Senin, 23 Oct 2017
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Ratusan Desa Belum Punya BUMDes

Minggu, 24 Sep 2017 06:00 | editor : Abdul Basri

Ratusan Desa Belum Punya BUMDes

PAMEKASAN – Ratusan desa di Pamekasan belum memiliki badan usaha milik desa (BUMDes). Padahal pembentukan BUMDes merupakan program prioritas yang diluncurkan pemerintah pusat, khususnya terkait realisasi dana desa (DD).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Ach. Faisol mengatakan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan empat program prioritas realisasi DD. Peluncuran program prioritas mulai Juli–Agustus.

Empat program tersebut yakni pembentukan BUMDes dan penetapan produk unggulan desa (prudes). Dua program prioritas lainnya yaitu pembangunan embung tempat penampungan air dan pembangunan sarana olahraga.

Sayangnya, tidak banyak desa yang menjalankan program prioritas tersebut. Salah satunya pembentukan BUMDes. Sebab, program itu diluncurkan di tengah APBDes berjalan. ”APBDes berjalan, tidak mungkin mengubah program,” kata Faisol kemarin (22/9).

Dijelaskan, dari total 178 desa se-Pamekasan, yang memiliki BUMDes baru 40 desa. Itu pun, manajemen 40 BUMDes belum berjalan efektif. Sebab, desa memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola perusahaan.

Di samping itu, banyak regulasi yang berubah-ubah sehingga desa harus menyesuaikan. Konsultasi mengenai pengelolaan badan usaha yang didanai DD terus dilakukan. Tujuannya, agar kebijakan yang diambil sesuai aturan.

Faisol menyampaikan, sisa tahun anggaran yang tinggal beberapa bulan lagi tidak memungkinkan seluruh desa membentuk BUMDes. Dengan demikian, pemerintah menargetkan, pembentukan badan usaha dimulai tahun depan.

Menurutnya, dengan persiapan matang, diyakini pembentukan BUMDes berjalan maksimal. Bahkan, mantan Kabag Pemdes Setkab Pamekasan itu yakin seluruh desa bisa memiliki badan usaha. ”Target kami seluruh desa memiliki BUMDes,” ujarnya.

Namun demikian, jika ada desa yang tidak membentuk badan usaha, tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Sebab, tidak ada regulasi yang mengatur sanksi bagi desa yang tidak memiliki BUMDes.

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto mengatakan, realisasi DD harus memerhatikan program prioritas. Tujuannya, agar target capaian pemerintah menggelontorkan dana tersebut tercapai.

Andi menyampaikan, penggunaan DD rata-rata untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan. Padahal, pemerintah pusat mengamanahkan tidak hanya untuk pembangunan jalan. Tetapi, ada program yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi. ”BUMDes dan prudes itu untuk peningkatan ekonomi. Itu juga harus diperhatikan,” tandasnya.

(mr/pen/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia