Sabtu, 24 Feb 2018
radarmadura
icon featured
Features

Darurat, Pulau Sapeken Jadi Tempat Sampah Internasional

Senin, 12 Feb 2018 01:40 | editor : Abdul Basri

WARNING: Bupati A. Busyro Karim mengingatkan menjaga lingkungan di hadapan kepala desa, camat, kepala OPD, serta SKK Migas, dan pejabat di lingkungan KEI beberapa waktu lalu.

WARNING: Bupati A. Busyro Karim mengingatkan menjaga lingkungan di hadapan kepala desa, camat, kepala OPD, serta SKK Migas, dan pejabat di lingkungan KEI beberapa waktu lalu. (FERI FERDIANSYAH/Radar Madura/JawaPos.com)

SUMENEP – Tumpukan sampah menjadi persoalan lama yang dihadapi warga di Desa Sapeken. Bahkan, saat mendapat Adipura tahun lalu, Bupati A. Busyro Karim pernah diingatkan oleh Menteri Lingkungan Hidup mengenai sampah di Pulau Sapeken. Bagaimana bupati menyelesaikan persoalan ini?

FERI FERDIANSYAH, Surabaya

PAGI itu salah satu ruang pertemuan di Hotel Elmi Surabaya dipenuhi sejumlah orang berpakaian rapi. Mereka adalah anggota komite PPO Kabupatan Sumenep beserta undangan dari SKK Migas dan PT Kangean Energy Indonesia (KEI). Dengan satu meja khusus ditata di bagian depan, satu per satu undangan penting memberikan sambutan.

Sambutan dimulai dari Ketua Komite PPO Sumenep Achmad Fauzi, Presiden KEI Hirotaka Tanaka, Senior Manager Humas SKK Migas Jabanusa Doni Ariyantho, dan Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Namun, acara yang agendanya diakhiri dengan penandatanganan berita acara corporate sosial responsibility (CSR) PT KEI di Kecamatan Sapeken dan Kecamatan Raas senilai Rp 1,6 miliar sempat tertunda. Bupati menolak membubuhkan tanda tangan.

Alasan bupati sangat rasional. Suami Nurfitriana Busyo Karim itu menganggap penganggaran Rp 77 juta untuk lingkungan dari total CSR Rp 1,6 miliar tidak rasional. Bupati pun kemudian meminta seluruh pihak di forum tersebut memecahkan persoalan lingkungan di Pulau Sapeken.

Camat Sapeken Moh. Sahlan menjadi orang pertama yang menanggapi permintaan bupati. Sahlan mengakui persoalan sampah di Pulau Sapeken sangat kritis. Menurut dia, hal itu disebabkan dua hal. Pertama, padatnya penduduk yang tidak diimbangi tempat pengelolaan sampah. Kedua, sampah kiriman.

”Tempat pembuangan sampah seluas 6 x 6 meter di Pulau Sapeken sudah tidak bisa menampung sampah rumah tangga. Sementara saat ini sudah tidak ada lahan kosong. Penduduk di sana sangat padat. Sementara di bulan-bulan tertentu sampah dari luar juga datang ke Pulau Sapeken. Bukan hanya dari Indonesia, melainkan sampah luar negeri. Dari Madagaskar dan Karibia,” ungkap camat yang sudah empat tahun bertugas di Kecamatan Sapeken itu.

Bupati pun kembali membuka kesempatan kepada anggota forum untuk berbicara. Kali ini giliran Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep M. Syahrial. Ternyata, Syahrial juga mengamini jika persoalan sampah di Sapeken sangat kritis. ”Sapeken ini memang banyak penghasil sampah karena banyak penduduknya. Tentu jika tidak segera diselesaikan akan mengganggu pariwisata,” ucapnya.

Sementara itu, Kades Sapeken Anwar mengaku, pihaknya dengan dibantu KEI telah melakukan sejumlah upaya sejak 2015. ”Karena kami menyadari ini persoalan yang sangat serius dan vital. Di awal 2015 dengan pihak KEI, kami mengutus satu orang untuk belajar mengelola sampah ke Universitas Airlangga. Tapi, kendalanya adalah tidak adanya lahan untuk pengelolaan. Tidak ada satu pun warga yang mau menghibahkan lahan,” ungkap Kades.

Upaya lain pun dilakukan pada tahun berikutnya. Pada 2016, pihaknya mendatangkan ahli dari Banten. ”Saat itu kami melakukan pelatihan. Tapi tidak berjalan sampai sekarang. Padahal, alatnya sudah tersebar di masyarakat,” papar Kades tersebut.

Pada 2017, Kades melakukan reklamasi menggunakan sampah yang berserakan. ”Namun, kami mendapat komplain dari masyarakat. Awalnya di barat, karena dikomplain, kami pindah ke utara. Ternyata, warga utara juga komplain. Sampai sekarang, belum ada solusi,” ujarnya.

Mendengar pernyataan pihak-pihak terkait, bupati tampak heran. Satu sisi persoalan sampah diakui berat, di sisi lain, anggaran untuk lingkungan dalam CSR sangat kecil. Yakni, 3 persen dari anggaran Rp 1,6 miliar. ”Kenapa hanya 3 persen? Pasti tidak bisa menjawab secara rasional. Pasti jawabannya apologi. Apologi ini menurut orang Madura ngala’ menangnga dibi’,” ucap Bupati Busyro.

Menurut bupati, tidak adanya jawaban rasional karena adanya ego dari masing-masing pihak. ”Kecipratan dari program misalnya. Tapi bukan untuk kepentingan yang dipikir dan dibutuhkan. Ini sampah-sampah internasional. Mayat-mayat (yang terbawa ombak) juga internasional. Karena dikirim dari mana-mana. Tapi hanya dianggarkan tiga persen,” kembali bupati mengkritik peserta forum tersebut.

Bupati pun kemudian meminta diskusi diskorsing 30 menit. Sementara sejumlah pihak melakukan rapat terbatas agar ada solusi untuk menanggulangi sampah di Sapeken. Sebelum forum bubar, bupati mempersilakan perwakilan KEI menyampaikan tanggapan. Saat itu, yang mewakili pihak KEI adalah Manager PGA Hanip Suprapto. ”Apa yang menjadi patokan merupakan usulan-usulan,” ucapnya mengembalikan semuanya kepada forum.

Setelah break 30 menit, akhirnya bupati menyampaikan bahwa sampah di Sapeken akan ditanggulangi dari APBDes. Di mana tempat pengelolaan sampah dibangun melalui reklamasi dan sampah yang masuk harus langsung dikelola. ”Karena kalau hanya ditumpuk pasti menimbulkan bau,” pungkas bupati.

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia