Jumat, 27 Apr 2018
radarmadura
icon featured
Ekonomi Bisnis

Kebijakan Cukai Cekik Pengusaha Rokok Kecil

Rabu, 04 Apr 2018 18:50 | editor : Abdul Basri

DITUMPUK: Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah Madura Latif Helmi melihat barang bukti rokok hasil pengamanan di gudang penyimpanan.

DITUMPUK: Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah Madura Latif Helmi melihat barang bukti rokok hasil pengamanan di gudang penyimpanan. (DARUL HAKIM/Radar Madura/JawaPos.com)

SUMENEP – Maraknya rokok bodong atau ilegal perlu ditelaah secara komprehensif. Hal itu dilakukan guna mencari titik terang motif di balik menjamurnya rokok tanpa pita cukai tersebut. Statemen itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammad Hanafi Selasa (3/4).

Menurut Hanafi, ada dua permasalahan yang perlu ditelaah atas maraknya rokok ilegal. Pertama, keseriusan penegak hukum dalam menerapkan aturan. Menurut dia, apa pun alasannya, rokok ilegal tetap melanggar hukum.

Dalam konteks ini, sering ada keluhan dari para pengusaha legal karena banyak pengusaha rokok bodong yang tidak ditangkap. Terkait hal itu, Hanafi meminta aparat penegak hukum, terutama kantor bea cukai, tidak tebang pilih menegakkan aturan.

”Jangan tebang pilih. Kalau itu sudah aturan mau tidak mau harus ditegakkan. Jangan sampai yang legal ditertibkan, yang tidak legal malah dibiarkan,” katanya.

Namun, ada permasalahan kedua yang juga harus dikaji pemerintah. Yakni, kebijakan penerapan bea cukai yang cenderung mencekik pengusaha kecil. Sebab, antara harga pita cukai dengan harga jual rokok tidak berbanding lurus.

Pernyataan politikus Partai Demokrat itu bukan isapan jempol. Di situs Sekretariat Kabinet RI telah diberitakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, harga pita cukai rokok ada yang mencapai Rp 625/batang. Harga tersebut untuk rokok sigaret putih mesin (SPM) golongan I. Artinya, jika satu bungkus berisi 12 batang rokok, bea cukainya saja Rp 7.500.

Untuk sigaret keretek mesin (SKM), harga pita cukai golongan I Rp 590 per batang, golongan II Rp 385, dan golongan III Rp 370. Sedangkan sigaret putih tangan filter (SPTF) dan sigaret keretek tangan filter (SKTF) tanpa golongan Rp 590 per batang.

Sementara itu, pita rokok untuk sigaret keretek tangan (SKT) atau sigaret putih tangan (SPT) relatif lebih murah. Golongan I Rp 365/Rp 290, golongan II Rp 180, dan golongan III Rp 100. Tembakau iris (TIS) tanpa golongan Rp 30 per batang untuk golongan I, Rp 25 untuk golongan II, dan Rp 10 untuk golongan III. Sedangkan untuk rokok klobot (KLB) tanpa golongan Rp 30 per batang dan pita rokok cerutu (CRT) tanpa golongan Rp 25.

Kebijakan cukai itu, kata Hanafi, jelas akan mencekik pengusaha kecil. Sebab jika mereka pakai pita, otomatis harus menaikkan harga dagangan. Jika dijual dengan harga sama, pengusaha-pengusaha kecil akan rugi.

Karena itu, menurut dia, butuh solusi agar para pengusaha rokok lokal tetap bisa melanjutkan usahanya, tetapi taat aturan. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan subsidi bea cukai bagi pengusaha kecil. Tetapi, gagasan itu, kata dia, perlu dikaji secara mendalam.

”Dengan adanya subsidi cukai bagi pengusaha kecil, mereka bisa menjalankan usahanya tanpa harus melanggar aturan. Pada saat yang sama, perekonomian masyarakat akan semakin meningkat,” katanya.

Kebijakan subsidi cukai, kata dia, bisa diatur melalui peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup). Dengan catatan, peraturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. ”Kita harus kawal ini demi masa depan pengusaha kecil di Sumenep,” tukasnya.

(mr/mam/han/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia