Sabtu, 24 Feb 2018
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Kades-Wakil Ketua BPD Desa Gunung Maddah Tersangka Prona

Selasa, 16 Jan 2018 05:30 | editor : Abdul Basri

SKANDAL PRONA: Kades Gunung Maddah A. Zubaidi (pakai kopyah) keluar dari ruang pemeriksaan Kejari Sampang, kemarin.

SKANDAL PRONA: Kades Gunung Maddah A. Zubaidi (pakai kopyah) keluar dari ruang pemeriksaan Kejari Sampang, kemarin. (DARUL HAKIM/ Radar Madura/JawaPos.com)

SAMPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mengembangkan penyelidikan dugaan pungutan liar (pungli) Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2014 dan 2015 di Desa Gunung Maddah. Kasus tersebut kini sudah tahap penyidikan dan menjerat dua tersangka.

Bahkan, dua tersangka dimaksud langsung ditahan oleh Korps Adhyaksa. Yaitu, Kepala Desa (Kades) Gunung Maddah A. Zubaidi dan Mulasim selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gudung Maddah.

Terungkap, yang diduga melakukan pungli Prona adalah Mulasim. Namun, dugaan pungli itu atas dasar perintah Kades A. Zubaidi. Dua tersangka itu diperiksa sejak pukul 09.00 Senin (15/1). Masing-masing tersangka menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam.

CALON PESAKITAN: Wakil Ketua BPD Gunung Maddah Mulasim digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Sampang.

CALON PESAKITAN: Wakil Ketua BPD Gunung Maddah Mulasim digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Sampang. (DARUL HAKIM/Radar Madura/JawaPos.com)

Usai diperiksa, kedua tersangka digiring ke mobil tahanan milik kejari sekitar pukul 12.19. ”Awalnya mereka (A. Zubaidi dan Mulasim, Red) saksi. Setelah pemeriksaan, yang bersangkutan kami tetapkan sebagai tersangka dan langsung kami tahan,” kata Kasipidsus Kejari Sampang Yudie Arieanto Tri Santosa mewakili Kajari Sampang Setyo Utomo.

Yudie mengungkapkan, tersangka diduga melakukan pemungutan Rp 900 ribu untuk setiap pengurusan sertifikat tanah melalui Prona. Secara keseluruhan, ada 205 sertifikat tanah yang diajukan melalui Prona di Desa Gunung Maddah.

”Tersangka ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tegas dia. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik kejari memeriksa sekitar 25 saksi dan mendalami kuitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah melalui Prona.

Sementara itu, Arman Syaputra mengaku diminta mendampingi kedua tersangka oleh Kejari Sampang. ”Ketika terlapor jadi tersangka, perlu didampingi. Saya diminta ke kejaksaan. Sebab, tersangka tidak punya pengacara,” ujarnya. ”Saya tahu kasus ini setelah ditelepon pihak kejaksaan,” tukasnya.

Untuk diketahui, pada 2014 Desa Gunung Maddah menerima jatah 205 pembuatan sertifikat tanah melalui Prona. Pada 2015, desa yang dipimpin A. Zubaidi itu menerima 301 pembuatan sertifikat tanah. Diduga, ada pungli Rp 900 ribu, Rp 1 juta, dan Rp 1,2 juta kepada 205 warga yang mengurus sertifikat tanah.

(mr/hud/rul/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia