Minggu, 24 Sep 2017
radarmadura
Kedai

Buat Pelajar kok Coba-coba

Oleh: Badri Stiawan

Jumat, 01 Sep 2017 20:24 | editor : Abdul Basri

GONTA-GANTI kebijakan di dunia pendidikan seakan biasa. Bahkan terkesan kurang dikaji oleh pemikir dan pembuatnya. Perubahan sistem selalu mengundang masalah di tingkat sekolah.

Sekitar dua bulan lalu, semua sekolah melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017. Aturan main agar bisa diterima di sekolah yang dituju, siswa harus menyesuaikan dengan zonasi. Kemudian, nilai ujian nasional (unas) harus lebih tinggi di antara kompetitor lainnya.

Kebijakan nilai unas sebagai penentu PPDB muncul pada masa Mendikbud Anis Baswedan. Kendali sudah di tangan Muhadjir Effendy. Kini, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu hendak mengganti lagi kebijakan gubernur terpilih DKI Jakarta itu.

Informasi tersebut seperti diberitakan koran Jawa Pos (31/8). Heran. Kok kayaknya mudah sekali mengganti kebijakan. Padahal masalah full day school (FDS) yang mengundang banyak kontroversi belum selesai.

Bukan dalam artian setiap kebijakan para kepanjangan tangan presiden itu tidak baik atau tidak layak diterapkan. Mereka tentu lebih pintar dan lebih paham dengan kebijakan yang dibuat. Tapi, apakah mereka sudah menampung aspirasi dari semua daerah di Indonesia? Atau, hanya mengambil sampel di kota-kota besar?

Mengapa saya bisa bilang begitu? Semisal, rencana penerapan sistem kredit semester (SKS) untuk jenjang SMA. Yang dijadikan sampel itu salah satu sekolah di Surabaya. Pertanyaannya lagi, bagaimana jika SKS hanya coba-coba ala menteri sebelum membuat kebijakan.

Jangan gitu. Kalau bisa untuk rencana penghapusan nilai unas sebagai penentu saat PPDB dikaji lagi. Lihat daerah lainnya. Kita ambil contoh di Bangkalan. Hasil PPDB cukup mencengangkan. Banyak kursi kosong di sekolah-sekolah negeri. Bukan berarti minat pendidikan masyarakat rendah. Permasalahannya: kurang sosialisasi.

Sehingga tidak seperti pada PPDB 2017. Total pagu SMAN/SMKN online dan offline 6.222 kursi. Rinciannya, 5.688 kursi untuk online. Sisanya offline. Hingga PPDB online ditutup, pendaftar hanya 4.453 orang. Pemerintah membuat kebijakan mengadakan PPDB online gelombang kedua dengan pagu 1.320 kursi. Sayang, pendaftar hanya 86 orang.

Padahal, lulusan SMP/MTs di Bangkalan 15.495 siswa. Sedangkan pendaftar online gelombang pertama hanya 4.453 orang ditambah 86 orang gelombang kedua. Ada sekitar 10.000 lulusan yang tidak masuk ke sekolah negeri di Bangkalan. Pada lari ke mana?

Apa karena masyarakat enggan masuk sekolah negeri atau sistem online yang bikin ribet? Ingat, tidak semua masyarakat berlatar pendidikan tinggi. Jadi, jangan buat kebijakan kalau tidak siap melakukan sosialisasi. Jangan membuat aturan baru kalau tidak sesuai kondisi sosial masyarakat.

Kabarnya, Muhadjir juga akan fokus pada penerapan zonasi. Titik fokus tersebut juga perlu diperhatikan. Seperti di perbatasan Bangkalan Kota dengan Kecamatan Socah. Di pinggiran kota terdapat sekolah SMK yang dijadikan tempat menimba ilmu pelajar Kecamatan Socah. Jaraknya lebih dekat dari rumah. Fasilitas sekolah lebih lengkap.

Jika sistem zonasi terlalu dipaksakan tanpa toleransi terhadap pelajar dengan kondisi tersebut, minat bersekolah jadi menurun. Bagaimana tidak, ada sekolah lebih dekat dan bagus, tapi tidak dalam zonasi. Sedangkan ada sekolah dalam zonasi, tapi masih terbatas dan jarak tempuh jauh.

Kalau punya motor sih oke-oke saja. Kalau jalan kaki dengan jarak tempuh 5–10 kilometer? Kecuali, ada mobil-mobil menteri yang mau disumbangkan untuk dijadikan operasional.

Jika memang ingin menghapus penggunaan nilai sebagai salah satu syarat PPDB, setidaknya ada tolok ukur  siswa tersebut layak diterima atau tidak. Jika fokus pada sistem zonasi, ada kurangnya juga. Misal dalam satu zona terdapat tiga sekolah. Pasti masyarakat akan lebih banyak memilih sekolah yang sudah teruji. Alias favorit.

Istilah sekolah biasa dan favorit bisa jadi timbul jika hanya mengandalkan zonasi. Perlu tes yang dapat menjadi tolok ukur siswa bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Jika tidak bisa memenuhi syarat tersebut, harus rela di sekolah pilihan kedua.

Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Kebijakan sangat berdampak besar bagi hidup masyarakat. Jangan karena jabatan bisa lantang membuat persimpangan. Siapkan amunisi dan personel untuk menyurvei serta penelitian di masyarakat. Khususnya di Madura. Seperti kita ketahui, empat kabupaten di Pulau Garam menjadi penghuni peringkat bawah hasil UNBK SMA/SMK 2017.

Makanya, membuat kebijakan jangan dibuat mudah. Jangan dibuat-buat. Jangan hanya karena ingin kelihatan bekerja di mata presiden lantas mencetuskan kebijakan seolah-olah. Padahal ruginya dilimpahkan ke masyarakat. Jangan pula membuat kebijakan karena ingin terkenal.

Perlu lebih sering duduk bersama dengan semua elemen masyarakat. Mereka lebih tahu kondisi sosial pendidikan di masing-masing daerah. Seperti kiai, tokoh pemuda, sesepuh, budayawan, dan pegiat pendidikan pelosok. Jangan hanya rapat dengan jas dan dasi kemeja putih. Orang-orang baju rombengan ini juga perlu diminta bersuara. Sebelum mereka bersuara sendiri.

Dengan begitu, kebijakan yang dibuat mewakili semua keinginan masyarakat. Itulah pentingnya deka dengan ulama, tokoh masyarakat dan terjun langsung ke daerah terbelakang. Mudah-mudahan kebijakan menteri selalu prorakyat. Semoga benar-benar mengusung kepentingan rakyat, bukan golongan. Dan, semoga bukan untuk coba-coba. 

(mr/*/bas/JPR)

Rekomendasi Untuk Anda

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia