Rabu, 17 Jan 2018
radarmadura
icon featured
Features

SDN Asemjaran 1 Disegel, Siswa Numpang di Teras Rumah

Senin, 08 Jan 2018 04:03 | editor : Abdul Basri

MULAI BOSAN: Siswa SDN Asemjaran 1, Kecamatan Banyuates, Sampang, hingga kemarin masih numpang belajar di teras rumah warga.

MULAI BOSAN: Siswa SDN Asemjaran 1, Kecamatan Banyuates, Sampang, hingga kemarin masih numpang belajar di teras rumah warga. (RUSYDI ZAIN/Radar Madura/JawaPos.com)

SAMPANG – Pemkab Sampang dinilai kurang memperhatikan pendidikan di wilayah pantura. Sampai sekarang sengketa lahan SDN Asemjaran 1, Kecamatan Banyuates tak kunjung diselesaikan. Padahal masalah itu berdampak buruk terhadap anak didik.

SDN Asemjaran 1 hingga Minggu (7/1) masih disegel. Pelaku penyegelan tak lain orang yang mengaku pemilik lahan yang di atasnya terdapat bangunan SDN Asemjaran 1. Orang tersebut meminta ganti rugi, namun tak begitu direspons oleh Pemkab Sampang.

Akibat penyegelan itu, 273 siswa SDN Asemjaran 1 numpang belajar di teras rumah warga. ”Segel belum dibuka. Makanya siswa kami belajar di teras rumah warga,” kata Kepala SDN Asemjaran 1 Waldiman.

Semangat siswa untuk belajar mulai kendur lantaran tempat tidak strategis. Waldiman mengungkapkan, kegiatan belajar mengajar (KBM) di teras rumah warga juga tidak maksimal. ”Belajar di terus rumah jelas berbeda dan berpengaruh buruk terhadap siswa,” tuturnya.

”Selain semangat belajar siswa menurun, efektivitas penyerapan materi ajar berkurang,” imbuh dia. Karena itu, Waldiman meminta kepada Dinas Pendidikan Sampang dan Pemkab Sampang supaya segera menyelesaikan permasalahan di SDN Asemjaran 1.

Dia dan anak didik sangat ingin melaksanakan KBM di ruang kelas. ”Harapan kami, masalah penyegelan ini segera diselesaikan. Masalah ini sangat mengganggu KBM. Kasihan siswa kami,” ucap Waldiman.

Sementara itu, Mahdar, orang yang mengaku memiliki sertifikat tanah yang ditempati bangunan SDN Asemjaran 1 bersikukuh meminta ganti rugi. Bahkan, dia akan menggugat Dinas Pendidikan Sampang dan Pemkab Sampang secara hukum.

”Kami akan gugat. Tukar guling bisa. Membangun bisa. Lalu kenapa ganti rugi pemkab banyak alasan,” katanya.

Mestinya, sambung Mahdar, pemkab tanggap terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan. ”Sertifikat hak milik ada sejak 1977. Kenapa selama hampir 30 tahun dibiarkan. Kami ini sebenarnya memberikan pelajaran supaya pemkab tidak enteng,” ujarnya.

Dia mengaku, pada Oktober 2017 melayangkan surat kepada bupati dan Dinas Pendidikan Sampang. Seminggu sebelum menyegel SDN Asemjaran 1 pihaknya juga sudah memberikan informasi kepada UPTD Pendidikan Banyuates melalui Kepala Desa (Kades) Asemjaran.

”Kenapa setelah sekolah disegel, semua pihak berdatangan ke rumah kami. Kami tetap tidak akan membuka segel itu sebelum ada kepastian mengenai ganti rugi,” pungkasnya.

(mr/rus/hud/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia