Selasa, 21 Nov 2017
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pilkada Sampang, Syarat Dukungan Independen 60.410 Jiwa

Senin, 11 Sep 2017 14:05 | editor : Abdul Basri

SERIUS: Komisioner KPU bersama Panwaslu Sampang menggelar rapat pleno penetapan rekapitulasi DPT sebagai persyaratan pasangan calon perseorangan Minggu (10/9).

SERIUS: Komisioner KPU bersama Panwaslu Sampang menggelar rapat pleno penetapan rekapitulasi DPT sebagai persyaratan pasangan calon perseorangan Minggu (10/9). (GHINAN SALMAN/Radar Madura/JawaPos.com)

SAMPANG – KPU Sampang melaksanakan rapat pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan Minggu (10/9). KPU menetapkan rekapitulasi DPT Pilpres 2014 sebagai dasar penghitungan.

Itu berdasar tahapan Peraturan KPU (PKPU) 1/2017 dan Keputusan KPU Sampang Nomor 1/HK.03.1/3579/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Syarat pasangan calon perseorangan atau independen harus memenuhi jumlah dukungan 805.459, terdiri atas 399.257 pemilih laki-laki dan 406.202 pemilih perempuan.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif menyampaikan, jumlah minimal syarat dukungan calon independen 7,5 persen dikali 805.459 pemilih. Hasilnya, syarat minimal dukungan calon perseorangan sama dengan 60.409.425 dan dibulatkan menjadi 60.410 dukungan.

”Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di Sampang. Maka, syarat dukungan para bakal calon independen minimal tersebar di delapan kecamatan,” ucap Syamsul.

Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 54/PUU-XIV/2016 dan ketentuan pasal 11 PKPU 3/2017, jelas Syamsul, syarat menjadi pendukung pasangan independen adalah penduduk telah memiliki hak pilih pada hari pemungutan suara yang jatuh pada 27 Juni 2018. ”Syarat-syarat itu harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dan DPT pemilu,” terangnya.

Komisioner KPU Sampang Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Miftahur Rozaq menambahkan, rapat pleno tersebut melibatkan panwaslu. Dia menyatakan, untuk DPT, tahapannya belum berlangsung. Penetapan DPT ini untuk menjadi dasar penghitungan minimal dukungan paslon jalur perseorangan.

(mr/ghi/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia