Selasa, 16 Jan 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Proyek Fisik RTH Menunggu DED

Anggaran Diperkirakan Capai Rp 8 Miliar

Jumat, 12 Jan 2018 18:57 | editor : Abdul Basri

RINDANG: Warga berada di taman Kantor DPRD Pamekasan kemarin.

RINDANG: Warga berada di taman Kantor DPRD Pamekasan kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/Radar Madura/JawaPos.com)

BANGKALAN – Pemerintah terus berupaya menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH). Selain rutinitas penanaman pohon, pemerintah juga mengagendakan pembangunan taman di Kecamatan Pademawu.

Rencana tersebut sebenarnya bergulir sejak 2014. Namun, sampai sekarang belum terealisasi. Pemerintah masih menyusun detail engineering design (DED) untuk taman yang bakal dijadikan RTH itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir mengatakan, pembangunan RTH di Kecamatan Pademawu merupakan program pemerintah pusat. Yakni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Semua anggaran yang dibutuhkan disediakan oleh pemerintah pusat. Pemkab Pamekasan hanya bertugas menyediakan lahan. ”Lahan yang kami sediakan seluas 1 hektare,” katanya kemarin (11/1).

Jabir menyampaikan, pembangunan fisik belum dilakukan. Pemerintah masih fokus menyusun kebutuhan administrasi. Beberapa waktu lalu, dokumen masterplan sudah dirancang. Dokumen tersebut disetujui pemerintah pusat.

Kemudian, dilanjutkan dengan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Tahun ini akan disusun DED. Jika dokumen tersebut selesai, kemudian ada alokasi dana dari pemerintah pusat, bisa dilanjutkan ke tahap pembangunan fisik.

Jika memungkinkan, pembangunan fisik akan dianggarkan pada APBN-Perubahan. Tapi jika tidak dianggarkan, menunggu realisasi APBN 2019. ”Semua kebutuhan anggaran dari pusat, kami hanya menerima barangnya,” kata Jabir.

Mantan Sekretaris Dinas PU Bina Marga Pamekasan itu mengatakan, pekerjaan proyek pembangunan RTH itu dikelola pemerintah pusat. Bahkan, lelang proyek juga digelar Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.

Jika pekerjaan selesai, pemerintah pusat menyerahkan kepada bupati Pamekasan. Kemudian, dilimpahkan kepada DLH untuk dilanjutkan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat. ”Nanti dikelola masyarakat,” katanya.

Mengenai anggaran yang disiapkan pemerintah pusat, Jabir mengaku tidak mengetahui secara detail. Hanya, pada 2015 lalu, sempat berembus bahwa anggaran yang disiapkan pemerintah pusat sekitar Rp 8 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, penambahan RTH sangat penting. Sebab, saat ini ketersediaan RTH sangat minim. Yakni, 8,9 persen atau lebih rendah dari standarisasi yang diatur dalam undang-undang.

Seharusnya, RTH perkotaan mencapai 30 persen dari luas kawasan. Hal itu diatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota. ”Perluasan RTH memang harus digenjot,” katanya.

Untuk diketahui, di Pamekasan ada dua taman RTH yang dibangun pemerintah pusat. Yakni, Taman Kowel yang menghabiskan anggaran Rp 2,7 miliar dan Taman Gladak Anyar yang menyedot APBN senilai Rp 5 miliar.

(mr/pen/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia