Selasa, 21 Nov 2017
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Tidak Akan Lelah Berjuang Madura Jadi Provinsi

Rabu, 18 Oct 2017 17:17 | editor : Abdul Basri

SATU MISI: Dari kiri, Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Dr. Ir. Abdul Azis Jakfar, M.T., Rektor UTM Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si., Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H.,M.S., dan Wakil Rektor III Bidang Ke

SATU MISI: Dari kiri, Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Dr. Ir. Abdul Azis Jakfar, M.T., Rektor UTM Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si., Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H.,M.S., dan Wakil Rektor III Bidang Ke (TAUFIKURROHMAN/Radar Madura/JawaPos.com)

SURABAYA – Keinginan masyarakat Madura untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB) sudah tepat. Sebab, sudah memenuhi syarat DOB. Karena itu, sejumlah pihak dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) akan terus berjuang agar Pulau Garam segera menjadi provinsi.

Koordinator Tim Kajian Kapasitas Daerah Provinsi Madura Dr. Abdul Azis Jakfar, M.T., mengatakan, tidak ada alasan lagi untuk Madura tidak menjadi provinsi. Sebab, dari sisi kapasitas daerah, Madura sangat layak direkomendasikan menjadi daerah otonom baru.

”Intinya, tidak ada alasan untuk mengulur-ngulur waktu kalau memang Madura layak menjadi provinsi baru,” ujar Azis.

KOMPAK: Para petinggi UTM beserta Ketua Umum Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura memberikan keterangan pers di depan awak media di Hotel Elmi Surabaya.

KOMPAK: Para petinggi UTM beserta Ketua Umum Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura memberikan keterangan pers di depan awak media di Hotel Elmi Surabaya.

Pembantu Rektor II UTM Bidang Administrasi dan Keuangan itu menyampaikan, dalam persyaratan administrasi dan mengacu pada UU 23/2014, provinsi yang akan dibentuk itu harus ada 5 kabupaten/kota. Sementara, Madura hanya ada 4 kabupaten.

Atas dasar itu, pihaknya menggugat ke MK dengan mengajukan judicial review. Sebab, dalam UU 23/2014 jiak ditarik ke Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ditemukan angka harus 5 kabupaten. ”Apakah 5 atau 4, itu tidak ada. Karena itu, kami gugat ke MK,” terangnya.

Namun, terlepas dari itu, dilihat dari kapasitas daerah, Madura sudah seharusnya menjadi provinsi. Bahkan, ketika Madura menjadi provinsi, provinsi Jawa Timur juga tidak dirugikan. ”Meski Madura nanti berpisah, Provinsi Jawa Timur juga tidak rugi. Karena, mengacu pada penilaian faktor dan indikator, itu masuk kategori sangat mampu,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Judical Review Provinsi Madura Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S., mengungkapkan, upaya pembentukan provinsi Madura terus dilakukan. Terlebih, selama ini banyak tokoh, ulama, kiai, kepala daerah, ketua DPRD se-Madura sangat mendukung dan memberikan mandat kepada UTM untuk bisa lolos dan diterima gugatannya ke MK.

”Doakan saja, kami akan terus berjuang. Terlebih, banyak faktor dan indikator bahwa Madura layak menjadi provinsi,” pungkasnya.

(mr/daf/onk/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia