Selasa, 21 Nov 2017
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pemisahan Adeni-PDAM Buram, Dewan Gulirkan Hak Angket

Kamis, 12 Oct 2017 13:54 | editor : Abdul Basri

RINDANG: Seorang warga duduk di depan kantor PDAM Pamekasan, Jalan Kabupaten, Rabu (11/10).

RINDANG: Seorang warga duduk di depan kantor PDAM Pamekasan, Jalan Kabupaten, Rabu (11/10). (IMAM S. ARIZAL/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – DPRD Pamekasan getol menyuarakan agar perusahaan daerah air minum (PDAM) dan Adeni dipisah sejak dua tahun yang lalu. Tetapi, sampai saat ini aspirasi itu seperti nada sumbang. Tidak ada yang mendengar atau menjalankan.

Adeni tetap menjadi anak perusahaan dari PDAM Pamekasan hingga Rabu (11/10). Usaha bidang air kemasan itu masih dalam kendali manajemen PDAM. Tak pelak hal ini pun membuat wakil rakyat berang.

Wakil Ketua Fraksi Merah Putih DPRD Pamekasan H Muhammad Karimullah kecewa karena rekomendasi yang dikeluarkan legislatif kurang diindahkan. Padahal, rekomendasi pemisahan itu mestinya sudah dilaksanakan sejak pertengahan 2017. Karena itu, dia akan meminta pimpinan DPRD untuk bersikap tegas.

”Kami akan mempertanyakan kembali rencana hak angket terhadap PDAM. Sebab dulu memang sempat dibicarakan rekomendasi hak angket manakala PDAM tidak memisahkan Adeni sebagai anak buah perusahaannya,” ujar Karimullah.

Hak angket, lanjut Karimullah, berguna untuk mengetahui seperti apa sebenarnya keberadaan Adeni. Dia menilai, seharusnya Adeni memberikan sumbangsih besar terhadap pemerintah. Bukan seperti saat ini yang setiap saat harus disuplai uang negara. ”Kami berharap agar PDAM segera memisah Adeni. Ini sudah sangat mendesak waktunya,” terangnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik. Politikus Partai Nasdem ini mendesak agar pemisahan itu segera dilakukan. Jika tidak, DPRD akan bersikap tegas. ”Harus dilakukan agar manajemennya semakin baik dan menghasilkan PAD. Tidak selalu membebani APBD,” jelas Apik. ”Kalau tidak dipisah, teman-teman dewan mengancam untuk melakukan hak interpelasi atau hak angket,” ancamnya.

Dirut PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar menanggapi santai manuver anggota DPRD ini. Pihaknya tidak mempermasalahkan Adeni dipisah dari PDAM. Yang terpenting, ada kajian independen yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.

Dijelaskan, hasil kajian sementara, yang perlu dilakukan adalah pemisahan manajemen, bukan pemisahan organisasi. Pemisahan manajemen yang dimaksud yakni, Adeni dikelola secara terpisah dari PDAM. Tetapi, para pengelolanya tetap dari orang-orang PDAM.

”Kalau saya siap kapan saja untuk dipisah. Tetapi itu tadi, harus ada kajian yang independen,” kata Agoes Bachtiar.

(mr/mam/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia