Minggu, 21 Jan 2018
radarmalang
Ekonomi Bisnis

Dana Pengampunan Pajak Tembus Rp 2,4 Triliun

Sabtu, 11 Mar 2017 16:51

 Dana Pengampunan Pajak Tembus Rp 2,4 Triliun

Ilustrasi (dok/Jawa Pos)

KOTA MALANG  – Dana Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang berhasil dikumpulkan di Malang Raya, bisa dibilang bejibun. Yakni, sudah tembus angka Rp 2,4 triliun. Tax Amnesty bakal berakhir 31 Maret mendatang. Ini adalah priode ketiga atau yang terakhir sejak program itu, digelar Juli 2016.  

 

Uang yang terkumpul tersebut dari tiga kantor pajak yang ada di Malang Raya. Yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, dan KPP Pratama Malang Selatan.

Rinciannya, dari DJP Jatim III, sebesar Rp 1,9 triliun; KPP Pratama Malang Selatan, Rp 444 miliar; dan KPP Pratama Malang Utara, Rp 144 miliar. Kepala Seksi Kerja Sama Humas Kantor Wilayah DJP Jatim III Nur Falaq Rachmaningtiyas menyatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum berpartisipasi mengikuti program ini.

Dia berharap, para wajib pajak (WP) bisa memanfaatkan program itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun, pada periode ini, tarif yang dikenakan lebih besar dibanding dua periode sebelumnya, yakni sebesar 5 persen. ”Kami tetap melakukan sosialisasi. Istilahnya, mengingatkan kepada WP yang belum ikut,” kata dia.

Sementara itu, Kepala KPP Malang Selatan Dwi Joko menambahkan, pada Tax Amnesty Periode III, pihaknya gencar melakukan kegiatan sosialisasi. Salah satunya, dengan melakukan kampanye simpatik. ”Tujuannya memang untuk reminder (mengingatkan) WP yang belum memanfaatkan program ini,” terangnya. Selain itu, mereka mengirimkan SMS broadcast serta blast e-mail sebagai bentuk pengingat kepada para WP.

Dia mengungkapkan, hingga Maret ini, total penerimaan uang tebusan Tax Amnesty di KPP Malang Selatan telah mencapai Rp 444 miliar. Meskipun tidak ada target pencapaian selama era pengampunan itu, pihaknya terus menginformasikan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi. Mengingat, sanksi yang diberikan jika ada WP yang terlacak tidak mengikuti program tersebut, cukup besar. Yakni, denda hingga 200 persen.

Dwi menyampaikan, Maret ini juga bertepatan dengan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Oleh karena itu, pihaknya sudah mengantisipasi terjadinya kepadatan pelaporan dengan membentuk tim khusus. ”Kami bagi mana yang menangani Tax Amnesty dan SPT tahunan,” ujarnya. Dia mengungkapkan, WP wajib lapor SPT di KPP Malang Selatan berjumlah 59.281 orang.

Kepala KPP Pratama Malang Utara Heru Pamungkas Wibowo menambahkan, hingga bulan ini, jumlah uang tebusan yang masuk sebesar Rp 144 miliar dengan surat pernyataan harta (SPH) sebanyak 2.761. Dia menambahkan, pada Tax Amnesty Periode III, pihaknya lebih menyasar WP pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

”WP kami mayoritas UMKM. Jadi, sosialisasi lebih kepada mereka,” tuturnya. Dia berharap, para WP UMKM itu bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Apalagi, tarif yang dikenakan untuk WP kalangan UMKM, flat dari awal hingga akhir periode, yakni sebesar 0,5 persen.

Selama ini, pihaknya telah berupaya untuk terus mengingatkan WP mengenai program pengampunan itu. ”Kami sudah surati seluruh pemberi kerja. Kami juga sudah berupaya untuk mengirimkan SMS blasting serta sosialisasi,” kata dia. Pihaknya juga menambah jam pelayanan, apalagi mendekati masa akhir periode III ini. Yakni, pelayanan buka hingga dini hari yakni pukul 00.00. Hari-hari biasanya, pelayanan buka hingga pukul 17.00 saja. (fis/c4/riq)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia