Selasa, 24 Apr 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Kemendagri Bakal Tunjuk Pjs Bupati Pamekasan

Khalil Asy’ari Tetap Posisi Wabup

Jumat, 13 Apr 2018 20:57 | editor : Abdul Basri

Kemendagri Bakal Tunjuk Pjs Bupati Pamekasan

PAMEKASAN – Teka-teki kekosongan jabatan bupati definitif Pamekasan terjawab. Pemerintah pusat membiarkan jabatan tertinggi pemerintahan itu kosong. Khalil Asy’ari akan mengakhiri masa jabatannya tetap sebagai Wabup, bukan bupati.

Surat usulan pengangkatan Khalil dari Wabup menjadi bupati yang dilayangkan DPRD Pamekasan beberapa waktu lalu tidak digubris. Pemerintah pusat akan membiarkan pemerintahan dipimpin Khalil sebagai Wabup hingga Sabtu (21/4).

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, idealnya, jika ada kepala daerah tersangkut masalah hukum, Wabup menggantikan posisi bupati. Pemerintah pusat akan melantik Wabup menjadi bupati jika kasus hukum itu memiliki kekuatan hukum tetap.

Kemendagri akan memproses pengangkatan bupati definitif tersebut jika menerima salinan putusan dari pengadilan. Tetapi, khusus Pamekasan tidak memungkinkan dilakukan pengangkatan bupati definitif.

Sebab, akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah kurang dari sebulan. Bahkan, terhitung hari ini, masa jabatan Khalil Asy’ari sebagai Wabup tinggal delapan hari. ”Kalau AMJ tinggal sebulan, tidak perlu ada pengangkatan bupati definitif,” katanya ketika dihubungi Jumat, (13/4).

Soni mengatakan, untuk Pamekasan dipastikan tidak akan mengangkat bupati definitif. Pemerintah pusat akan menunjuk pejabat sementara (Pjs) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Pjs itu akan menjalani roda pemerintahan sampai ada bupati-Wabup hasil Pilkada 2018 yang dilantik. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan dilansanakan pada Rabu, 27 Juni 2018. Di Pamekasan, pilkada kali ini diikuti dua pasangan calon. Yakni, Baddrut Taman-Raja’e dan Kholilurrahman-Fathorrahman.

Kewenangan Pjs bupati hampir sama dengan bupati definitif. Hanya, ada kebijakan strategis yang tidak bisa dilakukan. ”Setelah AMJ berakhir, kami akan menunjuk Pjs,” katanya.

Wabup Khalil Asy’ari mengaku pasrah terhadap keputusan pemerintah pusat. Pada prinsipnya, dia akan menjalani tugas apa pun yang diamanahkan pemerintah. ”Kalau saya, siap menjalani tugas apa pun dari pemerintah pusat,” katanya.

Jika tidak memungkinkan adanya pengangkatan bupati definitif, Khalil juga menerima. Bahkan, secara pribadi senang. Sebab, meski diangkat menjadi bupati definitif tidak banyak yang bisa dilakukan.

”Karena masa jabatan kami tinggal seminggu. Kami hanya bisa menjawab pertanyaan masyarakat mengenai jalannya pemerintahan selama kami menjabat,” tandasnya.

Masa kepemimpinan Achmad Syafii-Khalil Asy’ari (Asri) berakhir Sabtu, 21 April pekan depan. Kinerja mereka selama lima tahun menjabat telah dilaporkan ke DPRD. Salah satunya, pendapatan asli daerah (PAD) selama menakhodai pemerintahan di Kota Gerbang Salam. Sesuai data dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) AMJ Asri per 2017, PAD yang dikumpulkan senilai Rp 853.035.641.100,83.

Pemerintahan Asri tidak berjalan mulus. Achmad Syafii selaku nakhoda utama tersandung kasus hukum. Mantan Ketua DPRD Pamekasan itu diciduk KPK pada Rabu, 2 Agustus 2017. Syafii terlibat kasus suap dari Kades Dasok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi terhadap Mantan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

Suap tersebut terkait proyek dana desa (DD) yang ditangani kejaksaan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memutus Syafii bersalah. Mantan anggota DPR RI itu divonis hukuman 2 tahun 8 bulan kurungan dengan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan.

Akhir Maret 2018 Kemendagri memecat Syafii sebagai bupati. Menjelang masa jabatan berakhir, tonggak pemerintahan dijalankan Khalil Asy’ari dengan status Wabup.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia