Jumat, 23 Feb 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Pemkab Pamekasan Rumuskan Rekomendasi Impor Garam

Minggu, 11 Feb 2018 17:24 | editor : Abdul Basri

NGASO: Petani bersiap menggarap lahan pegaraman di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Sabtu (10/2).

NGASO: Petani bersiap menggarap lahan pegaraman di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Sabtu (10/2). (PRENGKI WIRANANDA/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Rencana impor 3,7 juta ton garam yang bergulir terus menuai respons. Petani, mahasiswa hingga pemerintah daerah sependapat bahwa rencana itu bakal berdampak buruk bagi petani. Pemkab Pamekasan menyikapi secara serius dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Wabup Khalil Asy’ari mengaku belum tahu secara terperinci rencana yang menuai banyak sekali protes dari berbagai lapisan masyarakat itu. Jika rencana itu benar terealisasi, petani akan terkena dampak. Masuknya garam dari luar negeri itu bisa berpengaruh terhadap harga jual produk lokal. ”Petani pasti terkena dampak,” katanya Sabtu (10/2).

Dalam waktu dekat pemerintah akan bergerak. Seluruh OPD bakal dikumpulkan untuk membicarakan rencana yang melibatkan kebijakan lintas kementerian itu. Sebab, urusan garam tidak hanya ditangani satu OPD. ”Akan segera kami koordinasikan dengan OPD terkait,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Pamekasan itu menyampaikan, dari hasil koordinasi itu akan muncul rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno menyatakan komitmen mengawal persoalan impor garam itu. Dewan dengan aktif akan turun untuk memastikan garam luar negeri itu masuk Pamekasan atau masih berada di titik bongkar.

Sampai sekarang belum ada keputusan dari pemerintah apakah impor itu ditetapkan 3,7 juta ton atau kurang. Politikus PKS itu menyampaikan, jika ada perusahaan yang berani impor garam, dipastikan menyalahi aturan. Sebab, impor butuh rekomendasi dari lintas kementerian. Sementara sejumlah kementerian terkait masih melakukan pembahasan. ”Impor masih sebatas rencana,” katanya.

Masyarakat juga harus proaktif mengawasi peredaran garam. Jika dicurigai ada garam luar negara masuk, dipersilakan melapor ke dewan. Wakil rakyat akan langsung menindaklanjuti laporan tersebut.

Kepada pengusaha, Harun berharap tidak melakukan tindakan di luar aturan dengan cara impor garam sebelum pembahasan usai. Impor tidak mudah. Butuh proses panjang dan rekomendasi dari berbagai kementerian. ”Wakil rakyat bersama rakyat,” tandasnya.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia