Rabu, 25 Apr 2018
radarmadura
icon featured
Esai

Mengkaji Pendidikan, Mengaji Budaya

Oleh Abdur Rahem*

Senin, 16 Apr 2018 15:34 | editor : Abdul Basri

Mengkaji Pendidikan, Mengaji Budaya

GARIS pendidikan nasional semakin lusuh dan berbelok-belok. Lusuhnya terlihat dari potret nyata pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih melahirkan sarjana-sarjana sebagai calon pengangguran. Berbelok-beloknya ter-radar dari upaya perbaikan yang dilakukan selama ini, harusnya dapat mengubah keadaan bangsa jadi lebih berwibawa, berdaya saing, dan mempercepat kemajuan negara yang telah merdeka sejak 1945. Namun, 73 tahun terbebas dari penjajah belum beranjak juga dari status lama: Indonesia masih jadi negera berkembang, sebuah eufemisme untuk tidak menyatakan terbelakang.

Banyak guru terlibat kasus mesum. Murid melawan guru, bahkan membunuhnya seperti menimpa guru di SMAN 1 Torjun, Sampang Achmad Budi Cahyanto. Para wakil rakyat dan kepala daerah mulai daerah hingga pusat berurusan dengan KPK dan penegak hukum lainnya. Kades diberhentikan karena kasus penyimpangan raskin.

Semua itu menjadi bukti hasil pembenahan pendidikan selama ini. Memang tidak tepat dikatakan gagal, karena masih banyak rakyat yang tidak terlibat kasus hukum. Tetapi, deskripsi di atas menunjukkan potret penduduk pribumi dan hasil pengelolaan pendidikan sejak era Orda Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi saat ini tak ada perubahan signifikan di sektor akhlakul karimah, sehingga kewibawaan bangsa hanyalah nisbi.

Begitu pun pemberdayaan daya saing dengan aspek kognitif yang ditonjolkan dalam pelaksanaan pendidikan nasional, ternyata belum mampu meningkatkan derajat pendidikan nasional di tingkat Asia Tenggara. Dibuktikan dengan sejumlah kegiatan olimpiade yang diikuti perwakilan Indonesia, ternyata selalu gagal (Ahmad Barisi: 2011: 25). Hal ini dipertegas oleh hasil perbaikan mutu yang dilakukan terus-menerus melalui Kemendikbud, masih menempatkan pendidikan nasional berada di urutan paling buntut di tingkat Asia Tenggara (Mujamil Qomar: 2012: 42).

Target perbaikan bangsa Indonesia melalui penyempurnaan mutu pendidikan belum tercapai secara baik. Dengan kata lain, tujuan pendidikan nasional (pasal 6 UU/14/2005) maupun tujuan pendidikan Islam (Akh. Muzaki: 2014: 31-32) dalam prosesnya ada yang korslet. Salah satu faktor penyebabnya, tidak didukung hasil revisi Kebijakan Pendidikan (baca: semua aturan pendidikan), seperti di antaranya pasal 19 ayat 2 tentang kata keteladanan dalam PP/14/2005 tidak dikenal lagi dalam PP/32/2013 dan PP/15/2015 tentang perubahannya. Penghapusan kata ’keteladanan’ ini berdampak buruk bagi paradigma guru sehingga banyak di antara mereka berpikiran bahwa guru tidak wajib lagi menampilkan keteladanan bagi peserta didiknya.

Urgenitas pencantuman kata ’keteladanan’ dalam suatu regulasi barangkali sudah dinilai rendah sehingga dihapus dalam perubahan pertama dan perubahan kedua PP/14/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Masalah ini tidak bisa dilepaskan dari subjektivitas perumus peraturan pemerintah tersebut. Seakan-akan bagi mereka, kulturasi keteladanan guru tidak perlu diperkuat dengan penyebutan kata ’keteladanan’, karena dipandang cukup menyebutkan nilai-nilai keteladanan yang diharapkan dapat ditampilkan masing-masing guru. Di sinilah, dibutuhkan kesadaran dan panggilan jiwa personal guru untuk menjadi tenaga pendidik yang baik, tumbuh dari dalam hati, bukan karena tekanan eksternal dan peraturan.

Menumbuhkan motivasi sebagai sosok figur yang layak diteladani dengan regulasi semacam ini tidak mudah, karena dihadapkan pada heterogenitas pemikiran dan ketajaman setiap guru memahami regulasi tentang nilai-nilai keteladanan yang harus dikuasai. Di sinilah juga, dibutuhkan semua guru membaca Kebijakan Pendidikan.

Keadaan ini menyempurnakan keyakinan bahwa pendidikan di Indonesia perlu terus diperkuat dengan memprioritaskan guru, karena guru merupakan orang paling tepat memengaruhi karakter peserta didik. Nilai-nilai keteladanan serupa kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (PP/74/2008), plus kepemimpinan bagi guru PAI (Permenag/16/2010), sejatinya masih perlu dipertegas dengan mencantumkan kata ’keteladanan’ dalam regulasi. Kata yang mempertegas bukanlah hal yang mubazir yang mesti dibuang.

Dengan demikian, guru tidak sekadar bertugas mencerdaskan orang lain dan media mengais rezeki. Tetapi lebih dari itu, bertanggung jawab membentuk karakter generasi penerus bangsa yang berwibawa dan berdaya saing tinggi. Tugas ini tidak bisa dilakukan oleh guru yang tidak mampu menjaga dirinya sebagai figur yang layak diteladani.

Jadi, mereka yang tidak siap dengan tugas ini, tidak masuk profesi guru. Sebaliknya, mereka yang siap, bisa sejak awal berbenah lebih matang. Dengan kekuatan budaya keteladanan positif yang ditampilkan guru, maka akan terbentuk pendidikan karakter yang kuat dalam segenap peserta didik sebagai regenerasi penerus bangsa Indonesia. 

*)Guru K2 di SDN Longos III dan mahasiswa Pascasarjana IAIN Madura.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia