Senin, 21 May 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan
Jatah Anggaran Besar, Disiplin DPRD Kurang

Gaji dan Tunjangan Rp 19 M, Peningkatan Kapasitas Rp 9,9 M

Kamis, 08 Feb 2018 17:37 | editor : Abdul Basri

Gaji dan Tunjangan Rp 19 M, Peningkatan Kapasitas Rp 9,9 M

SAMPANG – Gaji dan tunjangan DPRD Sampang menelan APBD hingga Rp 19.670.198.897. Tak hanya itu, dewan juga mendapatkan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah sebesar Rp 9.997.641.700.

Sekretaris DPRD Sampang Moh. Anwari Abdullah menyampaikan, banyaknya fasilitas, tunjangan melimpah, dan peningkatan kapasitas DPRD, dianggap wajar. Menurut dia, anggaran untuk DPRD setiap tahun tidak berubah.

”Untuk peningkatan kapasitas wakil rakyat, program dan anggarannya sama dengan anggaran 2017. Tidak berubah,” ucap Anwar kepada Jawa Pos Radar Madura Rabu (7/2).

MEGAH: Kendaraan wakil rakyat berada di pintu masuk gedung DPRD Sampang.

MEGAH: Kendaraan wakil rakyat berada di pintu masuk gedung DPRD Sampang. (GHINAN SALMAN/Radar Madura/JawaPos.com)

Anwar mengaku tidak bisa memberi penilaian tentang kinerja DPRD selama ini. Fungsinya sebagai sekretaris, memberikan pelayanan terbaik kepada 45 anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, anggaran, dan legislasi.

”Prinsip saya seperti itu. Saya tidak bisa menilai mereka. Yang jelas, anggaran itu sudah sesuai dengan pagu indikatif yang diukur dari TAPD. Itu sesuai standar anggaran satu tahun,” katanya.

Apabila dilihat angka secara global, kata Anwar, anggarannya memang terlihat besar. Tetapi sebenarnya kalau sudah dirinci berdasarkan hasil badan musyawarah (bamus) DPRD, nilainya standar.

”Kami merealisasikan anggaran itu tetap berdasarkan acuan Perbup tentang Operasional Anggaran,” terangnya.

Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adima mengklaim, kinerja DPRD sudah cukup baik. Menurut dia, anggota DPRD sudah melakukan dan menjalankan fungsinya sebagai legislator. ”Saya ini paling aktif bekerja,” klaimnya.

Namun, Fauzan tidak bisa menilai apakah anggota DPRD lainnya bisa dikatakan disiplin atau tidak. Menurut dia, yang bisa menilai kedisiplinan dan kinerja DPRD adalah Badan Kehormatan (BK).

”Sampai saat ini kan BK tidak ada laporan kepada pimpinan DPRD. Kami akan berkoordinasi nanti,” ujarnya.

Fauzan berjanji akan merapatkan masalah kedisiplinan dan kinerja dewan dengan pimpinan DPRD. Setelah itu, menggelar rapat dengan ketua dan anggota BK. Sayangnya, Fauzan tidak mau menilai kinerja BK selama ini.

”Karena sampai saat ini tidak ada laporan tertulis mengenai kinerja DPRD. Kalau tidak ada laporan, kami sulit untuk bertindak,” akunya.

Sebelumnya, Ketua BK DPRD Sampang Moh. Subhan mengakui bahwa kinerja dan kapasitas wakil rakyat belum maksimal. Menurut dia, kedisiplinan anggota legislatif dari dulu memang seperti itu. Tetapi, tugas pokok sebagai pengawas tetap diutamakan.

”Catatan atas kinerja yang tidak baik pasti kami catat, dan kami selalu melakukan evaluasi. Tugas pokok harus dijalankan,” tegasnya.

Menurut Subhan, hasil evaluasi secara umum, permasalahan di internal DPRD hanya ketertiban dan kedisiplinan. Dia mengklaim, anggota DPRD yang terjerat kasus hukum sudah dilakukan pergantian antar waktu (PAW).

”Memang dari dulu soal kedisiplinan. Tahun ini harus ada perubahan. Saya akan kemas lagi nanti agar kinerja teman-teman ditingkatkan. Karena kalau tidak, termasuk makan gaji buta,” katanya.

Pimpinan TAPD Tony Moerdiwanto mengklaim, pihaknya belum mengetahui secara detail tentang anggaran fantastis yang diberikan untuk 45 anggota DPRD. Menurut dia, semuanya melalui proses kesepakatan.

”Tahun 2019 akan menjadi masukan buat kami sebagai TAPD. Kinerja DPRD, ya normatif. Musrenbang saja, hanya di Kecamatan Torjun yang lengkap dihadiri dewan,” ungkapnya. (ghi/onk/han)

 

(mr/ghi/luq/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia