Selasa, 21 Nov 2017
radarmadura
icon featured
Sampang

Nasib Guru Honorer Terkatung, Sejak Januari Tak Terima Honor

Selasa, 12 Sep 2017 13:25 | editor : Abdul Basri

TERTUTUP: Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengumpulkan puluhan tenaga honorer daerah Senin (11/9).

TERTUTUP: Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengumpulkan puluhan tenaga honorer daerah Senin (11/9). (DARUL HAKIM/Radar Madura/JawaPos.com)

SAMPANG – Sebanyak 24 guru berstatus tenaga honorer daerah di Sampang belum menerima honor. Senin (11/9) mereka mendatangi kantor pemkab untuk menanyakan kejelasan honor yang tak dibayar selama delapan bulan. Hasilnya, para pendidik itu pulang dengan tangan hampa.

Honor guru tenaga honorer daerah tidak dibayar sejak Januari hingga sekarang. Yaitu, sejak pengelolaan SMA/SMK ditangani pemerintah provinsi (pemprov). Ketua Guru Honorer Daerah Sampang Amiruddin menyatakan, pihaknya mendatangi pemkab untuk menanyakan kejelasan apakah honor dicairkan oleh Pemkab Sampang atau Pemprov Jatim.

”Sudah empat kali kami bertemu bupati, BKPSDM, asisten tiga, dan disdik,” katanya usai pertemuan tertutup di aula besar kantor Pemkab Sampang. Pihaknya juga ingin menanyakan surat keputusan (SK) yang dimiliki masing-masing guru honorer daerah, apakah masih berlaku atau tidak.

Selain itu, pihaknya menanyakan bagaimana nasib guru honorer yang sudah mengajar, tapi tak dapat honor. ”Sampai saat ini, belum ada kepastian. Apakah honor kami ditangani pemprov atau pemkab,” ucapnya.

Pihaknya meminta solusi kepada bupati. Apakah puluhan guru honorer daerah sudah dilaporkan dan dipindahkan ke provinsi atau belum. ”Ini permasalahannya. Kami meminta ketegasan, apakah kami dilimpahkan ke pemprov atau tetap di daerah. Kami hanya meminta hak kami,” ujarnya. Amir menambahkan, guru SMA/SMK yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sudah dilimpahkan ke provinsi.

”SK kami berlaku hingga 2018. Kalau SK berlaku dan anggaran ada, kenapa honor belum dicairkan? Sekali lagi, kami minta tolong supaya hak kami diberikan,” pinta Amir mengakhiri pembicaraan.

Sementara itu, Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali melakukan pertemuan. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kata dia, belum bisa menganggarkan honor bagi guru honorer daerah walaupun dananya ada di BPPKAD Sampang.

”Karena memang ada keputusan dari Mendagri, sekolah menengah atas diambil alih provinsi. Provinsi hanya menggaji atau menerima barang-barang. Sedangkan personel pegawai negeri sudah jelas,” katanya.

Fadhilah menambahkan, tiap guru honorer daerah per bulan mestinya menerima Rp 1 juta. Yang menjadi kendala, SK bupati yang berlaku sampai 2018 karena ada putusan Mendagri bahwa sekolah menengah atas menjadi tanggung jawab provinsi. ”Sudah berulang kali rapat. Dalam aturan tidak boleh mereka (guru honorer daerah) diberi honor oleh pemkab. Meskipun anggarannya ada,” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya mengutus asisten I dan III serta disdik mendatangi pemprov. Bupati juga akan membuat surat kepada BPK, Mendagri, Dirjen pengawasan, dan presiden untuk menyelesaikan masalah guru honorer daerah.

”Tidak hanya di Sampang, di seluruh Jatim ada sekitar 5 ribu guru honorer daerah. Saya hanya menandatangani surat ke gubernur supaya besok (hari ini, Red) menanyakan kejelasannya seperti apa. Supaya masalah ini cepat  selesai,” pungkas Fadhilah.

(mr/rul/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia