Minggu, 21 Jan 2018
radarmalang
Malang Kota

Tak Bisa Deposit Rp 25 Juta, Jangan Harap Bisa ke LN

Minggu, 05 Mar 2017 06:36

Tak Bisa Deposit Rp 25 Juta, Jangan Harap Bisa ke LN

Kantor Imigrasi kelas 1 Malang (dok/google map)

MALANG KOTA – Anda yang ingin pergi ke luar negeri harus siap-siap dengan kantong lebih tebal. Sebab, biaya yang disiapkan tak cukup untuk membeli tiket pesawat, penginapan, dan konsumsi saja, tapi ada beban tambahan lagi. Yakni harus bisa menunjukkan bukti rekening uang jaminan atau deposit. Jumlahnya lumayan besar: Rp 25 juta. Aturan ini dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural.

 

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Malang Novianto Sulastono menyatakan, misi aturan baru itu awalnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebab, TPPO ini bisa jadi berawal dari pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal melalui modus operandi seperti haji, umrah, berwisata, dan lain-lainnya. TKI yang rentan jadi korban TPPO itu biasanya memang berangkat ke luar negeri tanpa bekal uang yang cukup.

Nah, agar tidak ada lagi korban TPPO, setiap warga negara Indonesia (WNI) yang mengurus paspor untuk keperluan berwisata, diminta menunjukkan deposit tersebut. ”Aturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi ini justru malah untuk melindungi WNI, mencegah terjadinya TPPO,” tegas Novianto, kemarin (4/3).

Kasus TPPO termasuk dalam kategori transnational organized crime atau kejahatan yang bersifat luar biasa. Karena itu, penanganannya pun harus melalui cara yang luar biasa (extraordinary). Salah satunya dengan upaya memperketat setiap warga yang mengurus paspor.

Setelah adanya aturan ini, Kantor Imigrasi Kelas I Malang sejak awal tahun ini sudah menolak 17 pemohon paspor. Karena ketika pemohon diwawancarai oleh petugas imigrasi, mereka mencurigakan. Termasuk ketika ditanya berapa penghasilannya selama satu bulan, pemohon paspor juga tidak memberi informasi yang jelas. ”Hal itu dilakukan semata-mata untuk menghindari penyalahgunaan paspor,” terang Kasi Insarkom Kantor Imigrasi Malang Hanifa Aryani, Senin lalu (27/2).( (viq/fis/c2/abm/JPG)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia