Kamis, 23 Nov 2017
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Banggar Tunggu Timgar Bahas KUA-PPAS APBD Perubahan 2017

Senin, 11 Sep 2017 01:08 | editor : Abdul Basri

AKRAB: Ketua Banggar DPRD Bangkalan Imron Rosyadi berbincang-bincang dengan Ketua Timgar Eddy Moeljono usai pemaparan awal KUA-PPAS APBD Perubahan 2017 beberapa waktu lalu.

AKRAB: Ketua Banggar DPRD Bangkalan Imron Rosyadi berbincang-bincang dengan Ketua Timgar Eddy Moeljono usai pemaparan awal KUA-PPAS APBD Perubahan 2017 beberapa waktu lalu. (DAFIR/Radar Madura/JawaPos.com)

BANGKALAN – Pembahasan awal kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan 2017 belum jelas. Padahal, Selasa (5/9) tim anggaran (timgar) dan badan anggaran (banggar) sudah hendak menggelar rapat. Namun karena sempat bersitegang, akhirnya ditunda hingga Rabu (6/9). Sampai hari itu belum ada pembahasan.

Ketua Banggar DPRD Bangkalan Imron Rosyadi mengutarakan, pembahasan lanjutan KUA-PPAS APBD Perubahan 2017 menunggu kesiapan timgar. Sebab, keputusan penundaan beberapa hari lalu karena terdapat sebagian item yang butuh dikonsultasikan kepada Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad. 

”Sampai sekarang memang belum ada pembahasan lagi, karena timgar masih butuh konsultasi dengan Bapak Bupati,” katanya saat dihubungi Minggu (10/9).

Atas dasar itu, kini banggar menunggu kesiapan timgar untuk dijadwalkan kembali. ”Ya, nunggu hasil komunikasi timgar seperti apa,” ujarnya. Imron menyatakan, waktu pembahasan tidak boleh lewat Rabu (13/9). Sebab, di hari tersebut ada jadwal sidang dengan agenda penyampaian nota keuangan bupati.

”Artinya, sebelum hari Rabu, timgar sudah harus memberikan jawaban kepada kami. Minimal besok (Senin, Red) atau Selasa,” tuturnya.

Mantan aktivis HMI itu menyampaikan, manakala kemungkinan terburuk September ini KUA-PPAS belum bisa dibahas, otomatis masuk kategori terlambat. Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan. Terlebih, agenda berikutnya masih ada pembahasan tentang RAPBD 2018. ”Kami optimistis selesai dan tidak akan terlambat,” jelasnya.

Menurut Imron, pembahasan RAPBD 2018 harus sesuai deadline. Apabila terlambat, sanksinya jelas dan tegas. ”Jika terlambat di eksekutif, ya ditanggung sendiri. Hak-haknya akan ditunda. Begitu pun sebaliknya manakala yang bikin terlambat legislatif,” terangnya.

Karena itu, pihaknya berharap keterlambatan tahun sebelumnya tidak terulang kembali. ”Caranya, semua pihak harus melakukan kerja sama yang baik,” imbuhnya.

Wakil Ketua Timgar Pemkab Bangkalan Moh. Fahri menyampaikan, hasil konsultasi dengan bupati sudah kelar dan beres. Dari timgar siap melaksanakan pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2017. ”Timgar sudah siap. Lihat saja jadwal berikutnya,” tandasnya. 

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia