Sabtu, 24 Feb 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Honor PPDP Kuras Anggaran Rp 1,19 M

Selasa, 16 Jan 2018 03:45 | editor : Abdul Basri

BEBERKAN: Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar.

BEBERKAN: Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/Radar Madura/JawaPos.com)

BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekrut 1.984 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Total honor bagi petugas tersebut sebesar Rp 1.190.400.000.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar mengutarakan, ketika daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sudah turun, kewajiban KPU melakukan pemutakhiran data. Karena itu, KPU merekrut PPDP terlebih dahulu.

”PPDP sudah kami rekrut. Jumlahnya 1.984 orang. Per orang diberi honor Rp 600 ribu,” terangnya Kamis (15/1).

Rekrutmen 1.984 PPDP disesuaikan dengan prediksi jumlah tempat pemungutan suara (TPS). ”Jumlah TPS kami prediksi 1.984 TPS,” ujarnya.

Itu mengacu pada jumlah DP4 yang ditetapkan 804.594 orang. Angka ini jauh lebih rendah dibanding daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang mencapai 963.034 pemilih.

”Sekarang kan DP4 hanya 804.594 jiwa. Makanya, kami prediksi jumlah TPS 1.984 titik,” ucapnya.

PPDP melakukan pemutakhiran data mulai 20 Januari–18 Februari 2018. Jadi, lanjut Fauzan, apabila terdapat warga Bangkalan yang meninggal, otomatis dicoret dari daftar hak pilih. ”Itu yang akan kami lakukan ke depan,” tegasnya.

KPU baru bisa memastikan jumlah DPT dan TPS secara bersamaan pada 29 April atau dua bulan sebelum hari pencoblosan. ”Jadi April sudah final. Semoga di lapangan tidak ada kendala yang berarti,” harapnya.

Fauzan menambahkan, bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat jadi hak pilih, segera mengurus data kependukan ke dispendukcapil. Sebab, itu dasar penetapan DPT.  ”Yang belum melakukan perekaman, segera lakukan. Sebab, eman tidak punya hak pilih. Satu suara itu berarti,” imbaunya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Agus Salim mengingatkan agar semua tahapan KPU bisa dilaksanakan secara maksimal. Pada saat proses pemutakhiran data harus dilakukan dengan benar dan jujur. ”Kalau mati ya ditulis mati. Jangan dibilang hidup,” sarannya.

(mr/daf/onk/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia