Sabtu, 24 Feb 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pengawasan terhadap Kinerja Wakil Rakyat Lemah

Kamis, 08 Feb 2018 17:37 | editor : Abdul Basri

Pengawasan terhadap Kinerja Wakil Rakyat Lemah

SAMPANG – Kinerja para wakil rakyat di Sampang junga mendapat perhatian Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam. Menurut dia, kinerja parlemen mestinya harus diawasi publik secara langsung. Dengan begitu, secara kelembagaan, DPRD bisa selalu selaras dengan kepentingan publik.

”Selama ini pengawasan publik terhadap kinerja dewan bisa dibilang masih sangat minim. Sehingga, anggota dewan seolah bekerja tanpa pengawasan,” ungkapnya kemarin.

Dekan FISIB UTM itu mengatakan, agar kinerja DPRD bisa produktif, kompetensi individu bisa didorong dengan memberi beban individual. Minimal ada laporan semester kinerja individu di DPRD.

Surokim menilai, perlu ada penguatan di level individu agar kinerja dewan semakin kompeten dan produktif. Saluran aspirasi publik perlu diperbanyak agar komunikasi dengan masyarakat semakin difasilitasi.

”Sudah saatnya DPRD di Sampang memberi porsi pada pengembangan teknologi informasi. Dewan perlu visi kinerja yang lebih progresif agar patut dan sebanding dengan fasilitas yang didapatkan,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Sampang Rudi Setiadi menilai kualitas kader parpol di Sampang ala kadarnya. Saat masa Orde Baru, yang hanya ada tiga parpol, pengaderan cukup ketat dan jelas. Kader parpol yang bisa masuk pengurus di tingkat kecamatan, misalnya, adalah orang yang pernah menjadi pengurus di tingkat desa.

”Sampai ke tingkat atas pun seperti itu. Track record-nya harus jelas. Tidak mudah menjadi kader parpol saat itu. Salah satu parameter dilihat dari track record organisasi,” jelasnya.

Saat ini kualitas kader parpol ada banyak kekurangan. Banyak kader-kader parpol yang asal ambil dan tidak konsisten. Saat ini ada di partai X, bisa jadi besok berpindah ke partai Y.

”Namanya kader itu adalah bibit. Kualitas kader parpol saat ini mengalami degradasi. Tidak konsisten, militansi atau loyalitas terhadap parpol juga tidak ada. Kalau kader berpindah, pengaderan gagal,” tandasnya.

(mr/ghi/onk/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia