Selasa, 21 Nov 2017
radarmadura
icon featured
Sampang

Pemasangan Reklame Langgar Perda

Minggu, 10 Sep 2017 14:48 | editor : Abdul Basri

Pemasangan Reklame Langgar Perda

SAMPANG – Ketegasan Sapol PP Sampang patut dipertanyakan. Sebab, penegakan peraturan daerah (perda) di kabupaten yang dipimpin Bupati Fadhilah Budiono itu belum terlaksana dengan baik. Salah satunya, terkait pemasangan media luar ruang berupa reklame.

Pemasangan reklame banyak melanggar Perda 7/2015 tentang Perizinan dan Pemasangan Reklame. Misalnya, sejumlah reklame iklan minuman di Jalan KH Wahid Hasyim. Reklame itu dipasang tepat di batas jalan dan trotoar.

Padahal, perda melarang pemasangan reklame dan baliho di pinggir jalan raya. Harus di belakang trotoar dan berjarak satu meter dari jalan. 

Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan, pelanggaran itu menjadi bukti lemahnya pengawasan pemkab terhadap pemasangan reklame. Seharusnya, instansi terkait aktif berkoordinasi agar pelanggaran itu tidak terjadi. Selain melanggar perda, posisi reklame mengganggu pengendara.

”Kalau pemkab lebih ketat melakukan pengawasan dan penindakan, kami yakin pelanggaran seperti itu tidak akan terjadi. Kami minta satpol PP, dinas perizinan, dan aset bersinergi,” katanya.  

Meski reklame tersebut menghasilkan PAD, pemasangan harus tetap menaati aturan. Jika terbukti melanggar, dinas terkait harus bersikap tegas dan segera melakukan penertiban. ”Jangan terus dibiarkan. Pelanggaran seperti ini bukan hanya satu atau dua kali. Tapi, sudah berulang-ulang kali,” ucap politikus Partai Demokrat itu.

Dia menduga pembiaran itu terjadi lantaran ada ”permainan”. Karena itu, meski melanggar perda, tak kunjung ada penertiban. ”Kami minta dinas terkait bekerja maksimal agar tidak terus menimbulkan kejanggalan dalam penegakan perda,” pintanya.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang Abd. Syakur menyatakan, pemasangan reklame tidak permanen dan masa berlaku izin enam bulan ke bawah menjadi kewenagan kecamatan. Pihaknya hanya berfokus pada reklame permanen dan izin di atas enam bulan.

”Sejak 2016, izin pemasangan reklame seperti itu masuk ke program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten). Penertiban ditangani satpol PP,” tuturnya.

Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Umum Satpol PP Sampang Chairijah mengatakan, pihaknya sudah menindak dan menyisir pemasangan reklame melanggar aturan. Dia menegaskan, pemasangan reklame tidak boleh di pinggir jalan raya dan harus berada di belakang trotoar.

”Untuk rekalame dimaksud, kami akan kroscek terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan dinas terkait,” janjinya.

(mr/nal/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia