Minggu, 18 Feb 2018
radarmadura
icon featured
Ekonomi Bisnis

Pamekasan Tak Butuh Garam Industri

Kamis, 08 Feb 2018 04:40 | editor : Abdul Basri

SIKAPI IMPOR: DPRD Pamekasan berkoordinasi dengan perwakilan PT Garam (Persero) dan OPD terkait mengenai rencana impor garam Rabu (7/2).

SIKAPI IMPOR: DPRD Pamekasan berkoordinasi dengan perwakilan PT Garam (Persero) dan OPD terkait mengenai rencana impor garam Rabu (7/2). (PRENGKI WIRANANDA/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Rencana impor 3,7 juta ton garam terus menuai protes. Jika rencana itu direalisasikan bakal merugikan petani. Lebih-lebih Pamekasan tidak butuh garam impor.

Komisi II DPRD Pamekasan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan PT Garam (persero) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Rabu (7/2). Rakor tersebut ditindaklanjuti dengan melayangkan surat permohonan kepada gubernur Jatim.

Dewan resmi berkirim surat kepada gubernur agar garam 26.800 ton impor yang kabarnya bakal masuk Pamekasan tidak dibongkar terlebih dahulu. Surat tersebut dilandasi sejumlah alasan.

Ketua Komisi II Apik mengatakan, kabar tersebut berembus setelah beberapa waktu lalu ada garam dari Australia tambat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Garam tersebut diduga milik PT Mitra Tunggal Swakarsa. Perusahaan ini beralamat di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Kabar tersebut sontak membuat dewan dan petani garam kaget. Sebab, Pamekasan tidak butuh garam industri yang diimpor dari luar negeri. Garam nonsubsidi itu hanya digunakan untuk industri kimia yang membutuhkan kadar NaCl di atas 1,9 part per million (ppm).

Sementara, industri yang ada di Pamekasan hanya perikanan dan industri kecil. Rata-rata kebutuhan kadar NaCl industri tersebut di bawah 1,7 ppm. ”Kalau hanya 1,7 ppm, bisa dipenuhi dengan produk lokal,” katanya.

Dengan demikian, secara kelembagaan, DPRD Pamekasan meminta kepada gubernur agar tidak memberi rekomendasi pembongkaran garam yang tiba di Surabaya awal pekan lalu tersebut. Menurut Apik, ada tiga alasan yang mendasari permintaan itu.

Politikus Nasdem itu menerangkan, keberadaan PT Mitra Tunggal Swakarsa belum jelas. Sejumlah OPD seperti dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) dan dinas perikanan tidak mengetahui secara pasti perusahaan tersebut.

Kemudian, rencana impor masih menjadi perdebatan. Pemerintah belum memutuskan rencana itu akan direalisasikan atau tidak. Alasan lain, karena Pamekasan tidak butuh garam industri yang diimpor dari Australia dan India tersebut.

Selain berkirim surat kepada gubernur, dewan juga akan berkoordinasi dengan seluruh OPD yang menangani garam. Rencananya, akan dibentuk dewan pengawas yang memantau masuknya garam ke Pamekasan. Sebab, sampai sekarang PT Garam (Persero) juga belum memiliki tim pengawas.

Akibatnya, masuknya garam dari luar negeri sangat mudah. ”Seperti garam milik PT Mitra Tunggal Swakarsa ini tidak hanya masuk dari Pelabuhan Tanjung Perak, tapi juga masuk dari tempat lain,” katanya.

Direktur Operasional PT Garam (Persero) Hartono mengatakan, impor garam masih rencana. Belum ada keputusan apakah rencana itu bakal direalisasikan atau ada pengurangan jumlah. Saat ini, lintas kementerian bersama Komisi IV DPR RI masih membahas rencana tersebut.

Sebab, ada perbedaan pandang kuota yang bakal diimpor. Berdasarkan penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), impor garam cukup 2,2 juta ton. Sementara angka 3,7 juta ton itu muncul dari hasil penghitungan Menko Perekonomian.

Namun karena masih dalam perdebatan, diputuskan rencana impor itu ditunda. ”Masih akan dikoordinasikan dengan komisi IV, komisi VI, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Faishal Baidlawi mengatakan, garam impor itu tiba di Tanjung Perak, Surabaya, pada Selasa (30/1) tengah malam. Pemilik garam tersebut atas nama PT Mitra Tunggal Swakarsa yang beralamat di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Petani sempat protes ke DPRD Jatim dan gubernur mengenai impor tersebut. Garam dari luar negeri itu diminta untuk tidak didistribusikan terlebih dahulu sebelum ada peninjauan ulang terhadap rencana impor. Ada beberapa kejanggalan dalam kebijakan impor.

Di antaranya, neraca impor garam hanya menghitung kebutuhan. Sementara jumlah produksi tidak dimasukkan. Dalam neraca tersebut disebutkan bahwa kebutuhan garam nasional dalam setahun 4,4 juta ton. Jika data produksi dimasukkan dalam neraca itu, pemerintah tidak perlu impor 3,7 juta ton.

Jika data produksi itu dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan 4,4 juta ton, seharusnya maksimal hanya impor 2,2 juta ton. Jika pemerintah impor 3,7 juta ton merugikan petani. Bisa jadi garam lokal tidak laku di pasaran. Mengingat, harga garam impor dipatok lebih murah dibanding garam lokal.

Dijelaskan, harga dasar garam impor Rp 750 per kilogram. Pengusaha rencananya akan mengecer Rp 1.500 per kilogram kepada pengusaha yang membutuhkan garam industri. Karena itu, dia berharap pemerintah meninjau ulang keputusan impor garam. DPR RI juga harus turun untuk memastikan proses perizinan mendatangkan garam dari luar negeri itu.

Kabid Perdagangan Disperindag Pamekasan Siti Abdiyati mengecek nama-nama perusahaan pengelolaan garam. Tidak ditemukan PT Mitra Tunggal Swakarsa.

(mr/luq/pen/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia