Minggu, 21 Jan 2018
radarmalang
Malang Kota

Taksi Online Akhirnya Dioperasi Juga

Jumat, 17 Mar 2017 18:24

Taksi Online Akhirnya Dioperasi Juga

RAZIA: Salah satu petugas operasi gabungan menghentikan transportasi berbasis online yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (16/3) (Darmono/ Jawa Pos Rada Malang)

MALANG KOTA – Setelah Wali Kota Malang Moch. Anton melarang transportasi berbasis online beroperasi hingga April 2017, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang gencar menyelenggarakan operasi gabungan. Kemarin (16/3), operasi gabungan (opsgab) dari jajaran TNI-Polri, Dishub Kota Malang, dan Dishub Provinsi Jatim berhasil menjaring enam unit transportasi berbasis online. Di antaranya taksi Grab dan Uber.

 

Operasi gabungan dipusatkan di satu titik, yakni di halaman Taman Krida Budaya Jatim, Jalan Soekarno-Hatta. Para driver yang tengah mengantar penumpang dicegat dan diberhentikan di lokasi. Selanjutnya, petugas opsgab melakukan pemeriksaan administrasi dan perizinan driver serta mobil yang digunakan untuk mengangkut penumpang.

Kepala Dishub Kota Malang Kusnadi mengungkapkan, opsgab digelar merupakan pelaksanaan hasil kesepakatan pertemuan pada Selasa lalu (7/3). Intinya, disepakati adanya larangan operasional transportasi berbasis online hingga April mendatang. Keputusan itu untuk merespons aksi mogok ribuan sopir angkutan kota (angkot) dan taksi konvensional di bundaran Alun-Alun Tugu.

Dishub Kota Malang bersama Polres Malang Kota dan DPRD Kota Malang berkonsultasi ke Dishub Jatim. Hasilnya, akan dilakukan opsgab penertiban. ”Kesepakatan itu kami tindak lanjuti dengan menggelar opsgab taksi online,” ujar Kusnadi.

Menurutnya, opsgab tersebut tidak hanya dilakukan sehari saja, tapi akan terus berlanjut. ”Hingga kapan dan di mana? Itu rahasia juga,” katanya.

Kusnadi menguraikan, keenam taksi online yang terjaring itu ditilang pihak kepolisian. ”Ditilang kalau syaratnya seperti SIM A-nya bukan SIM A umum, juga belum uji kir, serta tak terdaftar izin operasionalnya,” tutur dia.

Kepala Dishub Jatim Wahid Wahyudi mengungkapkan, opsgab tidak hanya di Kota Malang, tapi juga di Surabaya. Operasi gabungan dilakukan karena pihaknya ingin melindungi masyarakat. ”Taksi online memang digemari, tapi masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan. Selama ini yang terdaftar resmi di dishub hanya 60 armada taksi,” tuturnya.

Wahid menegaskan, pemerintah tidak melarang operasional taksi berbasis online. Pihaknya ingin agar semua transportasi mengantongi izin operasional. ”Apa sih sulitnya mengurus izin? Biaya pengurusan izin juga gratis,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Penyelenggara Uber Malang Budi Santoso menyatakan, pihaknya menghargai opsgab dari beberapa instansi. Budi menganggap, opsgab itu bagian dari menjalankan tugas. ”Monggo (silakan) saja, itu kan tugas mereka (dishub). Tapi, kami berharap ada solusi lanjutan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga berharap mendapat sarana dan arahan dalam alur perizinan yang harus dijalani. ”Jangan dibilang tidak legal, kami minta juga dibimbing izin-izin alurnya seperti apa, apa yang harus dipenuhi. Kami sudah siap semua,” tegasnya.

Disinggung mengenai masih banyaknya transportasi berbasis online yang beroperasi meski sudah dilarang, Budi menyatakan, pihaknya tidak bisa melarang pengemudi bekerja. ”Mereka (driver) bekerja, itu haknya. Sedangkan kami tidak bisa melarang,” ujarnya.

Budi mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi izin dari Dishub Jawa Timur sebagai badan usaha penyelenggara taksi online di Jatim. Beberapa waktu lalu, Budi juga ikut mediasi terkait polemik transportasi online dan konvensional di Balai Kota Malang. ”Kami siap mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah. Secara bertahap, kami juga lakukan seperti yang di peraturan menteri,” imbuhnya.

Salah satu driver Grab, Septian Adri, menyatakan, pihaknya keberatan jika demi alasan keamanan, para driver taksi online harus membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dari penyedia aplikasi seperti Grab. Sebab, identitas driver sudah tercatat di penyedia aplikasi. ”Kalau mau identitas lengkap kan ada di database aplikasi. Kami juga sudah menyerahkan fotokopi dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK),” tegas pria asal Nganjuk ini.

Identitas kendaraan taksi online juga sudah direncanakan akan dipasangi stiker khusus. Juga ada uji kir dan SIM A umum untuk kelayakan sehingga aturan itu dirasa tidak perlu. ”Menurut saya nggak perlu aturan STNK berbadan hukum,” ujar alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) tersebut.

Terpisah, driver Grab lainnya, Faiz Hasyfi, mengaku masih tidak memahami aturan tersebut. Bagi dia, aturan itu membingungkan dan tidak jelas arahnya. ”Yang saya tahu, aturan uji kir. Saya dan teman-teman masih mengumpulkan persyaratannya,” pungkas dia. (lil/viq/c2/dan)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia