jawa Pos Radar Malang)

KOTA MALANG – Tak semua bangunan atau gedung di Kota Malang masuk kategori laik fungsi. Buktinya, dari hasil pendataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, dari 676 bangunan gedung, baru 17 unit saja yang sudah punya sertifikat laik fungsi. Artinya, ada 659 gedung atau bangunan yang belum laik fungsi.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan diperkuat Perwali Malang Nomor 16 Tahun 2014, semua gedung wajib kantongi sertifikat laik fungsi (SLF) sebelum dipakai. Namun, rupanya dua regulasi tak banyak diindahkan pemilik gedung. Padahal, SLF ini merupakan standar keamanan sebuah gedung untuk dipakai. Kepala DPUPR Kota Malang Hadi Santoso menyebutkan, sertifikat ini menunjukkan apakah bangunan atau gedung tersebut memiliki kelayakan secara teknis untuk bisa dihuni secara aman bagi masyarakat.

Kegunaan SLF ini agar masyarakat merasa aman. Namun, hingga saat ini, berbagai elemen masyarakat masih belum menyadari pentingnya SLF. Bisa jadi, ke depannya nanti sebuah pertokoan, kantor, mal, maupun hotel akan dijauhi orang jika diketahui belum memiliki SLF. ”Rumah sakit saja masih belum ada yang kantongi SLF. Hanya satu rumah sakit yang SLF-nya segera terbit,” kata Hadi Santoso, kemarin (16/5). Hadi berharap, semua gedung atau bangunan publik segera melengkapi syarat SLF. Sebab, Kota Malang telah menjadi Kota Industri dan Pariwisata, sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. ”Apabila seluruh tempat pendidikan, pertokoan, dan hotel sudah memiliki SLF, maka tidak ada lagi keraguan dari masyarakat yang akan berkunjung. Dan masyarakat pun merasa aman,” jelasnya.

Menurutnya, ada berbagai hal yang harus dipenuhi oleh setiap bangunan yang hendak mengajukan SLF. Termasuk hal yang paling sepele, yaitu tulisan jalur evakuasi yang selama ini di pandang biasa saja oleh masyarakat. Padahal, hal yang sepele itu memiliki peran yang sangat besar. Terutama ketika terjadi bencana. Dan mayoritas gedung belum memiliki alat pemadam kebakaran (apar). ”Kalau hotel sudah banyak yang memiliki SLF, tapi untuk per guruan tinggi seluruhnya belum mengajukan SLF,” bebernya.

Pria asal Turen, Kabupaten Ma lang, itu juga menyampaikan, saat ini ada sekitar 110 bangunan yang tengah mengantre proses penerbitan SLF di DPUPR. Targetnya, semua gedung yang memberi layanan publik seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, perguruan tinggi, hotel, hingga gedung pemerintahan untuk mengantongi SLF. ”Beberapa gedung pemerintahan kami memang belum miliki SLF.

Untuk balai kota, sekarang masih on progress,” ujar pria yang akrab disapa Sony ini. Tempat publik yang sedang diminta cepat mengurus SLF, salah satunya Pasar Terpadu Dinoyo (PTD). Sebab, pasar itu sudah ditempati pedagang tapi belum punya SLF. Padahal, jumlah orang yang masuk di pasar tersebut bisa mencapai ribuan orang setiap hari. ”Kami sudah melakukan pengawasan (bangunan Pasar Terpadu Dinoyo) dan selalu meng-update perkembangannya setiap hari. Janjinya (urus SLF) selesai tanggal 10 Mei, saya tunggu juga belum kunjung selesai,” katanya.

Dia berharap, agar investor Pasar Terpadu Dinoyo segera menyelesaikan segala kebutuhan untuk memenuhi syarat dari SLF itu. Mulai dari hidran hingga tabung pemadam kebakaran. Sehingga masyarakat di pasar tersebut dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Kemarin (16/5), tim pengujian SLF juga melakukan uji pe meriksaan teknis terhadap konstruksi Ma lang Town Square (Matos) sebagai syarat memperoleh SLF. Pengecekan bangunan berlantai lima tersebut dilakukan tim khusus pemeriksa SLF dari DPUPR yang dipimpin langsung oleh Kabid Cipta Karya DPUPR Agus Pratoyo serta didampingi oleh pihak Disnaker Provinsi Jatim), PT PLN, dan PMK Kota Malang.

Hasil pemeriksaan mem buktikan bangunan Matos sudah 90 persen memenuhi persyaratan SLF. Artinya, hanya beberapa catatan saja yang harus dipenuhi pihak Matos agar bangunan mal itu memenuhi standar kelaikan bangunan sesuai ketentuan SLF. Kepala Seksi Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Malang Sahabbudin menjelaskan, usai melakukan uji teknis bangunan, membuktikan jika manajemen Matos sudah bagus melengkapi persyaratan dalam penerbitan SLF. ”Saya menilai sudah 90 persen persyaratan SLF sudah terpenuhi dan terpasang sebagaimana fungsi kelayakan bangunan,” kata Sahabbudin.

Dia menambahkan, hasil uji kons truksi bangunan mem buktikan struktur kekuatan beton di Matos sudah sesuai persyaratan. Lalu, hasil scan tulang beton sudah mendekati dengan gambar desain bangunan dan juga sesuai persyaratan SLF. Artinya, hanya sekitar 10 persen saja pihak Matos perlu melengkapi kekurangan persyaratan SLF. Menurut Sahabbudin, ke kurangan itu sifatnya tidak terlalu vital. ”Saya melihat manajemen Matos mau berbenah sebelum dilakukan pengujian SLF dari tim DPUPR. Kekurangan yang harus dilakukan di antaranya pihak Matos harus melengkapi kepengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) gedung cinema baru yang masih dalam proses pembangunan,” jelasnya.

Mall Director Matos Fifi Trisjanti mengaku, masih belum me ngetahui hasil uji konstruksi ba ngunan dari pihak DPUPR. ”Saya malah baru tahu ini. Tapi, kalau sudah 90 persen, ya baguslah. Saya jadi lega. Soal kekurangan nanti akan saya urus segera biar dapat SLF secepatnya,” katanya, kemarin. Mengurus SLF, diakui Fifi, adalah sebuah keharusan. Sebab, pe merintah pusat diakuinya telah menginstruksikan agar setiap bangunan memiliki SLF. ”Kalau sama pemerintah daerah, kami belum dimintai untuk mengurus SLF. Tapi, kami sudah ajukan sendiri untuk mengurusnya. Intinya, setiap ketentuan pe me rintah pasti kami penuhi,” be bernya.

Setelah memiliki SLF, maka Matos pun menjadi salah satu ba ngunan yang teruji kelaikan fungsinya. Dengan begitu, masyarakat pun tidak perlu takut untuk mengunjungi mal yang berlokasi di Jalan Veteran tersebut. ”Apa yang menjadi persyaratan akan kami penuhi demi keamanan dan kenyamanan pengunjung,” pungkasnya.

Pakar bangunan dari Universitas Brawijaya (UB) Ir Sugeng P. Budio MS menyatakan, SLF sangatlah penting. Seharusnya, tanpa ada SLF, maka sebuah bangunan atau gedung tak boleh digunakan. ”Tujuan utamanya agar menjaga keamanan penghuni gedung itu sendiri,” jelasnya, kemarin. Sebab, bangunan atau gedung yang belum mengantongi izin bisa dibilang tingkat keamanan dan tingkat kenyamanannya bagi masyarakat belum teruji kompetensinya.

Pria yang menjabat sebagai kepala Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UB ini menambahkan, dengan adanya SLF, maka semua risiko bisa diminimalisasi. ”Di Malang sendiri baru beberapa tahun ada pe raturannya sehingga bertahap. Sebab, ada aturan dan kriteria gedung yang harus mempunyai SLF,” jelas pria asal Malang ini.

Dia menjelaskan, adanya SLF ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Sebab, dalam SLF ini mengatur cukup detail. Mulai keamanan konstruksi bangunan hingga fasilitas dalam gedung jika terjadi bencana. ”SLF juga berguna untuk melindungi masyarakat dari halhal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, sambaran petir, dan sebagainya. Jika belum memiliki SLF, seharusnya bangunan belum bisa difungsikan. Ini untuk mencegah terjadinya korban,” tandas pria kelahiran 25 Januari 1961 tersebut.

Untuk bangunan seperti hotel, rumah sakit, perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, sekolah, kampus, dan tempat hiburan, SLF sangat mutlak di perlukan. Sebab, bangunan-bangunan tersebut merupakan tempat berkumpulnya masyarakat. ”Kriterianya seperti ba ngunan gedung dua lantai hingga gedung yang tinggi. Seluruh gedung lebih dari dua lantai perlu SLF. Rumah kalau digunakan untuk kos-kosan juga perlu SLF,” papar warga Mul yoagung, Dau, Kabupaten Malang ini.

Jika bangunan tempat ber kumpulnya orang tidak memiliki SLF, maka bisa dipastikan jaminan keamanannya belum teruji. Karena belum teruji, maka akan sangat rawan bagi masyarakat. ”Dalam SLF sudah diatur mengenai instalasi listrik, tangga darurat, penanggulangan kebakaran, utilitas (manfaatnya), dan antisipasi bila terjadi bencana. Termasuk di dalamnya kekuatan konstruksi bangunan,” terang dosen dengan pangkat Pembina/IV-a ini. Dia mengilustrasikan, sudah banyak contoh bagaimana sebuah bangunan tiba-tiba ambruk.

Sugeng juga menjelaskan me ngenai banyaknya korban meninggal dan luka di sebuah tem pat hiburan maupun hotel yang terbakar karena tingkat keamanannya yang belum terjamin. ”Jadi, gedung yang tingginya lebih dari 40 meter seharusnya dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Sedangkan ba ngunan di bawah itu, evaluasinya 20 tahun sekali. Karena mungkin saja ada perubahan fungsi,” ujar peraih gelar master Teknik Sipil ITB ini. Karena itu, dia sangat mendukung program Pemkot Malang yang kini sedang gencar menyosialisasikan pengurusan SLF bagi bangunan-bangunan yang ada di Kota Malang. Langkah yang dilakukan pemkot ini akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna gedung, termasuk juga masyarakat yang ada di sekitar gedung tersebut. (viq/c2/abm)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia