Rabu, 25 Apr 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Oknum Pejabat Desa Halangi Perbaikan Data pemilih

Senin, 16 Apr 2018 15:25 | editor : Abdul Basri

A. Mustain Saleh  Ketua Panwaslu Bangkalan

A. Mustain Saleh Ketua Panwaslu Bangkalan (VIVIN AGUSTIN HARTONO/Radar Madura/JawaPos.com)

BANGKALAN – Sepekan ini, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan perbaikan daftar pemilih sementara (DPS). Jika tidak ada perubahan, Rabu (18/4) mendatang akan diplenokan dan dilakukan penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Namun, selama proses perbaikan daftar pemilih berlangsung, Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bangkalan menyebut menemukan sejumlah potensi pelanggaran. Ada pihak, terutama tokoh desa yang sempat mencoba menghalang-halangi petugas untuk melakukan perbaikan.

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengatakan, dari total 281 desa dan kelurahan, terdapat 55 desa tersebar di 18 kecamatan yang masuk sinyal kuning dan 6 desa masuk sinyal merah kategori wilayah dengan perhatian khusus. Enam desa itu berada di Kecamatan Geger, Burneh, Galis, Tanah Merah, Sepulu, dan Konang.

Ketika petugas ingin melakukan perbaikan data pemilih menuju daftar pemilih tetap, tokoh atau penguasa desa setempat menolak. ”Tokoh desa setempat menolak untuk dilakukan perbaikan,” ungkap Mustain.

Alasan para tokoh desa menolak untuk dilakukan perbaikan ada hubungannya dengan data pemilih. Para tokoh desa tersebut ingin melakukan mark-up data. Misalnya, ada warga yang memiliki hak pilih tapi sudah meninggal dunia. ”Itu tidak mau dicoret. Ya seperti mau memanipulasi data pemilih,” katanya.

Untungnya, kata Mustain, tindakan semacam ini cepat diketahui. Pengawas tingkat kecamatan bekerja sama dengan pihak kepolisian memberikan pemahaman dan pendekatan. ”Kami berikan pemahaman kepada mereka. Sebab, bagi yang ingin dan secara sengaja melakukan manipulasi data itu pidana. Jadi, tidak hanya sanksi administrasi,” terangnya.

Menurut Mustain, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemberian sanksi pidana berlaku kepada penyelenggara pilkada dan masyarakat. ”Kami sampaikan sanksinya kepada mereka. Akhirnya mau dan memperbolehkan petugas melakukan perbaikan data pemilih,” ujarnya.

Komisioner KPU Bangkalan Badrun mengatakan, rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPS-HP) tingkat desa dan tingkat kecamatan sudah selesai. Kini tinggal diplenokan di tingkat kabupaten. ”Selalu koordinasi dengan panwaslu. Kami bersama-sama berkomitmen pilkada yang berkualitas dan transparan,” katanya.

(mr/daf/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia